suarajurnal.co, PRABUMULIH – Kapolres Prabumulih, AKBP Endro Aribowo, S.I.K., memimpin langsung apel gelar pasukan Operasi Zebra Musi 2024 di halaman Polres Prabumulih pada Senin pagi (14/10/2024).

Apel ini dilaksanakan dalam rangka memastikan kesiapan seluruh personel dan stakeholder terkait dalam menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024.

Dalam sambutannya, Kapolres Prabumulih menyampaikan pentingnya operasi ini sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana kondusif menjelang agenda kenegaraan yang sangat penting.

“Operasi Zebra Musi 2024 ini kita gelar dengan tujuan utama menyiapkan kondisi lalu lintas yang tertib dan aman menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kita harus pastikan situasi tetap terkendali dan aman bagi seluruh masyarakat,” ungkap AKBP Endro Aribowo.

Apel gelar pasukan ini melibatkan berbagai unsur pimpinan dan personel dari instansi terkait. Perwira Apel adalah Kasat Lantas Polres Prabumulih, IPTU Marlina, S.H., M.Si., sementara Komandan Apel dijabat oleh Kanit Patroli Satlantas Polres Prabumulih, IPDA Reno Oktarua, S.H. Selain personel Polres Prabumulih,

kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakapolres Prabumulih, PJU Polres Prabumulih, Pabung Kodim 0404 Muara Enim, Dan Subdenpom II/4-1 Prabumulih beserta regu pasukannya, Danramil 404-II beserta regu pasukannya, Kadishub Kota Prabumulih beserta peleton pasukan, Kasat Pol-PP Kota Prabumulih beserta peleton pasukan, Penanggung jawab Jasa Raharja Kota Prabumulih, serta Brigadir dan perwira Polres Prabumulih yang menjadi peserta apel.

Dalam arahannya, Kapolres juga menegaskan 7 sasaran utama dari Operasi Zebra Musi 2024, yang menjadi fokus selama operasi berlangsung. “Kita akan menindak tegas setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan, terutama tujuh pelanggaran prioritas yang sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas,” ujar Kapolres.

Berikut ini adalah tujuh sasaran utama Operasi Zebra Musi 2024:

1. Pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara.
2. Pengendara di bawah umur.
3. Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI.
4. Pengemudi kendaraan roda empat yang tidak menggunakan sabuk pengaman.
5. Pengemudi yang berkendara dalam pengaruh alkohol atau narkoba.
6. Pengemudi yang melawan arus lalu lintas.
7. Pengemudi yang melebihi batas kecepatan.

Kapolres Prabumulih juga menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak yang terlibat, baik dari Polri maupun instansi lainnya, seperti TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol-PP.

“Kita harus satu pandangan dan satu gerak. Kesuksesan operasi ini bergantung pada bagaimana kita saling bekerja sama dan melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku,” jelas AKBP Endro.

Operasi Zebra Musi 2024 ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran berlalu lintas yang lebih baik di masyarakat, serta mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

“Saya harap dengan pelaksanaan operasi ini, masyarakat akan lebih tertib dalam berlalu lintas, dan kita semua dapat menjaga kondusifitas kota Prabumulih menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,” tutup Kapolres Prabumulih.

suarajurnal.co, JAKARTA – Pemeriksaan bekas Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun (HCB), terkait kasus penggelapan dana organisasi senilai Rp1,77 miliar, ditunda hingga minggu depan.

‘’Penundaan ini dilakukan atas permintaan HCB yang menyatakan bahwa kuasa hukumnya berhalangan hadir,’’ sebut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, kepada wartawan, pada Jumat (11/10/2024).

Dia menuturkan, HCB bertemu dengan penyidik yang memanggil, kemudian menyatakan permohonan untuk mengundur pemeriksaannya ke minggu depan karena kuasa hukum yang bersangkutan tidak bisa mendampinginya.

Penyelidikan kasus penggelapan dana organisasi PWI Pusat ini, imbuh Kabid Humas, masih berlangsung dan ditangani oleh Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Polda Metro Jaya.

Ade Ary mengungkapkan, bahwa laporan dugaan penggelapan tersebut pertama kali diterima pada 8 Agustus 2024, dari seorang pelapor berinisial HB yang menyebut organisasi PWI sebagai korban.

‘’Terlapor dalam kasus ini adalah HCB serta beberapa orang lainnya,’’ bebernya.

Kronologi Kasus

Kasus ini bermula pada November 2023, ketika pengurus PWI Pusat mengadakan audiensi dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana untuk membahas kebutuhan peningkatan uji kompetensi wartawan (UKW).

