Connect with us

Headline

Adhie M Massardi: KPK Sudah Berubah Jadi Komisi Politik Kekuasaan

Published

on

suarajurnal.co, JAKARTA – KPK sudah bertransformasi tidak lagi fokus berantas korupsi tapi sudah jadi semacam “Komisi Politik Kekuasaan”. Tugasnya menjaga kesinambungan kelompok status quo.

Sindiran tajam terhadap KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang diplesetkan jadi “Komisi Politik Kekuasaan” itu disampaikan Adhie M Massardi, koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB).

Adhie menyatakan hal itu merespon pernyataan Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur yang mengatakan akan memanggil Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar, terkait isu korupsi pengadaan sistem proteksi TKI yang pernah mencuat pada 2012.

“Bayangkan, isu 11 tahun lalu baru direspon KPK sekarang, setelah Muhaimin, ketum PKB itu, akan ditetapkan sebagai calon wakil presiden, berpasangan dengan Anies Baswedan, bakal capres dari kubu non-Joko Widodo,” kata Adhie.

Sebagaimana kita ketahui, KPK dikabarkan juga sempat diarahkan untuk menersangkakan Anies Baswedan padahal tak ada bukti kuat untuk itu. Konon gegara enggan mentersangkakan Anies, Deputi Penindakan KPK Karyoto dan Direktur Penyelidikan Endar Prihantoro hengkang dari KPK.

Adhie meyakini, gertakan KPK mau manggil Ketum PKB Muhaimin Iskandar 100 persen permainan politik. Targetnya menggagalkan Anies Baswedan.

“Sebab jika benar-benar bisa maju pilpres berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, tokoh politik bernasab NU, Anies akan menang mudah. Bisa satu putaran jika ada tiga pasang capres/cawapres,” kata jubir Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih ini memang melihat kubu pro-status quo gentar kepada Anies Baswedan yang tampaknya nyaris tak terbendung.

“Makanya gagal menjarakan Anies lewat KPK, kini mereka ngincar siapa saja yang akan menjadi pasangan kuat Anies,” katanya.

Jauh sebelum netapkan Muhaimin Iskandar, Adhie mengaku tahu para penasihat politik senior Anies Baswedan ingin menjodohkan jagoannya dengan Khofifah Indar Parawansa, tokoh perempuan NU yang kini Gubernur Jawa Timur.

Tapi sebelum sempat dilamar jadi Anies, pertengahan Desember 2022 KPK mengirim orang untuk menggeledah kantor Khofifah, konon terkait isu korupsi yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak yang jadi tersangkanya.

“Sampai sekarang urusan penggeledahan kantor Gubernur Jatim itu gak ada juntrungannya, tapi baik Khofifah maupun kubu Anies Baswedan sudah paham untuk tidak melanjutkan pinangannya,” tutur Adhie.

“Saya kok agak yakin, kelompok pro-status quo kembali gunakan KPK untuk gagalkan tokoh NU jadi pasangan Anies Baswedan.

“Kalau ini benar, maka cara-cara brengsek macam ini untuk nyingkirkan kompetitor di luar medan pertarungan (pilpres) harus dihentikan. Ini arogansi kekuasaan, abuse of power,” kata Adhie.

Adhie mengaku sudah mencium KPK akan digunakan untuk membersihkan medan pilpres dari kandidat yang tidak disukai kelompok pro-status quo.

Makanya, awal Januari 2022, jelang masuk tahun politik, GIB mendorong KPK untuk gerak cepat meriksa rekam jejak politisi yang bakal masuk bursa capres-cawapres, termasuk Gibran dan Kaesang, dua anak Presiden Widodo. Tapi KPK kurang tanggap terhadap laporan itu.

“Jadi memang patut dicurigai tiba-tiba KPK meniupkan isu korupsi kepada kandidat capres dan cawapres tertentu, yang tidak didukung kekuasaan. Ini terlalu!” pungkas Adhie Massardi. (***)

Editor: Abdullah

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Diduga Tidak Netral dan Ujaran Kebencian di Medsos, Seorang Oknum ASN di Prabumulih Dilaporkan ke Inspektorat dan Bawaslu

Published

on

suarajurnal.co, PRABUMULIH – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota prabumulih, Sumatera Selatan, berinisial CD dilaporkan ke Inspektorat dan Bawaslu kota Prabumulih.

