Connect with us

Advertorial

DPRD Prov. Sumsel Dengarkan Jawaban Gubernur Atas Pandangan Fraksi dan Bentuk Pansus Bahas 4 Raperda

Published

on

suarajurnal.co, PALEMBANG – Setelah pada Agenda Rapat Paripurna LXI (61) DPRD provinsi Sumsel sebelumnya, Fraksi-fraksi menyampaikan Pandangan Umum atas Penjelasan Gubernur Sumsel terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prov. Sumsel (13/2/23). Hari ini (20/2/23), Pimpinan dan Anggota mendengarkan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (Empat) Raperda dimaksud dan sekaligus membentuk Panitia Khusus (Pansus) membahas Raperda tersebut.

Rapat Paripurna LXI (61) lanjutan tahun 2023 pembicaraan tahap I dengan acara penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; Hj. Kartika Sandra Desi SH MM, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi Yahya, Sekretaris Daerah, Ir. S.A. Supriono, Plt. Sekretaris DPRD Prov. Sumsel, H. Aprizal S.Ag SE M.Si, serta dihadiri oleh perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta tamu undangan lainnya.

Dalam jawabannya, Gubernur menyampaikan antara lain sebagai berikut :

*Raperda tentang Penyelenggaraaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Gubernur menyampaikan Sepakat dengan saran Fraksi Partai Golkar agar Pemprov dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan memberikan tindakan terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas yang dapat merusak lingkungan, untuk itu ke depannya akan kami lakukan pendekatan dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum agar kerja sama ini dapat berjalan secara efektif.

*Raperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*

Menanggapi pernyataan harapan Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra agar Raperda ini betul-betul dapat menunjang legitimasi bagi upaya memaksimalkan pemungutan pajak sehingga dapat menunjang program pemulihan ekonomi dan dampak konkrit pada bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota, kami sangat sependapat dan hal ini akan menjadi perhatian kami sehingga proses peneriman pajak dan retribusi daerah lebih transparan dan akuntabel, untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan pelaporannya dapat dilakukan dalam rapat-rapat pansus.

*Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan*

Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat dapat kami jelaskan bahwa proses penyusunan RP3KP sudah melalui kajian yang komprehensif mengenai permasalahan dan kebutuhan perumahan, sesuai dengan teori dan metodologi yang ada dan dituangkan dalam naskah akademik yang dibahas Bersama unsur-unsur dan pihak terkait sebelum raperda RP3KP diajukan.

*Raperda tentang Perubahan Atas Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 – 2043*

Menjawab beberapa pertanyaan dari Fraksi Partai Nasdem bahwa penyusunan raperda ini telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan semua aspek dan kepentingan secara holistik, terpadu dan sistemis sebagai wadah dalam menetapkan fungsi ruang untuk pembangunan dan menangkal isu-isu penataan ruang sebagai program melalui kajian analisis dan evaluasi yang prosesnya dilaksanakan secara transparan, aspiratif dan akuntabel terhadap kebutuhan pembangunan (existing) maupun rencana 20 (dua puluh) tahun kedepan sehingga diharapkan dapat mewadahi semua kepentingan guna terwujudnya tujuan pembangunan di provinsi Sumatera Selatan.

*Lain-lain*

Menanggapi pernyataan Fraksi Golkar dan Fraksi PAN mengenai belum optimalnya pemanfaatan asset tetap dan meminta agar Pemerintah provinsi serius mengurus dan mengelola asset tetap sehingga dapat berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dapat kami jelaskan bahwa saat ini Pemerintah provinsi masih melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap asset-aset yang tersebar diberbagai wilayah kabupaten/kota dan asset-aset tersebut baik berupa tanah dan bangunan telah dilakukan Kerja sama dan sewa menyewa dengan pihak ketiga antara lain eks laboratorium Kesehatan jalan Jenderal Sudirman, yang saat ini disewa alfamart, sebagai kantor unit pelaksana teknis daerah dinas kehutanan km 3 yang dikontrak oleh PT. Kimia Farma, Aset Eks Gudang beras di jalan Bai Salim yang dikontrakan untuk rumah makan dan masih terdapat asset-aset lainnya yang sudah dikerja samakan dengan pihak-pihak lain.

