Connect with us

Daerah

Heboh, Isu Honor Panitia Porprov Disunat, Kalsum: Berita Itu Tidak Benar

Published

on

suarajurnal.co, LAHAT – Hebohnya pemberitaan adanya isu pemangkasan honor panitia Cabang Olahraga (Cabor) Pencak Silat dan Cabor Arung Jeram pada Porprov Sumsel XIV tahun 2023 di Lahat, terus menjadi tranding topik di beberapa media online. Bahkan isu tersebut sempat menjadi sebuah perbincangan seru di masyarakat, khususnya kalangan pecinta olahraga.

Pada pemberitaan tersebut, dua orang narasumber bernama Sari yang mengaku panitia dari Cabor Pencak Silat dan Alip dari Cabor Arung Jeram. Menurut keduanya, honor yang mereka terima tidak sesuai dengan budget yang dianggarkan oleh pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten Lahat.

Terkait itu, tim redaksi media ini tak ingin dianggap sebagai pewarta yang menjalankan tugas tidak mengacu pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), langsung melakukan cek and ricek, guna menggali lebih dalam tentang kebenaran isu tersebut, dengan mendatangi Sekreatariat KONI kabupaten Lahat untuk memastikan data-data kedua oknum yang mengaku panitia dan honornya dipangkas oleh KONI tersebut, Rabu (27/9/23). Apakah benar-benar tergabung dalam kepanitiaan atau tidak?.

Tiba di Sekretariat KONI kabupaten Lahat di jalan Kol. H. Burlian kelurahan Pasar Lama, kecamatan Lahat, Tim meminta agar pihak KONI menunjukkan nama-nama panitia kedua Cabor tersebut sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan pihak KONI.

Alhasil, setelah dilakukan pengecekan secara akurat di databese, ternyata nama Sari dan Alif tersebut tidak ada dalam daftar panitia lokal yang sesuai dengan Surat Tugas dari pihak KONI.

“Berita itu tidak benar.. Sebab tidak ada pihak KONI memangkas honor panitia Porprov seperti yang diberitakan itu. Silahkan dicek sendiri di database kami, tidak ada nama-nama oknum yang menjadi narasumber di berita tentang KONI Lahat sunat honor panitia,” kata Ketua KONI Lahat, Kalsum Barefi didampingi Staffnya, Witer, saat awak media melakukan cek and ricek.

Terkait besaran honor, dijelaskan Witer, untuk panitia lokal semua Cabor tidak ada perbedaan. Semuanya dibayar sama dengan nominal Rp.100.000,- per hari selama panitia bekerja, baru dihitung nominalnya.

“Kalau panitia bertugas 3 hari berarti Rp.300.000,-, jika 4 hari Rp.400.000,-. Kecuali di hari pembagian medali pemenang, memang ada tambahan sedikit untuk yang terlibat di dalamnya. Namun bukan berarti, honor panitia itu lebih dari Rp.100.000,-. Termasuk di Cabor Arung Jeram, nama Alip itu tidak ada di kepanitiaan. Artinya ini merupakan berita bohong alias Hoax dan fitnah belaka. Karena pembayarannya juga via rekening, tidak cash. Kalau ada keluhan di bawah masing-masing Cabor, itu bukan berarti pihak KONI yang membuat ulah,” jelasnya.

Kemudian terkait dana publikasi hasil liputan para wartawan selama kegiatan Porprov berlangsung, tambah Barefi, pihak KONI memang tidak menganggarkanya. Sebab menurut dia, tidak ada dasar hukumnya bagi KONI untuk menganggarkan dana liputan tersebut.

“Dasar hukumnya apa..?. Makanya untuk urusan media, itu ditangani oleh pihak Kominfo. Silahkan teman-teman media berkoordinasi dengan Kominfo, kami tidak mau menggali lobang jebakan sendiri dengan menganggarkan media, sementara dasar hukumnya tidak ada. Namun jika secara pribadi, sekali-kali ada teman-teman media datang, kami tetap beri mereka dengan dana pribadi sebagai tanda persahabatan,” sebutnya.