Pelaporan itu terungkap, usai Joko Arif (Arif Arnic) yang merasa dirugikan akibat unggahan dari akun Facebook milik terlapor (CD), melapor ke Inspektorat dan Bawaslu kota Prabumulih, didampingi Kuasa hukumnya, advokat Usman Fitriansyah SH MH, Miken Malindo SH, Haedar Rahman SH, serta H. Irsal Andoko SH MH dan Jamri BN, SH, Jumat (4/10).

Menurut pelapor, dirinya merasa dirugikan oleh tindakan CD (terlapor), karena namanya ikut disebut dalam postingan akun Facebook terlapor, setelah videonya beredar di media sosial.

Dalam unggahan di FB dan video, CD terlihat diduga kuat menyampaikan pernyataan tidak netral dalam Pilkada dan provokatif yang berpotensi memicu konflik SARA.

“Pernyataan atau tulisan tersebut diungkapkan di akun facebook oknum ASN CD yang berdinas di salah satu instansi kota Prabumulih,” sebut pria yang akrab disapa Arif Arnic ini.

Dikatakan Arif, oknum ASN CD dilaporkan ke Inspektorat dan Bawaslu kota Prabumulih, karena sesuai aturan dalam UU No 5 Tahun 2014 pasal 2 yang berbunyi: “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu”, serta UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan dalam ketentuan pasal 5 huruf n PP nomor 94/2021 ayat 5, di mana PNS dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye serta dalam imbauan Wali kota tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh Pj Wali kota Prabumulih, H. Elman ST MM, perihal ASN Wajib Netral.

“Selanjutnya setelah surat kami diterima langsung oleh Kepala insp6ektur dan Komisioner Bawaslu, jika terpenuhi unsur pidananya tidak menutup kemungkinan akan melaporkan juga ke Pihak kepolisian Oknum ASN CD dalam kasus kejahatan ITE sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar tidak terulang lagi ke depannya. (*)

Editor: Donni

Continue Reading

Daerah

Gedung PTM Prabumulih Terbengkalai, Rifki Baday: Secara Hukum Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Published

on

suarajurnal.co, PRABUMULIH – Kondisi gedung Pasar Tradisional Modern (PTM) 1 & 2, yang dibiarkan terbengkalai dan terkesan tidak terawat, kini mulai mendapat sorotan dari masyarakat, di antaranya dari MPC Pemuda Pancasila kota Prabumulih.

“Percuma kalau dibiarkan tak terurus, apalagi tidak sampai berfungsi,” ungkap Ketua MPC Pemuda Pancasila Prabumulih, Rifki Baday SH MKn, menyayangkan kondisi PTM yang tak terawat. Padahal, pembangunannya telah menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.

Selain tidak ada satu pun kios yang ditempati pedagang, kondisi bangunan PTM Prabumulih, yang telah lama selesai dibangun dan menelan biaya puluhan miliar itu, menurut Rifki, nyaris sebagian ditemukan dalam kondisi rusak dan angker.

“Kondisi bangunan gedung berlantai tiga, yang semula diperuntukkan sebagai kios pedagang Pasar Inpres itu kini terlihat kotor dan tidak terurus. Selain banyaknya tumpukan sampah juga bau pesing menyengat karena menjadi tempat buang hajat. Akibatnya, tak satupun kios ditempati para pedagang,” ujar Rifki.

Ia mengaku, banyak mendapatkan laporan terkait keluhan masyarakat khususnya para pedagang mengenai kondisi pasar PTM sejak dibangun beberapa tahun lalu. Mereka mengaku tidak betah berjualan di kios PTM karena sangat sepi dan tidak ada pembeli.

“Begini jadinya kalau perencanaannya yang tidak matang, dan aspirasi pedagang tidak didengarkan oleh pemerintah. Gedung yang semula digadang-gadangkan bakal membuat pedagang dan konsumen dapat bertransaksi dengan nyaman, Tapi nyatanya tidak terbukti,” ujarnya.

Sebagai masyarakat, dia berharap, gedung yang telah dibangun kokoh dan berdiri megah itu dapat bermanfaat. Bukan malah sudah dibangun, kemudian dibiarkan terbengkalai.

“Ini buang-buang uang namanya, membuat bangunan seperti ini dengan dana banyak. Coba dananya diberikan pinjaman tanpa bunga atau bunga ringan ke pedagang, bisa lebih bermanfaat dan tidak mubazir jadinya,” imbuhnya.

