Connect with us

Daerah

Membangun Prabumulih Tanpa Korupsi Menuju Kota Prima dan Berintegritas

Published

on

suarajurnal.co, PRABUMULIH – Tepat pada 9 Desember 2023 kemarin, kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Hari anti korupsi sedunia merupakan komitmen dunia untuk melawan korupsi dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pencegahan dan melawan korupsi, salah satunya yakni kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

Kerja keras perjuangan panjang dan hati ikhlas, mungkin ini yang menjadi dasar landasan Korp Adiyaksa Prabumulih yang dikomandoi oleh Roy Riady SH MH, selaku kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih untuk memberantas habis para oknum yang merugikan negara dan mengsengsarakan rakyat.

Kurang lebih dua tahun, Roy Riady sudah mengabdikan dirinya di kota Prabumulih. Banyak hal telah dilakukan untuk menuju kota prima tanpa korupsi, mulai dari melakukan sosialisasi, pendekatan, pendampingan serta beberapa program terobosan lainya. Baik dari kalangan pemerintahan, forkopimda dan masyarakat. Tujuannya supaya terhindar dari hal-hal tak diinginkan.

Tidak sebatas itu saja, Kejaksaan Prabumulih juga memperhatikan masalah gizi buruk (shanting), memberikan konsultasi hukum, menjadi narasumber baik dari kalangan kedinasan, pelajar, dan bahkan organisasi masyarakat (Ormas).

Hal ini dilakukan supaya kota berlogo nanas ini bersih dari korupsi, baik di kalangan internal maupun eksternal.

Sekilas sejarah, kota Prabumulih merupakan kota yang baru berkembang, sejak tahun 2001 lalu, kota yang dijuluki kota nanas ini secara resmi pisah dari kabupaten Muara Enim. Sebagai kota baru, tentunya Prabumulih akan berbenah, baik dari segi pemerintahan, pembangunan, gedung perkantoran, maupun pembangunan jalan.

Hingga sekarang ini, Adhyaksa selaku perpanjangan tangan untuk mengawasi kemana saja anggaran belanja negara telah diluncurkan. Maka Kejaksaan Prabumulih membentuk berbagai bidang, sehingga program kerjanya terstruktur dan tidak tumbang tindih.

Kejari Prabumulih mempunyai visi yakni, menjadi lembaga penegak hukum yang professional, proporsional dan akuntabel. Dan misi, meningkatkan peran kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana. Meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana. Meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara. Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sekedar informasi, sejak Roy Riady menjabat sebagai kepala kejaksaan Prabumulih, sudah ada 9 tersangka korupsi yang sudah dijebloskan ke penjara. Dan ini bukan hanya golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, namun ada juga dari perusahaan berplat merah. Serta ini juga tidak akan menutup kemungkinan mungkin masih ada penjahat koruptor lain yang menjadi bidikannya.

M. Surkati salah satu staf Intel senior, ketika dibincangi mengatakan, untuk proses pengungkapan kasus korupsi tentu pihaknya membutuhkan full paket (data yang jelas. Baik dari laporan masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun internal (staf intel, red) sendiri.

“Misal, ada salah satu teman kita, LSM yang melaporkan perkara korupsi, tentu kita terima, namun dari laporan ini kita staf intel akan membentuk tim untuk melakukan penelusuran. Seandainya sudah ada beberapa petunjuk baru kita lakukan pemanggilan,” terangnya.

Lanjut dia, setiap pemimpin tentu akan beda menerapkan kebijakan, seperti sekarang (Roy Riady). “Ia pernah ditempatkan di bidang Intelijen KPK. Mungkin dari situ ia lebih banyak melakukan pemberantasan korupsi. Namun tidak itu saja, ia juga sering menjadi narasumber terkait permasalahan hukum serta lain sebagainya, dan ini sudah diwanti-wantinya, supaya tidak terjebak dengan kebijakan yang mengikat, sehingga menjerumuskan hal tidak benar,” urainya.

Tegasnya, momentum memperingati hari anti korupsi sedunia ini, pihaknya meminta supaya, khususnya bagi kepala dinas, atau penggunaan anggaran, jangan takut untuk berkonsultasi, dari pada nanti salah menentukan kebijakan. “Jangan pernah menyalahgunakan jabatan, jabatan hanya titipan, kita dapat jabatan karena pemimpin percaya kepada kita, bahwa kita bisa amanah,” tutupnya.

Sementara, salah satu pengamat pembangunan kota Prabumulih, Sastra Amiadi, saat dibincangi, untuk menuju kota Prabumulih yang bersih dari korupsi ia menyebutkan, perlu ada pengawasan, baik dari kalangan pemerintahan. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Aparat Penegak Hukum (APH) kejaksaan maupun Polri.

