JAKARTA, suarajurnal.co – Tantangan yang semakin kompleks dan dinamis dalam sektor hukum mendesak adanya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, kompeten, profesional, dan inovatif. Kementerian Hukum (Kemenkum) merespon cepat hal tersebut dengan membuka program studi (prodi) baru di kampus Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Hukum.

“Kebutuhan akan sumber daya yang profesional, inovatif, terampil diperlukan oleh Kementerian Hukum, terutama dalam rangka peningkatan layanan hukum di Indonesia yang dinamis dan lebih merata,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, saat memberikan pernyataan dalam sesi konferensi pers tentang Capaian Kinerja Triwulan I Kemenkum, pada Selasa siang (15/4/2025).

Program studi baru yang dikembangkan, yakni Pembangunan Hukum, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Kekayaan Intelektual, dan Administrasi Hukum Umum.

“Pengembangan empat prodi baru disesuaikan dengan bidang-bidang tugas yang diselenggarakan oleh Kemenkum,” ucap Supratman di Ruang Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum.

Rasionalitas pentingnya pembukaan program studi baru, lanjut Supratman, berdasarkan analisis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kemenkum dalam melaksanakan program prioritas Kabinet Merah Putih 2024-2029, antara lain kualitas SDM yang terampil dan kompeten. Oleh sebab itu, diperlukan ketersediaan SDM yang mencukupi dalam hal kuantitas dan kualitasnya. Melalui pendidikan yang relevan, diharapkan Poltekpin dapat berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan adil.

“Diharapkan ke depan, Poltekpin dapat berkontribusi dalam mencetak generasi penerus, SDM yang memiliki keahlian dan dedikasi dalam menjalankan tugas-tugas pengayoman dan penegakan hukum,” kata Supratman.

Di samping itu, BPSDM Hukum pada periode Januari-Maret 2025 telah menyelenggarakan pelatihan bagi 17.212 peserta. Terdiri dari 12.052 peserta internal dan 5.160 peserta eksternal, pelatihan ini menggunakan enam metode pembelajaran yakni webinar, klasikal, Community of Practice (CoP), Massive Open Online Courses (MOOC), pembelajaran jarak jauh, serta hybrid.

Selain itu, dalam mendukung transformasi digital, BPSDM Hukum telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi MOOC, Aplikasi Tes Potensi, Aplikasi Aparat, dan CoP. Melalui aplikasi ini, BPSDM Hukum melakukan integrasi dengan aplikasi pengembangan kompetensi, untuk melakukan pemetaan terhadap adanya bugs dan resiko keamanan sebagai upaya pengetatan keamanan pada kinerja sistem informasi.

“Selain itu, BPSDM juga berkoordinasi dengan Pusdatin dan BSSN terkait serangan siber yang terjadi, sedangkan Cop merupakan aplikasi pengembangan kompetensi berbasis komunitas, di mana pengembangan aplikasi ini memasuki tahap pengujian oleh user dan pengajuan domain ke Pusdatin,” jelas Supratman. ***

Editor: Donni

PALEMBANG, suarajurnal.co – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bertahap digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di seluruh wilayah Indonesia, sejak dilaunching awal Januari 2025 lalu.

Tak terkecuali di wilayah Sumatera Selatan. Bahkan di sini, BGN kembali merealisasikan MBG di sejumlah daerah kabupaten kota di Sumsel, pada Senin, 24 Februari 2025 kemarin, melalui dapur mitra SPPG (Satuan Penyelenggara Pemenuhan Gizi), yang ditunjuk usai diverifikasi pihak SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia).

Namun sayang, dari pantauan selama 2 kali peluncuran di bulan Februari ini, masih ditemukan dapur SPPG yang sudah jalan (running), justru terlihat belum siap.

Seperti yang terlihat pada dapur SPPG di kawasan Perumahan Walet Emas, kelurahan 32 Ilir, kecamatan Ilir Barat Dua (IB 2), kota Palembang. Selain ditemukan tidak memasang spanduk SPPG BGN atau papan kegiatan yang menunjukkan adanya kegiatan pelaksanaan MBG, juga kendaraan operasional untuk pelayanan distribusi MBG ke sekolah-sekolah, yang digunakan diduga tidak sesuai standar ketentuan BGN.