Masih dikatakan Rifki, dirinya menilai, rencana pembangunan pasar tersebut tidak diiringi dengan rencana yang mapam dalam memfungsikan pasar untuk pedagang.

“Seharusnya ada perencanaan yang matang saat membangun PTM, sehingga pelaku usaha betah di lokasi itu. Coba lihat kondisi PTM seperti apa sekarang, mau dipakai untuk apa juga, tidak jelas malah terbengkalai,” terangnya.

Melihat hal tersebut, ia mengaku miris dan mempertanyakan tanggung jawab dari dinas terkait.

Pria yang akrab disapa Pakcik ini pun mengajak para tokoh pemuda baik politisi maupun OKP yang ada di Prabumulih untuk bersama-sama menyuarakan dan berkontribusi terkait permasalahan ini, demi kepentingan masyarakat banyak.

“Tokoh pemuda bukan hanya mengurusi soal isu batu bara semata, tapi ini (pasar) permasalahan yang nyata. Untuk itu, saya mengajak tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan seluruh elemen tidak boleh tutup mata terkait permasalahan ini. Siapa yang harus bertanggung jawap dalam kerusakan pasar ini,” ucap politisi muda PKB ini.

Ditambahkannya, di momen Pilkada saat ini, merupakan waktu yang tepat dalam mencari pemimpin yang mampu menuntaskan permasalahan itu sampai ke akar-akarnya.

“Karena secara hukum harus ada yang bertanggung jawap atas rusaknya pasar itu, jelas terindikasi ada kerugian negara jadi siapa yang harus bertanggung jawap,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya mengatakan, sejak dibangun lantai 2 PTM tidak pernah ditempati oleh pedagang. Pedagang enggan menempati untuk berjualan karena sepi pengunjung.

“Pedagang menolak untuk direlokasi ke PTM dan memilih bertahan di lokasi awal. Lantaran pasar modern yang dibangun pemerintah sepi pembeli. Saat ini, banyak pedagang yang memilih berjualan di luar agar tidak bangkrut,” ucapnya.

Untuk itu, ia berharap pemimpin Prabumulih ke depan dapat mencarikan solusi yang terbaik, sehingga keberadaan gedung PTM bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi, maupun sebagai pusat pembelanjaan yang nyaman bagi masyarakat.

“Karena sayang jika pasar yang sudah ada bangunannya dibiarkan terbengkalai begitu saja. Jadi harapan kami kepada pemimpin Prabumulih ke depan harus mencari solusi agar PTM ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya,” tandasnya. (*)

Editor: Donni

Continue Reading

Crime History

Satreskrim Polrestabes Medan Tindak Tegas Komplotan Geng Motor Perampok Pasangan Kekasih di Pulo Brayan

Published

on

suarajurnal.co, MEDAN – Tim Sat Reskrim Polrestabes Medan mengungkap kasus aksi perampokan yang dialami pasangan kekasih di jalan Cemara, Pulo Brayan, kecamatan Medan Timur, beberapa waktu lalu.

Dalam pengungkapan itu, personel Sat Reskrim Polrestabes Medan menangkap dua orang pelaku berinisial JK dan BM di wilayah kota Medan. Terhadap pelaku BM terpaksa diberikan tindakan tegas terukur ditembak pada bagian kakinya karena berusaha melawan ketika diamankan.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Jama Purba mengatakan, kedua pelaku merupakan kelompok geng motor secara spontan dengan menggunakan senjata tajam merampok korban saat melintas di jalan Cemara, Medan.

“Kedua pelaku yang ditangkap ini merupakan residivis. Bahkan, pelaku BM kita tembak karena berusaha melakukan perlawanan,” katanya, Senin (23/9).

Jama mengungkapkan, personel Sat Reskrim Polrestabes Medan tengah mengejar pelaku lainnya yang belum ditangkap saat melakukan aksi perampokan terhadap korban pasangan kekasih tersebut.

“Untuk pelaku BM berperan sebagai pembawa sepeda motor dan JK berperan mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam,” ungkapnya, seraya menambahkan, kedua pelaku kini telah ditahan di Mapolrestabes Medan dan Polsek Medan Timur.

“Terhadap kedua pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terancam hukuman di atas lima tahun kurungan penjara,” pungkasnya. (SN/*)

Editor: Donni

Continue Reading

Populer Sepekan