“Sejauh ini, APH sudah berusaha semaksimal mungkin, menekan para pejabat supaya tidak menyalahi aturan atau mengunakan jabatan untuk mengisi pundi-pundi memperkaya diri sendiri.

Namun sayang, masih ada saja oknum yang tak bertanggung jawab masih mencari sela untuk melakukan korupsi, padahal kejaksaan sudah memberikan efek jera yakni 9 oknum sudah berpindah tempat tidur, dari rumah mewah kasur bantal selimut tebal, berpindah dibalik jeruji besi,” tuturnya.

Contoh sederhana, lanjut dia, bahwa korupsi itu kalau mau dihilangkan perlu tekanan, dan butuh iman yang kuat. Korupsi terjadi bukan karena ada pengawasan yang ketat, korupsi terjadi karena adanya kesempatan.

“Seperti hal yang anak saya alami, ketika itu ia baru tamat  Sekolah Menengah Atas (SMA). Ia membuat identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), anak saya ini belum kerja namanya juga baru menyelesaikan sekolah menengah atas.

Ketika itu, ia hanya membawa surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT) setempat langsung ke tempat pembuatan KTP, di Dinas Pendudukan Catatan Sipil (Dukcapil). Ditanya oleh petugas dukcapil, adek bawak surat pengantar? Bisa dilihat. Dengan polosnya anak ini menunjukkan, ini pak ada. Dijawab oleh petugas dukcapil, la kok cuma dari RT, dari lurah dan camat tidak ada ya.  Tidak ada pak, jawab si anak ini.

Kemudian, dijawab lagi oleh petugas, maaf ya dik, kita tidak bisa mencetaknya, karena ada beberapa surat persyaratan kurang.

Terdiam lah anak ini dengan mimik wajah berubah. Lalu secara spontan petugas ini menawarkan, ada money pelicin, bisa kita cetak kan. Berapa biayanya pak? tanya anak polos ini, dijawab petugas, sekian.

Tentu anak saya menelpon, Pa, adek tidak bisa buat KTP, harus ada rekomendasi dari pihak lurah dan camat, tapi kalau ada money sekian, petugas di sini mau cetak.

Iya udah, dari pada kecewa karena sudah jauh-jauh datang ke kantor dukcapil, bayar saja, (selesai).

Di sini kita bisa ambil hikmahnya, dengan panjangnya proses birokrasi diterapkan (sistem) banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Baik dari  aparat petugas sendiri maupun dari warga atau masyarakat,” paparnya.

“Belum lagi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebenarnya yang sudah diterapkan oleh kejaksaan sudah bagus, namun masih kurang tepat. Mengapa saya katakan demikian karena di lapangan, pengawas atau pendamping yang dilakukan oleh kejaksaan masih kurang maksimal. Kalau mau melakukan pengawasan mengapa tidak dilakukan jauh dari tender dimulai.

Kawal mulai dari pendaftaran di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), lihat lagi apakah PT atau CV yang mendaftar tidak ada masalah-masalah sebelumnya. Bagaimana proses penginputan data, apakah sudah berjalan dengan baik. Biasanya kalau ada perusahaan luar, saat melakukan upload data hampir mencapai 100 persen terputus, dan ini berulang-ulang.

Sehingga di sini kita duga, adanya permainan monopoli. Mengapa saya katakan demikian, karena saya sendiri sudah berulang kali mengikuti tender di pemerintahan kota Prabumulih (Dinas PUPR) memakai perusahaan luar.

Di sinilah peran APH sangat penting, kalau bisa jangan hanya melakukan ketika pekerjaan dimulai, lakukanlah ketika pra nya mau dimulai. Jadi tidak ada istilah yang kita sebut, cacat sebelum lahir.

Terakhir, harapan saya momentum memperingati hari anti korupsi sedunia, semoga para pejabat yang mempunyai peran penting, baik dari tingkat paling bawah, (RT sampai Walikota) sadar bahayanya korupsi, selain bisa merugikan diri sendiri, korupsi  juga berdampak merugikan masyarakat banyak. Dan semuanya nanti akan ada pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan semasa hidup.

Dan untuk APH, lebih semangat lagi untuk berbuat baik, ingat kalian menjadi APH sudah bersumpah. Jadi jangan pernah ingkari sumpah kalian sendiri. Khusus buat bapak kajari Prabumulih dan staf, terus tingkatkan, karena baru era bapak ini, Prabumulih banyak perubahan. Doa kami sebagai masyarakat biasa, semoga dalam lindungannya dan selalu diberikan kesehatan,” tegasnya, panjang lebar.

