Connect with us

Daerah

Senin Akan Gelar Demo ! GMPB Desak Kajari Kota Prabumulih Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Disperindag Kota Prabumulih

Published

on

suarajurnal.co,PRABUMULIH- LSM GMPB (Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Prabumulih Bersatu) berencana melakukan Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih, Senin (5/6/23) mendatang. Unjuk rasa tersebut terkait, mendesak Kajari Kota Prabumulih Roy Riady SH MH dan jajaran mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Rakyat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih.

Hal ini dibenarkan oleh, Ketua LSM GMPB Agus Sanjaya melalui Katua Harian Romli. “Iyo kito Senin, akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Kantor Kejari Kota Prabumulih, Prihal Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Disperindag,” ujar Romli saat memberikan keterangan  Persnya, Kamis (1/6/23) di Sekretariat GMPB.

Menurutnya, kasus dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Disperindag Kota Prabumulih ini sudah sejak beberapa bulan terakhir ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Kota Nanas ini, namun hingga kini belum ada titik terang dan kejelasannya.

“Untuk itu, Aksi Senin nanti akan mempertanyakan sejauh mana perkembangan kasus ? dan mendesak Kajari Pak Roy dan jajaran kalau ditemukan unsur melanggar hukum segara ekspose dan tingkatkan ketahap selanjutnya, secepat cepatnya agar masyarakat  tidak berfikir yang macam-macam terkait kasus Dugaan korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Diperindag ini. Buka seterang-terangnya kasus ini,  ” tegas Romli yang akrab disapa Calik ini.

Tak hanya itu, dalam aksi tersebut pihaknya akan menurunkan kekuatan massa setidaknya 100 Orang. Hal ini sebagai bukti nyata masyarakat Prabumulih yang tergabung dalam GMPB bukan hanya menyoal soal tenaga kerja lokal tetapi juga mengawal pembangunan Kota Prabumulih ini.

“GMPB berjanji akan mengawal sampai tuntas dan terang benderang kasus dugaan korupsi ini, ” beber Calik.

Sementara Itu Kajari Kota Prabumulih Roy Riady SH MH melalui Kasi Intel M. Ridho Syahputra SH mengatakan terkait proses perjalanan kasus tersebut, dirinya belum begitu paham. Hal dikarenakan dirinya baru saja menjabat sebagai Kasi Intel di Kejari Kota Prabumulih. Akan tetapi terkait rencana aksi akan disampaikan kepada pimpinan.

Masih kata Ridho, dalam penyampaian aspirasi sah-sah saja asalkan ada izin dari pihak Kepolisian agar aksi tersebut berjalan dangan kondusif atau tidak liar.

“Tapikan dalam unjuk rasa itukan harus ada izin dari pihak kepolisian biar dak do liar mak itu, ” ujar Ridho Syahputra, Jumat (2/5/2023).

Terpisah Kasi Pidsus Kejari Kota Prabumulih Rudi Firmansyah SH MH menjelaskan, penangan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Rakyat Disperindag Kota Prabumulih masih dalam proses pemeriksaan.

Terkait kendala, sebetulnya pihaknya tidak begitu ada kendala. Hanya saja berpacu dengan waktu dan juga dalam waktu yang berbarangan penanganan kasus lain. Sehingga perlu membagi tim dengan waktu yang ada agar semua kasus berjalan dengan baik.

Masih Kata Rudi, pihaknya juga mohon doa dan dukungan kapada seluruh masyarakat  Kota Prabumulih agar semua perkara yang ditangani Kejari Kota Prabumulih dapat diselesaikan secepatnya.

“Insya Allah itu akan dituntaskanlah, mohon doa dan dukungan. Intinya mohon dukungan dan diingatkan jugo kalau seandainya nanti kami banyak kerjoan. Udah benar jugo itu dari sikapnya teman-teman GMPB untuk mengingatkan, benar sekali itu, ” pungkas Rudi, yang merupakan pemuda kelahiran Jambi ini.(Red/Rils)
Editor: Doko

Daerah

Terima DIPA dan TKD 2025, Pj Bupati Muba Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Published

on

PALEMBANG, suarajurnal.co – Pj Bupati Muba, H Sandi Fahlepi menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, yang dipusatkan di Griya Agung Palembang, pada Kamis (12/12/2024).

Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 ini dilakukan langsung oleh Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi SH MSE dan dihadiri para Bupati/Wali kota se provinsi Sumatera Selatan.

Dalam arahannya, Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi berharap di awal bulan Januari 2025, pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN melalui transfer ke daerah (TKD) bisa dilaksanakan, seperti yang diharapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi Sumsel, Rahmadi Murwanto, untuk bisa langsung dijalankan program dana desa.

“Kami mengingatkan kepada Bupati/Wali kota dan kepala Instansi vertikal di Sumsel maupun secara nasional masih banyak tantangan ke depan, karena itu kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global yang berpengaruh terhadap APBN termasuk APBD,” ujarnya.

Ia juga mengharapkan ke depan PAD bisa lebih banyak. “Kalau PAD-nya lebih, kita yakin ketergantungan terhadap situasi global tidak akan banyak terpengaruh, sehingga lebih banyak program yang akan dijalankan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Sementara, Pj Bupati Muba, H Sandi Fahlepi disela kegiatan tersebut mengatakan, DIPA dan TKD akan segera diserahkan kepada PA/KPA pada perangkat daerah dan instansi vertikal di kabupaten Muba.