Hal senada juga dilontarkan oleh Kiki Subagya selaku Pengurus Cabor Ikatan Pencak Silat (IPSI) KONI kabupaten Lahat. Dikatakan Kiki, dari nama-nama panitia yang diajukan mereka dan disetujui oleh pihak KONI Lahat, tidak ada nama Sari.

“Yang ada itu nama Sri Juniarti. Nah, nama Sri Juniarti ini tidak pernah komplain terhadap honor yang dibayarkan KONI pada dirinya. Kami sudah konfirmasi ke Sri ini, apakah dia pernah berbicara pada awak media tentang honor yang dipangkas itu, kata Sri tidak. Tapi kami juga tidak tahu, apakah ada oknum yang mengaku sebagai panitia dan menyebar isu honornya disunat itu,” tegas Kiki via telepon. (SMSI Lahat)

Editor: Abdullah

Daerah

Kemenkumham Sumsel Gelar Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran di Lapas Lubuklinggau

Published

on

suarajurnal.co, LUBUKLINGGAU – Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, Kanwil Kemenkumham Sumsel mendorong jajarannya untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan, salah satunya dengan menggelar sosialisasi penanggulangan kebakaran yang diadakan di Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau, pada Jumat (11/10).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penanggulangan kebakaran, khususnya terkait dengan potensi kebocoran gas elpiji. Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh petugas dapat memahami langkah-langkah yang perlu diambil dalam situasi darurat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengedukasi peserta mengenai alat pemadam kebakaran yang tersedia serta teknik dasar yang harus dikuasai untuk merespons kebakaran dengan cepat dan efektif.

Hamdi Hasibuan selalu Kalapas Lubuklinggau menjelaskan dalam kegiatan tersebut pihaknya menggandeng Tim Dinas Pemadam Kebakaran kota Lubuk Linggau. Ia berharap dalam kegiatan itu, para peserta dapat memahami langkah-langkah yang perlu diambil saat menghadapi situasi darurat kebakaran.

“Kegiatan ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib, serta mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Mulyadi mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi penanggulangan kebakaran yang diadakan di Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau. “Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran dan kesiapsiagaan di lingkungan pemasyarakatan. Dengan pengetahuan yang tepat, kami yakin bahwa seluruh petugas dan WBP dapat berkontribusi dalam menjaga keselamatan dan keamanan, serta mencegah terjadinya bencana kebakaran di masa depan,” ucapnya.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya menyampaikan, bahwa kegiatan itu adalah bentuk komitmen Kemenkumham Sumsel dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Lapas.

“Sosialisasi ini menunjukkan komitmen kami dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Lapas. Kami mendukung penuh upaya ini sebagai bagian dari program pencegahan bencana. Dengan pelatihan yang tepat, kami berharap setiap individu di Lapas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat. Keamanan dan keselamatan adalah tanggung jawab bersama, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan di semua unit kami,” urainya.

Masih dikatakannya, dirinya percaya dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, maka seluruh petugas dan WBP dapat berkontribusi dalam menjaga keselamatan di lingkungan Lapas. “Keberhasilan sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam menciptakan budaya sadar bencana yang lebih baik,” tandasnya. (**)

Editor: Donni

Continue Reading

Daerah

8 Organisasi Bantuan Hukum di Sumsel Menerima Tambahan Anggaran Bantuan Hukum, Berikut Ini Nama-namanya

Published

on

suarajurnal.co, PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melakukan pembaruan kontrak (adendum) dengan 8 (delapan) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Acara penandatanganan kontrak diselenggarakan di Aula Musi Kantor Wilayah, Jumat (11/10).

Adapun organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang mendapatkan penambahan anggaran bantuan hukum di antaranya, yaitu Posbakumadin Palembang, LBH Sumsel, YLBH Apik, PBH Peradi, LBBHS Muara Enim, YBH Geradin Baturaja, YLBHI LBH palembang, YLBH Ikadin Sumsel.

Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel, Misnan mengatakan, bahwa anggaran tambahan ini berasal dari pengurangan anggaran PBH yang tidak terserap sampai dengan batas triwulan II TA. 2024 agar program bantuan hukum serta realisasi penyerapan anggaran dapat segera terlaksana. Mekanisme penambahan dan pengurangan anggaran pada kontrak addendum, lanjutnya, sudah disesuaikan dengan rekap hasil aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

“Kami berharap setelah aplikasi Sidbankum dapat diakses, PBH secepatnya untuk mengajukan permohonan agar tim Panitia Pengawas Daerah dapat segera melakukan verifikasi dan memproses percepatan serapan anggaran,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Ilham Djayan menambahkan, bahwa adendum ini adalah untuk memberikan legalitas pelaksanaan kontrak kerja lanjutan serta menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan, secara gratis. Warga yang didampingi oleh belasan OBH yang sudah terakreditasi tidak perlu lagi membayar uang atau jasa pengacara. Kakanwil Ilham Djaya berharap kepada OBH agar selalu menjaga integritas dan maksimal dalam memberikan pendampingan. (**)

Editor: Donni

Continue Reading

Daerah

Penyelundupan Sabu dalam Makanan Gorengan Berhasil Digagalkan Petugas Lapas Kayuagung

Published

on

Amankan Seorang Pengunjung Wanita dan 2 Napi

suarajurnal.co, KAYUAGUNG – Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kayuagung, Jumat pagi (11/10), kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang diduga narkotika jenis sabu, yang hendak dititipkan melalui layanan penitipan barang.

Terbongkarnya penyelundupan tersebut terdeteksi saat petugas melakukan pemeriksaan ketat terhadap barang-barang yang dititipkan pengunjung untuk warga binaan.

“Saat dilakukan pemeriksaan penitipan barang di pintu utama, Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) berhasil menemukan barang terlarang tersebut yang dikemas dalam makanan (gorengan). Makanan itu dititipkan oleh seorang pengunjung berinisial ZB,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, dalam siaran persnya.

Disebutkan Kakanwil, terungkapnya kasus penyelundupan narkoba jenis sabu itu berawal dari kecurigaan petugas terhadap gerak-gerik pengunjung ZB, saat proses pemeriksaan. Melihat itu, petugas kemudian meningkatkan kewaspadaannya dengan memeriksa secara teliti setiap barang yang dibawa pengunjung (pelaku). Alhasil, sesuai dugaan saat diperiksa, petugas menemukan tumpukan beberapa gorengan sudah dalam kondisi tidak sempurna.

“Tepat pukul 9.50 WIB, petugas kami memotong bagian gorengan mencurigakan tersebut dan menemukan plastik kecil hitam berbalut perekat. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, paket kecil tersebut diduga kuat berisi sabu,” pungkas Ilham.

Mendapati hal itu, Ilham menyampaikan, bahwa timnya langsung berkoordinasi dengan pihak Polres OKI. Selanjutnya, barang bukti tersebut langsung diamankan oleh kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ZB, seorang wanita berusia 41 tahun membawa titipan untuk 2 (dua) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atas nama NT (29 tahun) pidana 6 tahun dan AM (28 tahun) pidana 2 tahun. Keduanya merupakan WBP kasus 363 KUHP atau pencurian,” jelas Ilham.

Terpisah, Kepala Lapas Kelas IIB Kayuagung, Jepri Ginting menyatakan, keberhasilan pihaknya menggagalkan upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas tersebut merupakan hasil dari ketelitian dan kewaspadaan petugas dalam menjalankan tugas pengawasan di area lapas.

“Kami tidak akan mentolerir segala bentuk upaya penyelundupan narkoba. Pengawasan yang ketat terus kami terapkan untuk memastikan bahwa lingkungan lapas bersih dari narkotika,” tegas Kalapas.

Kalapas juga menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum guna memutus mata rantai peredaran narkoba di dalam lapas. Proses hukum lebih lanjut akan dilakukan untuk mengusut siapa saja yang terlibat dalam percobaan penyelundupan itu.

Terungkapnya kasus ini, ditegaskan Kalapas Kelas IIB Kayuagung, adalah bentuk komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan, serta memastikan bahwa lapas tetap menjadi tempat yang bebas dari peredaran narkoba. (**)

Editor: Donni

Continue Reading

Populer Sepekan