Setelah Pembacaan Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Sumsel; H. Mawardi Yahya dan diterima oleh peserta rapat paripurna, dan Rapat Paripurna dilanjutkan dengan pembentukan Pansus-Pansus sekaligus memilih pimpinan Pansus hingga Rapat Paripurna diakhiri dengan penandantanganan Keputusan DPRD Prov. Sumsel tentang pembentukan pansus tersebut yang rancangan Keputusan telah dibacakan terlebih dahulu oleh Plt. Sekretaris DPRD Prov. Sumsel, H. Aprizal S.Ag SE M.Si.

Pansus-pansus yang telah dibentuk akan melakukan pembahasan dan penelitian terhadap raperda dimaksud dari tanggal 21 Februari s.d 2 Maret 2023, yang laporan pembahasannya akan disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 3 Maret 2023 mendatang. (Adv/Ril)

Editor: Doko

Advertorial

Kunjungan Kerja Kapolda Sumsel di Prabumulih, Diwarnai Sejumlah Kegiatan Baksos dan Bakkes

Published

on

PRABUMULIH,  – Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIk MH melakukan kunker di Polres Prabumulih, Selasa, 5 Nopember 2024. Kedatangan Kapolda Sumsel di Mapolres Prabumulih disambut Kapolres Prabumulih, AKBP Endro Aribowo SIk MAP dan Pj Wako Prabumulih, H Elman ST MM dan jajaran.

“Saya sebagai Kapolda Sumsel baru, berharap Polri sebagai institusi negara ini berperan dan berkontribusi kepada masyarakat. Makanya, setiap kunker saya akan dijalankan baksos dan bakkes. Saya mendukung program Pak Pj Wako Prabumulih, yaitu; pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi daerah, dan penekanan stunting,” ujar Jenderal Bintang 2 asal Makasar ini.

Kata Andi, makanya ada pasar murah. Lalu, Bazar UMKM. Juga pemeriksaan kesehatan dan sejumlah kegiatan baksos pada kunkernya. “Kegiatan ini, dimotori Kapolres Prabumulih. Hendaknya, bisa bermanfaat bagi masyarakat Prabumulih. Bentuk peran serta Polri, dalam mewujudkan Indonesia Emas 20249,” beber suami Dewi Andi Rian.

Sumsel, sebutnya salah satunya menyumbang keamanan dalam pesta demokrasi dalam Pilpres dan transisi kepemimpinan. Presiden Prabowo, juga mempunyai program sangat baik salah satunya program pengentasan kemiskinan. “Polda Sumsel, sangat mendukung program hal itu. Salah satunya, hal menarik menuju swasembada pangan lewat pemanfaran lahan kosong di Prabumulih. Guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menambah pendapatan masyarakat agar lebih sejahtera,” tandasnya.

Polda Sumsel, ucapnya telah meluncurkan program makan sehat dan bergizi menyasar SD. Khususnya, berada dislum area dan marginal. “Bisa memberikan inspirasi, bagi lainnya. Guna mencetak generasi unggul di wilayah Sumsel. Itu sangat luar biasa, sangat membantu dalam memberikan asupan gizi,” ucapkan terima kasih atas dukungan kegiatan ini.

Pj Wako Prabumulih, H Elman ST MM berterima kasih atas kunker Kapolda Sumsel dan jajaran ke Prabumulih. Kata dia, sinergis Pemkot Prabumulih dan Polres Prabumulih sangat baik.

“Salah satunya penanganan masalah inflasi daerah, penurunan angka kemiskinan, stunting, dan lainnya. Kita terima kasih atas dukungan Polres Prabumulih ke Pemkot Prabumulih,” sebutnya.

Dalam memajukan Kota Nanas ini, dan mensejahterakan masyarakat kata Elman, sinergi antara Polres Prabumulih dan Pemkot Prabumulih akan terus dilakukan lebih baik lagi.

“Kami terus mengharapkan dukungan dan bantuan dari Polres Prabumulih, juga Forkompinda dalam membangun Prabumulih lebih baik lagi ke depannya,” pungkasnya. (ADV)

Editor : Donni

Continue Reading

Advertorial

Berlangsung Seru ! Debat Perdana Paslon, Ketua KPU Prabumulih Sebut Edukasi Bagi Masyarakat

Published

on

PRABUMULIH, suarajurnal.co – Debat publik perdana pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Prabumulih tahun 2024, yang digelar di Ballroom Hotel South Sumatera, pada Minggu malam (27/10), berlangsung seru dan kondusif.

Ketiga pasangan calon, yakni Arlan dan Franky (LAKY), Andriansyah Fikri dan Syamdakir (Ber-FIKIR), Ngesti – Amin (Ber-GEMA) memaparkan visi dan misi mereka, serta menjawab pertanyaan dari panelis dan saling berdiskusi.