Terpisah, Inspektur Daerah kota Prabumulih Indra Bangsawan ketika dibincangi mengungkapkan, untuk menekan atau mencegah terjadinya korupsi tentunya harus melibatkan semua pihak.

“Dari awal saya ditunjuk menjabat sebagai Kepala Inspektorat Prabumulih, yang saya perhatian, program kejaksaan Prabumulih sangat bagus dan pas diterapkan.

Kalaupun masih ada kepala dinas atau staf melakukan korupsi, saya tidak bisa komentar lebih. Ungkapan Bang Nafi, terjadinya korupsi bukan karena ada niat, melainkan adanya kesempatan, jelas pria berdarah komering ini.

Selalu memberikan sosialisasi ke dinas-dinas, bahwa anggaran yang ada disesuaikan dengan peruntukkannya. Jangan sampai apa yang peruntukkan tidak sesuai atau tidak dilaksanakan, apalagi fiktif.

Hubungan APIP dengan kejaksaan Prabumulih ketika saya berdinas di Prabumulih sangat bagus. Kita selalu bersinergi,  berkoordinasi, apabila ada pemeriksaan dari APH kalau berkenan kita ikut. Kalau memang  ada kerugian negara ditemukan APH masi bisa dikembalikan, kita usahakan kembalikan. Tentu kita lakukan upaya pendekatan,” terang dia.

Lebih dalam lagi diuraikan IB, sapaan akrabnya, kalau tahun 2022 lalu, dirinya belum menjabat sebagai inspektur kota Prabumulih.

“Tentunya ada perbandingan signifikan, zaman saya boleh dikroscek tidak ada oknum terlibat korupsi, walaupun ada mereka sudah tidak berdinas lagi (pensiun).

Mungkin, menurut pandangan saya pribadi, kala itu kordinasi yang dilakukan belum terlalu intens. Sehingga ada beberapa oknum dinas tersandung korupsi.

Dari pihak kami sendiri, kami selalu memberikan upaya-upaya pencegahan.  Kami berharap kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di luar itu, jangan ragu untuk selalu berkoordinasi, jangan sampai keluar dari aturan-aturan yang ditetapkan,” imbuh IB.

Dicontohkan IB, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) kemarin, ada sebagian yang mau mengerjakan, dan sebagian lagi tidak. Mengapa?

“Malah ada disalah satu kelurahan Rambang Kapak Tengah (RKT) tidak masuk dalam rapnya, namun masyarakat meminta. Pak kalau ini membangun gorong-gorong tapi tidak ada tutup ini, bagaimana kami mau lewat?

Nah, permintaan masyakarat itu mana? persetujuan RT, RW, Kapala Desa (Kades) bahkan kalau tingkat kelurahan semua ada, bisa, karena permintaan masyarakat sesuai peruntukan, selesai urusannya. (The and),” tandasnya.

Belum lama ini Kajari Prabumulih Roy Riady ketika menyampaikan sambutannya, saat pemusnahan barang bukti hasil tindak kejahatan mengungkapkan, bahwa harus saling bahu membahu, koordinasi sehingga hubungan terjalin.

“Bila perlu adakan jadwal rutin pertemuan, entah di warung kopi, masjid, atau di manapun, baik unsur muspida, dinas-dinas, forkopimda, dan bila perlu, LSM Ormas, dan teman-teman media.

Kita berbagi informasi, berbagi ilmu, supaya bisa membangun Prabumulih berkualitas, berintegritas menuju kota prima, tentunya bebas dari korupsi.

Yakinlah, kalau nawaitu kita semua sama untuk membangun Prabumulih, tanamkan di diri kita, mari pasangkan niat dalam hati, mari berlomba-lomba dalam kebaikan.

Selamat hari anti korupsi sedunia, semoga apa yang kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa dapat dipermudah segala urusan-urusannya. Aamin,” tutup Roy. (*)

Editor: Doko

Daerah

Tak Terima Diisukan Meninggal, Cabup Empat Lawang Lapor Polisi

Published

on

PALEMBANG, suarajurnal.co – Calon Bupati kabupaten Empat Lawang, Joncik Muhammad, melalui tim kuasa hukumnya, resmi melaporkan akun anonim Facebook ‘Lintang Empat Lawang’ ke Polda Sumsel.

Joncik menilai pemberitaan bohong atau hoax yang mengisukan dirinya meninggal di media sosial, sangat merusak harkat dan martabat, serta mencemarkan nama baiknya.

“Klien kami ini mencalonkan sebagai Bupati Empat Lawang, lalu beredar pemberitaan ini tentu sangat merusak harkat dan martabat klien kami, oleh karena itu hari ini kami konseling dulu, tentu ini akan kami tempuh dengan jalur hukum,” ujar Widodo SH didampingi M. Ibrahim Adha SH MH ECIH dan Beno Kaldo, tim kuasa hukum Joncik Muhammad, ditemui saat mendatangi Mapolda Sumsel, pada Rabu (6/11).

