Connect with us

Nusantara

Terbaik Penerapan SPM se-Indonesia, Kota Palembang Raih Penghargaan dari Kemendagri

Published

on

suarajurnal.co, JAKARTA – Pemerintah kota (Pemkot) Palembang diganjar penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dinilai salah satu kota berkinerja terbaik dalam penerapan SPM.

Penghargaan SPM Award 2023 ini, diserahkan secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, John Wempi Wetipo, pada Selasa (21/3/2023) di Hotel Bidakara, Jakarta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) kota Palembang, Ratu Dewa.

Ratu Dewa mengatakan, pelayanan wajib itu yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di antaranya, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.

“Penghargaan merupakan sebuah pengakuan kinerja positif yang telah dilakukan jajaran Pemkot Palembang,” kata Ratu Dewa.

Meski begitu, kata Dewa penghargaan yang disematkan tersebut bukan suatu tolak ukur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melainkan sesuatu kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

“Artinya apa yang kita sudah lakukan itu dalam jalur yang benar,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wamendagri, John Wempi Wetipo mengatakan, SPM Awards 2023 adalah bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik, dalam menerapkan SPM kepada 3 provinsi, 3 kabupaten dan 3 kota se-Indonesia.

“Dalam penerapan SPM, jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peran yang sangat penting. 6 pelayanan dasar urusan wajib yang diserahkan pusat ke daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.

Seperti diketahui, SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Apalagi, mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dalam hal pemenuhan pelayanan dasar.

SPM Awards 2023 bertujuan untuk meningkatkan komitmen Kepala Daerah. Khususnya dalam menjalankan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan mendorong Penerapan SPM di daerah dilaksanakan secara optimal.

Adapun indikator yang menjadi penilaian SPM Awards 2023 yakni; Indeks pencapaian SPM (IP-SPM); Komitmen Anggaran penerapan SPM; Pelaksanaan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penerapan SPM; Pembentukan dan keaktifan tim penerapan SPM; dan Kualitas dan ketaatan terhadap pelaporan SPM secara triwulanan pada aplikasi pelaporan SPM berbasis web (e-SPM).

Untuk diketahui, adapun Provinsi yang masuk ke dalam nominasi terbaik dalam menerapkan SPM tahun anggaran 2022 di antaranya: Kalimantan Utara, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu untuk kategori Kota terbaik dalam menerapkan SPM tahun anggaran 2022 di antaranya; Tangerang, Prabumulih, Padang, Palembang dan Yogyakarta.

Sedangkan untuk Kabupaten terbaik dalam menerapkan SPM tahun anggaran 2022 di antaranya; Karanganyar, Soppeng, Bogor, Klaten dan Gorontalo.(Ril)

Editor: Abdullah

Nusantara

Diwisuda, Lulusan Poltekip dan Poltekim Diharapkan jadi Tonggak Penting Penerapan Restoratif Justice dan Pengawasan Keimigrasian 

Published

on

DEPOK, suarajurnal.co – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum kembali mencetak sejarah dengan menggelar Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim), Rabu (11/12). Sebanyak 625 taruna, terdiri dari 335 lulusan Poltekip dan 290 lulusan Poltekim, resmi diwisuda dan siap mengemban tugas baru di seluruh Indonesia.

Prosesi ini pun menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya, para lulusan akan ditempatkan di kementerian yang berbeda. Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej SH M.Hum menyerahkan para lulusan kepada Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Prosesi ini juga disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Dalam orasi ilmiahnya, Yusril Ihza Mahendra menekankan tiga pilar penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, yaitu pendidikan dan penguasaan teknologi, kebhinekaan yang kuat, serta semangat inovasi dan kewirausahaan.

Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama untuk mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera.

“BPSDM Hukum memiliki peran strategis dalam membentuk SDM unggul, khususnya di sektor imigrasi dan pemasyarakatan. Lulusan Poltekip dan Poltekim ini adalah bagian penting dari upaya tersebut,” ujar Yusril.

Sementara dalam sambutannya, Wakil Menteri Hukum menyampaikan, bahwa Pegawai pembimbing kemasyarakatan saat ini menjadi tonggak penting dalam penerapan restoratif justice, dan juga bagaimana mengembalikan peran warga binaan ke masyarakat.

Lulusan Poltekip diharapkannya, menjadi tonggak penting dalam penerapan restoratif justice melalui peran mereka sebagai pembimbing kemasyarakatan yang membantu warga binaan kembali ke masyarakat. Sementara, lulusan Poltekim diharapkan dapat memperkuat pengawasan keimigrasian, terutama di tengah tantangan perdagangan manusia, imigran gelap, dan peredaran barang terlarang.

“Kami percaya bahwa lulusan ini akan memberikan kontribusi maksimal untuk memajukan lembaga pemasyarakatan dan keimigrasian di Indonesia. Pendidikan berbasis teknologi dan praktik nyata yang mereka tempuh di BPSDM adalah bekal terbaik untuk menghadapi tantangan global,” ucap Prof. Dr. Edward Omar, dalam sambutannya.

Setelah wisuda, para lulusan akan langsung ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini tidak hanya memperkuat sistem pelayanan publik di sektor hukum dan HAM tetapi juga memastikan pemerataan SDM berkualitas di seluruh tanah air.

