Connect with us

Advertorial

DPRD Sumsel Terima LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel 2022

Published

on

suarajurnal.co, PALEMBANG – DPRD Sumsel menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan provinsi Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2022.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Prov. Sumsel tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati SH MH, dan dihadiri Wakil Ketua beserta Anggota DPRD Prov. Sumsel, Pimpinan I BPK RI, Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI, Kepala Auditor Pengelolaan Pemeriksa AKN V BPK RI, Kepala BPK Perwakilan provinsi Sumsel beserta Tim, Gubernur Sumsel, Wakil Gubernur, OPD, dan tamu undangan lainnya. Rabu (10/5/2023).

Dalam pembukaan rapat Paripurna Istimewa ini, Ketua DPRD provinsi Sumsel menyampaikan peraturan perundang undangan yang mengatur kewajiban kepala daerah dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK.

“Untuk memenuhi kewajiban konstitusional sesuai dengan UUD 45, undang-undang No 17 tahun 2023 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan negara,” ucap Anita.

Dengan telah diterimanya LHP BPK ini, proses selanjutnya membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022.

“Untuk itu, diminta kepada saudara Gubernur agar menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pembahasan,” tegas dia.

Rapat paripurna itu diawali penandatanganan berita acara penyerahan LHP pemerintah prov. Sumsel oleh Pimpinan I BPK RI, Ketua DPRD provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI dan kepala BPK Perwakilan provinsi Sumsel, kemudian dilanjukan dengan penyerahan LHP BPK oleh Pimpinan I BPK RI kepada Ketua DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel

Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana SE ME M.Ak CSFA CertDA CGCAE, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah lrovinsi Sumsel atas komitmen dan kerja sama yang baik dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntebel.

Ia menjelaskan, bahwa di Pasal 31 ayat 1 undang – undang no 17 tahun 2003 mengatur kewajiban kepala daerah untuk menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

“Pemeriksaan terhadap laporan keuangan merupakan bagian dari tugas kontitusional BPK dan bagian akhir dalam proses pemeriksaan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan, bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan, di mana opini tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut: sesuai dengan standar akuntasi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efektifitas sistem pengendalian internal.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK termasuk implementasi atas segala aksi yang telah direncanakan Pemerintah Prov. Sumsel, maka BPK RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumsel 2022,” terangnya.

Gubernur Sumsel, H. Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan, rasa terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Sumsel beserta tim pemeriksa yang telah berupaya untuk menyelesaikan pemeriksaan dan menyerahkan LHP secara tepat waktu sebagimana diamanatkan oleh peraturan perundang undangan. Dan bersyukur atas opini dari BPK RI dengan Wajar Tanpa Pengecualian kepada Prov. Sumsel.

“Alhamdulillah pada tahun ini memperoleh WTP yang ke 9,” ucapnya. (Adv)

Editor : Doko

Advertorial

Kunjungan Kerja Kapolda Sumsel di Prabumulih, Diwarnai Sejumlah Kegiatan Baksos dan Bakkes

Published

on

PRABUMULIH,  – Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIk MH melakukan kunker di Polres Prabumulih, Selasa, 5 Nopember 2024. Kedatangan Kapolda Sumsel di Mapolres Prabumulih disambut Kapolres Prabumulih, AKBP Endro Aribowo SIk MAP dan Pj Wako Prabumulih, H Elman ST MM dan jajaran.

“Saya sebagai Kapolda Sumsel baru, berharap Polri sebagai institusi negara ini berperan dan berkontribusi kepada masyarakat. Makanya, setiap kunker saya akan dijalankan baksos dan bakkes. Saya mendukung program Pak Pj Wako Prabumulih, yaitu; pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi daerah, dan penekanan stunting,” ujar Jenderal Bintang 2 asal Makasar ini.

Kata Andi, makanya ada pasar murah. Lalu, Bazar UMKM. Juga pemeriksaan kesehatan dan sejumlah kegiatan baksos pada kunkernya. “Kegiatan ini, dimotori Kapolres Prabumulih. Hendaknya, bisa bermanfaat bagi masyarakat Prabumulih. Bentuk peran serta Polri, dalam mewujudkan Indonesia Emas 20249,” beber suami Dewi Andi Rian.

Sumsel, sebutnya salah satunya menyumbang keamanan dalam pesta demokrasi dalam Pilpres dan transisi kepemimpinan. Presiden Prabowo, juga mempunyai program sangat baik salah satunya program pengentasan kemiskinan. “Polda Sumsel, sangat mendukung program hal itu. Salah satunya, hal menarik menuju swasembada pangan lewat pemanfaran lahan kosong di Prabumulih. Guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menambah pendapatan masyarakat agar lebih sejahtera,” tandasnya.

Polda Sumsel, ucapnya telah meluncurkan program makan sehat dan bergizi menyasar SD. Khususnya, berada dislum area dan marginal. “Bisa memberikan inspirasi, bagi lainnya. Guna mencetak generasi unggul di wilayah Sumsel. Itu sangat luar biasa, sangat membantu dalam memberikan asupan gizi,” ucapkan terima kasih atas dukungan kegiatan ini.

Pj Wako Prabumulih, H Elman ST MM berterima kasih atas kunker Kapolda Sumsel dan jajaran ke Prabumulih. Kata dia, sinergis Pemkot Prabumulih dan Polres Prabumulih sangat baik.

“Salah satunya penanganan masalah inflasi daerah, penurunan angka kemiskinan, stunting, dan lainnya. Kita terima kasih atas dukungan Polres Prabumulih ke Pemkot Prabumulih,” sebutnya.

