suarajurnal.co, BATAM – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Medco E&P Natuna Ltd. (Medco E&P) meresmikan pelayaran (Sail Away) perdana Floating, Production, Storage, and Offloading (FPSO) Marlin Natuna, di Kantor Pusat Medco E&P, Jakarta dan Pax Ocean Pertama Shipyard, Batam, pada Senin (30/9/2024).

Marlin Natuna merupakan proyek konversi kapal tanker pertama menjadi FPSO di Indonesia. Momen ini menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan SKK Migas bersama Medco E&P untuk terus meningkatkan kapasitas produksi migas guna mendukung ketersediaan energi nasional.

Seremoni Sail Away FPSO Marlin Natuna ini dihadiri oleh jajaran SKK Migas, Medco E&P, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, serta PT Hanochem Tiaka Samudera dan PT PaxOcean Batam yang menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan proyek.

FPSO Marlin Natuna yang memiliki kapasitas produksi 250.000 barel itu akan menampung minyak bumi dari Proyek Forel di Natuna, Kepulauan Riau. Proyek Forel merupakan proyek minyak terbesar yang akan onstream di tahun 2024 dengan perkiraan produksi sebesar 10.000 BOPD (barel minyak per hari).

Deputi Eksploitasi SKK Migas, Wahju Wibowo menyampaikan, FPSO Marlin Natuna merupakan salah satu bagian dari pekerjaan Proyek Forel-Bronang yang masuk dalam Wilayah Kerja South Natuna Sea Block B.

Wahju menyebutkan, Proyek Forel mencakup dua pekerjaan besar. Pertama adalah pengerjaan FPSO Marlin Natuna dan kedua adalah pembangunan rangkaian fasilitas produksi yang antara lain terdiri atas:

1 anjungan Well Head Platform (WHP) Forel yang akan digunakan untuk 5 sumur produksi, 1 sumur injeksi gas, dan 2 sumur tambahan untuk produksi di masa depan.

1 anjungan Well Head Platform Bronang untuk 1 sumur produksi dan 2 sumur cadangan; Instalasi pipa bawah laut 8” sepanjang 17 km dari Well Head Platform Bronang ke Well Head Platform Forel; dan Fasilitas pendukung lainnya.

Menurut Wahju, fasilitas WHP Forel, WHP Bronang dan instalasi pipa bawah laut tersebut saat ini sudah selesai dan menunggu FPSO Marlin Natuna untuk sail away ke Laut Natuna dan melanjutkan tahapan commissioning terintegrasi (integrated commissioning) dari keseluruhan fasilitas produksi Proyek Forel-Bronang.

“WHP Bronang bahkan sudah onstream dan mengalirkan gas ke fasilitas MoGPU Hang Tuah sejak September 2023, memberikan kontribusi terlebih dahulu terhadap negara,” kata dia.

Total investasi yang dibutuhkan untuk pengerjaan Proyek Forel-Bronang secara keseluruhan mencapai sekitar US$236 juta atau sekitar Rp3,5 triliun dengan angka konversi saat ini. “Kami berharap investasi tersebut tidak hanya berhasil mewujudkan fasilitas produksi hulu migas, tetapi juga mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional,” tambah Wahju.

Kepala Dinas ESDM provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Darwin, mengapresiasi kolaborasi antara Pemerintah Daerah, SKK Migas, dan Medco E&P. Ia menegaskan, bahwa Pemerintah Daerah akan terus memberikan dukungan terhadap industri hulu migas, termasuk kemudahan perizinan yang dibutuhkan.

“Proyek diharapkan dapat memberikan multiplier effect pada ekonomi Provinsi Kepri serta berpotensi menambah Dana Bagi Hasil,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Bea Cukai provinsi Kepualauan Riau, Adhang Noegroho Adhi menyampaikan, pihaknya akan terus mendukung industri migas dalam operasionalnya di Batam dan terus melakukan asistensi yang berkelanjutan. ”Pada 2024 ini, khusus di Batam kami sudah memberikan fasilitas fiskal kepada industri dengan nilai pembebasan kurang lebih USD 175 juta, ini tentu akan menjadi semangat pendorong untuk perkembangan dari industri,” kata dia.

Direktur Utama Medco E&P, Ronald Gunawan bersyukur atas pencapaian FPSO Marlin Natuna ini. ’’Kami sangat bangga mengumumkan keberhasilan sail away FPSO Marlin Natuna. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim yang terus berkolaborasi dengan kontraktor, subkontraktor, vendor, dan instansi terkait untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan konstruksi dan pengujiannya. Terima kasih atas dukungan semua pihak, sehingga proyek ini berjalan dengan aman dan lancar,’’ ungkapnya.