Ketua KPU Prabumulih, Marta Dinata SST menyatakan, bahwa pelaksanaan debat publik pertama berjalan aman dan kondusif, serta berfungsi sebagai edukasi bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang tepat.

“Alhamdulillah, debat ini sukses dan dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat,” ujarnya, saat konferensi pers, usai acara debat Paslon.

Marta menandaskan, pada debat publik ini akan menjadi evaluasi pihaknya untuk pelaksanaan debat berikutnya, yang dijadwalkan pada 11 November mendatang. Drinya juga belum bisa menyebutkan untuk lokasi pada pelaksanaan debat kedua nanti, karena masih dalam evaluasi.

Pada kesempatan itu, Marta juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kelancaran acara tersebut. (Adv/*)

Editor: Donni

Continue Reading

Advertorial

Klinik Lapas Palembang dan Lapas Narkotika Banyuasin Raih Akreditasi Paripurna dari LASKESI

Published

on

suarajurnal.co, PALEMBANG – Klinik pratama Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang (Lapas Merah Mata) torehkan prestasi membanggakan dengan meraih akreditasi penilaian yang paripurna dari Lembaga Akreditasi Standar Nasional Kesehatan (LASKESI).

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh staf klinik dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi para narapidana,” ujar Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, Minggu, (21/7).

Dia menjelaskan, akreditasi klinik adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen klinik karena telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP).

“Setelah dilakukan penilaian oleh tim akreditasi, dua klinik lapas tersebut dinyatakan memenuhi standar akreditasi dan paripurna. Paripurna merupakan predikat dengan hasil penilaian tertinggi. Akreditasi paripurna yakni lulus tingkat sempurna,” katanya.

Melihat pentingnya akreditasi tersebut untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan primer warga binaan pemasyarakatan, pihaknya mendorong pengelola klinik di lapas, rumah tahanan negara (rutan), dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di Sumsel meraih akreditasi paripurna.

Berdasarkan data hingga Juni 2024, dari 20 lapas, rutan, dan LPKA yang ada di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel, baru dua klinik pratama lapas yang mendapat akreditasi paripurna, sementara satu lagi baru usai dilaksanakan survei Akreditasi.

“Klinik pratama yang terakreditasi paripurna itu yakni Klinik Lapas Kelas I Palembang dan Lapas Narkotika Kelas II Banyuasin, sementara satu lagi baru usai dilaksanakan survei Akreditasi oleh Tim Surveyor Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (LAFKESPRI) yakni Lapas Kelas IIA Banyuasin” kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, di Palembang.

Menurut dia, klinik pratama di lapas, rutan, LPKA hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan karena warga binaan mempunyai hak yang sama dengan masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Pelayanan kesehatan di klinik lapas, rutan, dan LPKA harus dilaksanakan sesuai standar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan lainnya.

“Saya yakin petugas kesehatan lapas, rutan, LPKA di provinsi dengan 17 kabupaten/kota itu mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik, didukung dengan kondisi klinik yang ada dinilai cukup bersih, rapi, dan nyaman,” kata Ilham.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengapresiasi pengelolaan klinik Lapas Kelas I Palembang yang terakreditasi paripurna.

Selain itu, ia juga mengapresiasi pengelolaan dapur Lapas Merah Mata (Lapas Kelas I Palembang) yang sudah sesuai standar, baik kebersihan maupun pengelolaan makanannya.

“Saya terkesan dengan tata kelola dan sistem yang diterapkan di klinik dan dapur di Lapas Palembang. Hal ini menunjukkan komitmen kalapas dan seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan,” ujar Ilham.

Sementara Kepala Lapas Kelas I Palembang Veri Johannes menjelaskan, penilaian akreditasi ini dilakukan tanggal 28 Mei 2024 oleh tim penilai dari LASKESI. Klinik Lapas Palembang dinilai dalam berbagai aspek, termasuk manajemen, pelayanan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

“Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini, merupakan bukti komitmen kami dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas bagi para narapidana,” katanya.

Veri juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf klinik atas kerja keras dan dedikasinya. Prestasi ini menjadi motivasi bagi Klinik Lapas Merah Mata untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya.

“Tanpa kerja sama dan dedikasi mereka, pencapaian ini tidak mungkin diraih,” tutup Veri. (**)

Editor: Donni

Continue Reading

Populer Sepekan