“Memang ini lagi disiapkan, kebenaran lagi dalam percetakan, karena nunggu design kemarin, karena bukan dari kito designnya,” terang Dayat, pengelola dapur SPPG Rafika, yang ditunjuk melayani sebanyak sekitar 3.480 siswa penerima manfaat, ketika dikonfirmasi awak media, di hari pertama ‘running’ melayani MBG, pada Senin sore (24/2).

Ironisnya lagi, sebelumnya dirinya juga mengaku belum mengetahui nama yayasan yang menaungi (MoU) dengan dapurnya. “Nah, itu kito dak tau yayasannyo apo,” tukas dia, ketika diwawancarai. (Yan/Ndar)

Editor : Donni

JAKARTA, suarajurnal.co – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) turut berpartisipasi dalam ajang Pengayoman Run 2025 yang digelar di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Minggu (23/2).

Acara ini menjadi salah satu kegiatan penting yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum untuk mempererat hubungan antar pegawai sekaligus mengkampanyekan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato P.P Simamora, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling, hadir langsung untuk meramaikan acara ini.

“Pengayoman Run ini tidak hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga menjadi wadah yang sangat efektif untuk mempererat tali silaturahmi antar pegawai Kemenkum. Ini juga bentuk komitmen kami untuk terus menerapkan prinsip-prinsip pengayoman dalam setiap aspek kehidupan dan tugas-tugas pelayanan hukum di masyarakat,” ujar Agato dalam kesempatan tersebut.

Menteri Hukum RI, Supratman mengatakan, Pengayoman Run merupakan ajang lari yang digelar oleh Kementerian Hukum untuk mengampanyekan pola hidup sehat dan aktif. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk menyatukan visi dan aksi dalam rangka membangun sistem hukum yang lebih efektif dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Kegiatan ini memiliki nilai lebih karena menggabungkan antara olahraga, informasi hukum, dan layanan publik dalam satu acara.

Peserta yang hadir tidak hanya menikmati olahraga, tetapi juga berkesempatan untuk mendapatkan informasi terkini seputar kekayaan intelektual. Di area booth Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mereka bisa mengetahui lebih lanjut tentang berbagai aspek penting, seperti pendaftaran merek, pencatatan hak cipta, royalti musik, pendaftaran desain industri, dan berbagai layanan terkait lainnya.

Tak hanya itu, Pengayoman Run juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan konsultasi gratis terkait masalah perseroan perorangan dan apostille di booth Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau layanan hukum yang dapat membantu mereka dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dari pendirian perusahaan hingga pengurusan dokumen internasional.

Dengan antusiasme yang tinggi, kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Hukum tidak hanya berfokus pada tugas-tugas administratif semata, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan dan kesehatan pegawainya serta masyarakat luas. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan tercipta lingkungan yang sehat dan produktif, yang pada gilirannya dapat mendukung pembangunan sistem hukum yang lebih baik di Indonesia.

Dengan suksesnya acara Pengayoman Run 2025, diharapkan seluruh jajaran Kemenkum dapat terus termotivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan optimal kepada masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan pribadi.

Selain kesehatan fisik, lanjut Supratman, ajang lari sekaligus mengajarkan peserta tentang kekonsistenan, daya juang, dan pantang menyerah dalam mencapai garis finish.

“Dalam setiap langkah lari kita, ada semangat pantang menyerah. Semangat ini harus kita bawa dalam upaya memajukan bangsa Indonesia, melalui bidang tugas kita masing-masing,” lanjut Supratman dalam kegiatan bertajuk ‘Bersama Kita Lindungi Karya Anak Bangsa’ tersebut.

Menteri kelahiran Sulawesi ini berharap Pengayoman Run 2025 dapat menjadi kegiatan tahunan. Ia menyebut ajang lari yang diikuti sekitar 5000 peserta ini sama sekali tidak menggunakan APBN. Semua biaya merupakan dukungan dari mitra Kemenkum dan peserta sendiri. ***

Editor: Donni