“APBN dan APBD yang kita terima tentu akan dikelola dengan baik, efektif, efisien, demi kepentingan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, pembangunan akan lebih cepat terealisasi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” pungkasnya.

Adapun alokasi dana transfer ke daerah Tahun 2025 provinsi/kabupaten/kota se Sumsel sebesar Rp.33.625.365.208,- dengan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.11.120.569.873. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp14.005.309.593. DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Rp. 927.044.685. DAK Non Fisik Rp.5.009.757.410. Dana Desa Rp.2.495.224.098. dan Insentif Fiskal Rp.67.459.549.

Turut mendampingi Pj Bupati Muba dalam kesempatan itu, di antaranya Kepala BPKAD Muba Zabidi SE MM, Kajari Muba Roy Riady SH MH, dan Kepala Perangkat Daerah Muba terkait lainnya. *

Editor: Donni

Continue Reading

Daerah

Usai Bersaing di Tes Wawancara, Pelamar CPNS Kemenkumham Sumsel Siap-siap Hadapi SKB CAT

Published

on

PALEMBANG, suarajurnal.co – Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Wawancara dan Keterampilan CPNS di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, memasuki hari terakhir, Kamis (12/12). Lebih dari 700 peserta putra-putri bersaing menunjukkan kemampuan terbaiknya pada sesi ini.

Bahkan, dari pantauan sebanyak 86 peserta wanita dari pelamar formasi Penjaga Tahanan maupun Pemeriksa Keimigrasian Pemula saling menunjukkan potensinya masing-masing di hari ke-5 SKB Wawancara dan Keterampilan, yang berlangsung di Hotel Aryaduta Palembang. Hasil penilaian masing-masing peserta pun langsung diumumkan oleh panitia di hari tersebut.

Ketua Pelaksana CPNS Kemenkumham Sumsel Tahun 2024, Rahmi Widhiyanti mengatakan, proses penilaian tersebut terlaksana secara objektif dan transparan dengan melibatkan tim penguji yang kompeten.

Selanjutnya, sambung Kepala Divisi Administrasi ini, para peserta akan mengikuti rangkaian seleksi akhir, yakni tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan metode Computer Assisted Test (CAT). Rahmi menuturkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak BKN Regional VII Palembang sebagai penyelenggara SKB CAT tersebut.

Rahmi menambahkan, pelaksanaan ujian tahap penting ini sekaligus penutup yang akan dijadwalkan selama 2 (dua) hari, dari tanggal 15-16 Desember 2024 di Kanreg BKN Jl. Gub. H Bastari Jakabaring Palembang.

“CAT merupakan metode seleksi dengan komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi CPNS. Tujuannya untuk memperoleh ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, dan etika profesi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan,” jelasnya.

Disampaikan Rahmi, pada seleksi ini, soal-soal pada CAT adalah terkait dengan kompetensi dan jabatan yang dilamar. Adapun kisi-kisi materi dapat dilihat pada Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2014. Peserta juga harus mengikuti segala syarat ketentuan yang telah ditetapkan pada pengumuman.

“yang terpenting mereka wajib hadir 90 menit sebelum ujian dimulai dan membawa data diri asli sebagai bukti identitasnya. Maksimalkan tahapan ini karena bobot penilaiannya cukup besar, yakni 50% dari SKB,” tutup Rahmi. **

Editor: Donni

Continue Reading

Daerah

Polisi Selidiki Orang Tua Bayi Laki-laki di Rumah Kosong Dekat Klinik AZ-MURA Lubuklinggau

Published

on

LUBUKLINGGAU, suarajurnal.co – Warga jalan Gedang RT 02, kelurahan Taba Jemekeh, kecamatan Lubuklinggau Timur I, kota Lubuklinggau, provinsi Sumatera Selatan, dikejutkan oleh penemuan seorang bayi laki-laki, pada Senin malam (9/12/2024) sekitar pukul 19.00 WIB. Bayi tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong di dekat Klinik AZ-MURA, tergeletak di atas kasur dalam sebuah box bayi.

Kapolres Lubuklinggau, AKBP Bobby Kusumawardhana melalui Kasat Reskrim AKP Hendrawan didampingi Kanit Pidum Ipda Suwarno, membenarkan penemuan tersebut. Hal ini juga tercatat dalam laporan informasi resmi yang diterima pada Selasa (10/12/2024).

Menurut keterangan yang dihimpun, kejadian bermula ketika Dr. Achmadi, seorang dokter yang berada di Klinik AZ-MURA, mendengar suara tangisan bayi. Setelah mencari sumber suara, ia menemukan bayi tersebut dalam box bayi yang diletakkan di rumah kosong di samping klinik. Bayi laki-laki tersebut segera diamankan oleh Dr. Achmadi dan dilaporkan kepada ketua RT setempat sebelum diteruskan ke pihak kepolisian.

“Untuk sementara, bayi ini akan dirawat oleh saya dan istri di rumah kami,” ujar Dr. Achmadi, kepada wartawan.

Saat ini, pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi tersebut serta motif di balik penelantaran bayi tersebut. Masyarakat yang memiliki informasi terkait diimbau untuk segera melapor ke Polres Lubuklinggau.

Penemuan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan warga setempat, yang turut prihatin dengan nasib bayi tersebut dan memberikan apresiasi atas tindakan cepat Dr. Achmadi dalam menyelamatkan bayi tersebut. (Abs)

Editor: Donni

Continue Reading

Populer Sepekan