BPSDM Hukum dan HAM berkomitmen untuk terus mencetak generasi penerus yang profesional dan berintegritas, sejalan dengan visi membangun Indonesia yang berkeadilan, aman, dan bermartabat. Prosesi wisuda ini adalah bukti nyata dedikasi lembaga dalam mendukung reformasi dan modernisasi sistem hukum serta keimigrasian di Indonesia. ***

Editor: Donni

Continue Reading

Daerah

Ribuan Pelari Ikuti Event Sumsel Run 2024 di JSC Palembang

Published

on

PALEMBANG, suarajurnal.co – Lebih dari 20 ribu pelari asal Sumatera Selatan (Sumsel) dan berbagai daerah di Indonesia ikut meramaikan event Sumsel Run 2024 yang digelar oleh Pemerintah provinsi Sumsel, bertempat di Plaza Gelora Sriwijaya, Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sabtu pagi (30/11/2024).

Event Sumsel Run 2024 kali ini melombakan kategori 10 K, 5 K dan 2,5 K dan dilepas oleh Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi SH M.S.E diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Drs H Edward Candra MH, sekitar pukul 05.30 Wib dengan rute Start dan Finish di dalam kawasan JSC.

“Kegiatan Sumsel Run 2024 merupakan event yang luar biasa. Event ini sebagai ajang menuju Sumsel Bugar. Mari ikuti kegiatan ini secara riang gembira dan penuh semangat,” ucap Edward, saat melepas peserta di garis start.

Setelah melalui perjuangan melintasi track yang cukup melelahkan dari masing-masing kategori, akhirnya didapat sejumlah pemenang yang hadiahnya diberikan langsung oleh Pj Gubernur Elen Setiadi.

Untuk kategori 10 K Putra, juara pertama diraih Immanuel pelari asal Jakarta, sementara juara kedua dan juara ketiga diraih pelari Sumatera Utara.

Adapun kategori 10 K Putri, juara pertama diraih Dwi Tiens pelari asal Jambi, juara kedua diraih pelari asal Kalimantan Timur atas nama Neuriana dan juara ketiga oleh Anjasari Dewi pelari asal Jawa Barat.

Masing-masing pemenang mendapatkan hadiah sebesar 25 juta rupiah untuk juara pertama, juara kedua memperoleh hadiah senilai 15 juta rupiah dan juara ketiga mendapatkan 10 juta rupiah.

Sementara grand price 1 unit sepeda motor dari Bank Sumsel Babel (BSB) diraih oleh pelari cilik M Rifki Farel.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) provinsi Sumsel, H Rudi Irawan S.Sos M.Si mengatakan, pada tiga tahun lalu  ada agenda Dempo Run, namun pada tahun ini digelar Sumsel Run 2024 yang pesertanya tidak dipungut biaya alias gratis (Free).

“Sumsel Run ini dapat  menggairahkan olahraga di kalangan masyarakat dan memasarkan olahraga untuk hidup sehat dan bugar ditambah lagi di sana juga ada unsur prestasi,” ungkap Rudi Irawan. (**)

Editor: Donni

Continue Reading

Daerah

Alhamdulillah, Sempat Disalahgunakan, Kini Kedua Aset Milik Yayasan Batanghari Sembilan Dititipkan di Pemprov Sumsel 

Published

on

PALEMBANG, suarajurnal.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi SH M.S.E bersama Kepala Kejaksaan Tinggi  (Kajati) Sumsel, Dr Yulianto SH MH, melakukan Penandatanganan Berita Acara Penitipan Pengelolaan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi Penjualan Aset Yayasan Batanghari Sembilan, bertempat di jalan Mayor Ruslan, kelurahan Duku Palembang, Senin (25/11/2024).

Sebelumnya, Kejati Sumsel telah berhasil mengamankan 2 aset milik Pemprov Sumsel yang disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kedua aset dimaksud berupa aset berupa tanah yang terletak di jalan Mayor Ruslan Palembang dan Asrama Mahasiswa jalan Puntodewo  Yogyakarta.

Di kesempatan itu, Elen Setiadi mengapresiasi jajaran Kajati Sumsel yang telah berhasil menyelamatkan dua aset milik Pemprov Sumsel tersebut.

“Kami ucapkan terimakasih kepada pihak Kejati Sumsel yang telah membantu kami membangun Sumsel. Izinkan kami memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada bapak dan jajaran atas upaya yang telah dilakukan untuk mengembalikan aset yang sebelumnya disalahgunakan,” ungkap Elen.

Elen menilai apa yang dilakukan jajaran Kejati Sumsel merupakan kerja sama yang terjalin baik antara Pemprov Sumsel dan Kejati dalam mengamankan aset pemerintah.

“Alhamdulillah, aset ini telah kembali dititipkan kepada Pemprov yang sejak 73 tahun dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,  ada dua aset berupa tanah di jalan Mayor Ruslan dan Asrama Mahasiswa di Jogja,” imbuhnya.

Sementara itu, Kejati Sumsel, Dr Yulianto SH MH mengatakan, upaya penegakan hukum yang dilakukan harus berdampak baik bagi masyarakat.

“Yayasan batanghari sembilan ini adalah aset Pemprov yang telah kita lakukan penyidikan, dari hasil penyidikan aset ini diperjual belikan secara ilegal dengan orang yang tidak bertanggung jawab dan ini sudah kita proses secara hukum. Aset ini kita kembalikan kepada Pemprov Sumsel,” katanya.

Yulianto berharap penataan aset di Sumsel ke depan akan semakin baik lagi dan penggunaannya bermanfaat bagi masyarakat umum.

“Jika aset-aset kita ini kita amankan dan kita kelola dengan baik akan bisa banyak manfaatnya. Jika harus dilelang uangnya bisa digunakan untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga bersyukur bisa menyelesaikan penyidikan terhadap aset ini sesuai dengan visi-misi kejaksaan,” pungkasnya. (**)

Editor: Donni

Continue Reading

Populer Sepekan