Dalam memajukan Kota Nanas ini, dan mensejahterakan masyarakat kata Elman, sinergi antara Polres Prabumulih dan Pemkot Prabumulih akan terus dilakukan lebih baik lagi.

“Kami terus mengharapkan dukungan dan bantuan dari Polres Prabumulih, juga Forkompinda dalam membangun Prabumulih lebih baik lagi ke depannya,” pungkasnya. (ADV)

Editor : Donni

Continue Reading

Advertorial

Berlangsung Seru ! Debat Perdana Paslon, Ketua KPU Prabumulih Sebut Edukasi Bagi Masyarakat

Published

on

PRABUMULIH, suarajurnal.co – Debat publik perdana pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Prabumulih tahun 2024, yang digelar di Ballroom Hotel South Sumatera, pada Minggu malam (27/10), berlangsung seru dan kondusif.

Ketiga pasangan calon, yakni Arlan dan Franky (LAKY), Andriansyah Fikri dan Syamdakir (Ber-FIKIR), Ngesti – Amin (Ber-GEMA) memaparkan visi dan misi mereka, serta menjawab pertanyaan dari panelis dan saling berdiskusi.

Ketua KPU Prabumulih, Marta Dinata SST menyatakan, bahwa pelaksanaan debat publik pertama berjalan aman dan kondusif, serta berfungsi sebagai edukasi bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang tepat.

“Alhamdulillah, debat ini sukses dan dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat,” ujarnya, saat konferensi pers, usai acara debat Paslon.

Marta menandaskan, pada debat publik ini akan menjadi evaluasi pihaknya untuk pelaksanaan debat berikutnya, yang dijadwalkan pada 11 November mendatang. Drinya juga belum bisa menyebutkan untuk lokasi pada pelaksanaan debat kedua nanti, karena masih dalam evaluasi.

Pada kesempatan itu, Marta juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kelancaran acara tersebut. (Adv/*)

Editor: Donni

Continue Reading

Advertorial

Klinik Lapas Palembang dan Lapas Narkotika Banyuasin Raih Akreditasi Paripurna dari LASKESI

Published

on

suarajurnal.co, PALEMBANG – Klinik pratama Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang (Lapas Merah Mata) torehkan prestasi membanggakan dengan meraih akreditasi penilaian yang paripurna dari Lembaga Akreditasi Standar Nasional Kesehatan (LASKESI).

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh staf klinik dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi para narapidana,” ujar Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, Minggu, (21/7).

Dia menjelaskan, akreditasi klinik adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen klinik karena telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP).

“Setelah dilakukan penilaian oleh tim akreditasi, dua klinik lapas tersebut dinyatakan memenuhi standar akreditasi dan paripurna. Paripurna merupakan predikat dengan hasil penilaian tertinggi. Akreditasi paripurna yakni lulus tingkat sempurna,” katanya.

Melihat pentingnya akreditasi tersebut untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan primer warga binaan pemasyarakatan, pihaknya mendorong pengelola klinik di lapas, rumah tahanan negara (rutan), dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di Sumsel meraih akreditasi paripurna.

Berdasarkan data hingga Juni 2024, dari 20 lapas, rutan, dan LPKA yang ada di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel, baru dua klinik pratama lapas yang mendapat akreditasi paripurna, sementara satu lagi baru usai dilaksanakan survei Akreditasi.

“Klinik pratama yang terakreditasi paripurna itu yakni Klinik Lapas Kelas I Palembang dan Lapas Narkotika Kelas II Banyuasin, sementara satu lagi baru usai dilaksanakan survei Akreditasi oleh Tim Surveyor Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (LAFKESPRI) yakni Lapas Kelas IIA Banyuasin” kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, di Palembang.

Menurut dia, klinik pratama di lapas, rutan, LPKA hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan karena warga binaan mempunyai hak yang sama dengan masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Pelayanan kesehatan di klinik lapas, rutan, dan LPKA harus dilaksanakan sesuai standar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan lainnya.

“Saya yakin petugas kesehatan lapas, rutan, LPKA di provinsi dengan 17 kabupaten/kota itu mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik, didukung dengan kondisi klinik yang ada dinilai cukup bersih, rapi, dan nyaman,” kata Ilham.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengapresiasi pengelolaan klinik Lapas Kelas I Palembang yang terakreditasi paripurna.

Selain itu, ia juga mengapresiasi pengelolaan dapur Lapas Merah Mata (Lapas Kelas I Palembang) yang sudah sesuai standar, baik kebersihan maupun pengelolaan makanannya.

“Saya terkesan dengan tata kelola dan sistem yang diterapkan di klinik dan dapur di Lapas Palembang. Hal ini menunjukkan komitmen kalapas dan seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan,” ujar Ilham.

Sementara Kepala Lapas Kelas I Palembang Veri Johannes menjelaskan, penilaian akreditasi ini dilakukan tanggal 28 Mei 2024 oleh tim penilai dari LASKESI. Klinik Lapas Palembang dinilai dalam berbagai aspek, termasuk manajemen, pelayanan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

“Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini, merupakan bukti komitmen kami dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas bagi para narapidana,” katanya.

Veri juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf klinik atas kerja keras dan dedikasinya. Prestasi ini menjadi motivasi bagi Klinik Lapas Merah Mata untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya.

“Tanpa kerja sama dan dedikasi mereka, pencapaian ini tidak mungkin diraih,” tutup Veri. (**)

Editor: Donni

Continue Reading

Populer Sepekan