Audiensi tersebut menghasilkan rekomendasi dana sebesar Rp6 miliar dari Kementerian BUMN untuk kegiatan UKW, dengan kewajiban PWI mempromosikan BUMN.

Namun, pada Februari 2024, HCB yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PWI, diduga melakukan penarikan dana sebesar Rp1,77 miliar dengan alasan pembayaran cashback dan sponsorship kepada oknum BUMN.

Hal ini kemudian menyebabkan kerugian yang dilaporkan oleh HB. “Kami akan mendalami fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor, apakah benar atau tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada,” tambah Ade Ary.

Saat ini, penyelidik telah mengumpulkan bukti awal, memeriksa beberapa saksi, dan mengirimkan undangan klarifikasi kepada para terlapor untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus ini.

‘’Penyelidikan masih berada pada tahap awal, dan kami akan terus bekerja untuk memastikan kebenaran dalam kasus ini,’’ pungkas Kabid Humas, Ade Ary.

Kasus Penggelapan Dana Rp1,77 Miliar

Kasus yang melibatkan HCB dan beberapa pihak lainnya ini diduga terkait tindak pidana penggelapan dan penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan 374 KUHP. Jumlah dana yang menjadi objek perkara adalah sebesar Rp1.771.200.000.

Penyelidikan lebih lanjut akan fokus pada verifikasi bukti dan keterangan dari para saksi serta terlapor untuk mengungkap apakah dugaan penggelapan dana tersebut benar adanya. (***)

Editor: Donni

Amankan Seorang Pengunjung Wanita dan 2 Napi

suarajurnal.co, KAYUAGUNG – Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kayuagung, Jumat pagi (11/10), kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang diduga narkotika jenis sabu, yang hendak dititipkan melalui layanan penitipan barang.

Terbongkarnya penyelundupan tersebut terdeteksi saat petugas melakukan pemeriksaan ketat terhadap barang-barang yang dititipkan pengunjung untuk warga binaan.

“Saat dilakukan pemeriksaan penitipan barang di pintu utama, Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) berhasil menemukan barang terlarang tersebut yang dikemas dalam makanan (gorengan). Makanan itu dititipkan oleh seorang pengunjung berinisial ZB,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, dalam siaran persnya.

Disebutkan Kakanwil, terungkapnya kasus penyelundupan narkoba jenis sabu itu berawal dari kecurigaan petugas terhadap gerak-gerik pengunjung ZB, saat proses pemeriksaan. Melihat itu, petugas kemudian meningkatkan kewaspadaannya dengan memeriksa secara teliti setiap barang yang dibawa pengunjung (pelaku). Alhasil, sesuai dugaan saat diperiksa, petugas menemukan tumpukan beberapa gorengan sudah dalam kondisi tidak sempurna.

“Tepat pukul 9.50 WIB, petugas kami memotong bagian gorengan mencurigakan tersebut dan menemukan plastik kecil hitam berbalut perekat. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, paket kecil tersebut diduga kuat berisi sabu,” pungkas Ilham.

Mendapati hal itu, Ilham menyampaikan, bahwa timnya langsung berkoordinasi dengan pihak Polres OKI. Selanjutnya, barang bukti tersebut langsung diamankan oleh kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ZB, seorang wanita berusia 41 tahun membawa titipan untuk 2 (dua) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atas nama NT (29 tahun) pidana 6 tahun dan AM (28 tahun) pidana 2 tahun. Keduanya merupakan WBP kasus 363 KUHP atau pencurian,” jelas Ilham.

Terpisah, Kepala Lapas Kelas IIB Kayuagung, Jepri Ginting menyatakan, keberhasilan pihaknya menggagalkan upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas tersebut merupakan hasil dari ketelitian dan kewaspadaan petugas dalam menjalankan tugas pengawasan di area lapas.

“Kami tidak akan mentolerir segala bentuk upaya penyelundupan narkoba. Pengawasan yang ketat terus kami terapkan untuk memastikan bahwa lingkungan lapas bersih dari narkotika,” tegas Kalapas.

Kalapas juga menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum guna memutus mata rantai peredaran narkoba di dalam lapas. Proses hukum lebih lanjut akan dilakukan untuk mengusut siapa saja yang terlibat dalam percobaan penyelundupan itu.

Terungkapnya kasus ini, ditegaskan Kalapas Kelas IIB Kayuagung, adalah bentuk komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan, serta memastikan bahwa lapas tetap menjadi tempat yang bebas dari peredaran narkoba. (**)

Editor: Donni