Menurut dia, keberhasilan ini merupakan bukti kemampuan Medco E&P dalam melaksanakan complex projects dan komitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan industri migas di tanah air. Ronald menambahkan, Proyek Forel akan segera onstream pada kuartal ke-4 2024. (**)

Editor: Donni

suarajurnal.co, DEMAK– Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri konsolidasi politik bersama pengurus DPC serta PAC se-Kabupaten Demak, Kamis (8/6/2023) di Demak, Jawa Tengah.

Keterangan pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), pada kesempatan ini, Muzani mengingatkan kepada seluruh calon anggota legislatif baik dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk tidak mengumbar janji politik yang tidak realistis.

Menurut Muzani, para caleg Gerindra harus berkampanye dengan janji-janji yang realistis untuk ditepati. Karena rakyat akan sangat kecewa apabila nantinya setelah terpilih, caleg yang bersangkutan tidak menepati janjinya. Dan itu akan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik.

“Saya berpesan kepada calon anggota DPR RI, DPR provinsi, dan kabupaten kota, jangan mengumbar janji politik yang terlalu obral. Para caleg Gerindra jangan menggunakan politik kasbon. Janji-janji yang berat tapi sulit untuk dipenuhi. Jangan janji-janji kasbon, utang dulu baru ditepati. Jangan lakukan itu karena itu sangat berbahaya. Dan itu akan menyebabkan orang-orang akan antipati terhadap partai politik. Para caleg gerindra boleh berbicara berjanji program-program apa saja tapi harus realistis,” kata Muzani di lokasi.

Muzani menjelaskan, pelaksanaan Pemilu 2024 kurang dari delapan bulan. Itu sebabnya, para caleg harus betul-betul memahami apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Karena Partai Gerindra didirikan dengan tujuan sebagai alat penyambung lidah rakyat.

“Urusan di Demak yang tidak pernah kelar itu banjir rob. Dari mana? Dari air laut. Begitu musim panas banjir rob. Begitu musim hujan banjir air hujan. Ini yang menjadi masalah di Demak. Karena itu sebagai tanggung jawab harus ada penanganan banjir. Dan itu sudah dilakukan oleh wakil dari Gerindra di DPR RI oleh Pak Wachid,” jelas Muzani.

Dia mengatakan, sebagai anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Gerindra, Abdul Wachid telah menyampaikan aspirasi rakyat Demak berkaitan dengan masalah banjir kepada Badan Nasional Penanggulangan Becana (BNPB). Dan BNPB telah menyanggupi untuk masalah banjir rob di Demak segera diatasi oleh pemerintah pusat.

“Jadi masalah-masalah seperti ini hanya bisa diselesaikan lewat jalur politik. Begitu juga soal pupuk. Pupuk subsidi katanya ada, tapi barangnya nggak ada. Siapa yang bisa selesaikan ini? Itu namanya politik. Kebutuhan pupuk subsidi diperkirakan selama satu tahun Rp 65 triliun. Negara cuma menyediakan Rp 22-25 T. Sementara kebutuhannya Rp 65-75 T. Tidak cukup. Karena nggak cukup maka tiap waktu pupuk ini menjadi masalah,” jelas Wakil Ketua MPR itu.

“Penyelesaiannya bagaimana? Ya politik antara eksekutif dan legislatif, antara DPR dan Presiden duduk bersama membicarakan penyelesaian masalah pupuk. Kalau presiden dan DPR-nya berpihak ke petani pasti selesai masalahnya,” imbuh Muzani.

Itu sebabnya pengalaman calon presiden Prabowo Subianto yang diusung Gerindra dirasa sudah cukup memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani. Karena Prabowo pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selama tiga periode.

“Pak Prabowo pernah jadi ketua HKTI. Tiga periode jadi ketum HKTI. Jadi urusan pupuk, harga gabah, kesejahteraan petani itu menjadi urusan beliau. Kenapa Partai Gerindra didirikan? Karena salah satunya kita harus menjadi partai yang membela orang kecil, membela rakyat yang lemah, kurang mampu, petani, nelayan, buruh, pedagang. Mereka itu orang lemah, yang melindungi adalah kekuatan politik,” tegas Muzani.

“Itu sebabmya Gerindra didirikan. Ketika jadi Ketum HKTI, Pak Prabowo ribuan kali menerima laporan atas kesulitan petani.Pak Prabowo juga pernah jadi Ketua Umum APPSI. Tapi Pak Prabowo merasa bahwa membela petani lewat HKTI dan APPSI belum cukup. Harapannya 2024 Pak Prabowo terpilih sebagai presiden. Karena kekuasaan yang dimiliki Pak Prabowo akan digunakan itu tidak lain,  tidak bukan untuk membela rakyat kecil,” tutup Muzani.(Red/Rils)

Editor:Doko