Dikatakan Widodo, kliennya diisukan meninggal di sosial media di sebuah rumah sakit di Palembang.

Ditambahkan Widodo, berita bohong atau hoax yang disebarkan oleh akun anonim melalui grub Facebook ‘Lintang Empat Lawang’ itu dilakukan pada Selasa sore, (5/11/2024) sekira pukul 16.48 WIB.

Akibat isu tersebut, lanjut Widodo, telah mencemarkan nama baik kliennya, yang mengatakan kliennya telah berpulang ke rahmatullah.

“Tau-tau telah meninggal dunia. Perbuatan ini sungguh tidak bermoral sehingga ini akan kami laporkan. Penyebaran berita bohong ini tentu sangat merugikan klien kami bahkan keluarga besar. Berita itu tidak benar, klien kami sehat, dan masih beraktivitas seperti biasa,” imbuhnya.

Masih dijelaskan Widodo, mengenai laporannya tentu respon dari Polda Sumsel sangat baik.

“Kami akan menunggu agenda selanjutnya yang telah dijadwalkan. Setelah dibuat laporan semoga diproses dengan cepat,” tandasnya.

Atas perbuatan terlapor, sambung Widodo, jelas melanggar Pasal 27A jo 45 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

“Kami harap pelaku penyebaran berita hoax terhadap klien kami ini bisa cepat ditangani oleh Siber Polda Sumsel,” tutupnya. (Abs/*)

Editor: Donni

Continue Reading

Daerah

Wujud Perhatian, Polres Prabumulih Berikan Bantuan Sosial

Published

on

suarajurnal.co, PRABUMULIH,- Wujud kepedulian dan perhatian, Polres Prabumulih Polda Sumsel Prabumulih memberikan bantuan sosial kepada 50 Pegawai Harian Lepas (PHL), 35 dari pegawai Polres Prabumulih dan 15 dari Pemkot.

Wudud perhatian ini langsung diberikan oleh Kapolres Prabumulih AKBP Endro Aribowo SIK melalui Wakapolres Kompol Eryadi.

Ketika dikonfirmasi Kamis (7/11/2024) Pria disapa Akrab Eryadi ini mengatakan, bahwa bantuan ini wujudkan kepedulian Polri kepada para PHL yang berkerja di Polres Prabumulih dan pemerintah Kota Prabumulih.

Bansos terhadap PHL tersebut kata Kapolres juga merupakan bentuk kepedulian Polres kepuasan dalam rangka memperkuat soliditas internal Polres Prabumulih serta juga sebagai perhatian karena telah membantu kesuksesan acara kunjungan kerja Kapolda Sumsel di Kota Prabumulih, jelasnya.

“Soliditas internal menjadi sebuah modal utama suatu organisasi untuk bisa menjalankan misinya.” katanya, urainya.

Lebih lanjut, kata dia ini merupakan wujud perhatian kepada rekan-rekan sekalian untuk memberikan dukungan moril, semangat. “Apapun kondisinya, kita di sini merupakan sebuah keluarga titik salam hormat kami kepada keluarga di rumah.” ucap Wakapolres

Atas bantuan tersebut PHL Polres Prabumulih menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas perhatian Kapolres Prabumulih bersama para pejabat utama Polres Prabumulih. (Dk)

Continue Reading

Daerah

Advokat Wisnu Ungkap Ada Temukan Botol Aqua Berbau Pertalite di Sekitar Mobil Terbakar 

Published

on

PRABUMULIH, suarajurnal.co – Advokat Wisnu Dwisaputra, akhirnya buka-bukaan terkait peristiwa terbakarnya mobil Innova warna putih Nopol BG 1436 JJ miliknya, yang dibakar oleh Orang Tak Dikenal (OTD), pada Selasa dini hari, (5/11/2025), sekitar pukul 03.15 WIB.

Menurut Advokat yang juga aktivis HMI ini mengatakan, insiden terbakarnya mobil yang terjadi di halaman parkir depan rumahnya itu banyak ditemukan kejanggalan di sekitar lokasi kejadian (TKP).

“Itu setelah kita lihat, setelah kejadian, bahwa ada indikasi ke sana, kenapa ? Karena posisi apinya menyebar, dan ada 2 titik api,” ungkap advokat muda ini, ketika diwawancarai para awak media, pada Rabu siang (6/11).

Tak hanya itu, lawyer yang akrab disapa Wisnu ini juga menyebut, saat dirinya ikut mendampingi petugas kepolisian melakukan olah TKP menemukan beberapa tutup botol yang masih menyisakan bau minyak pertalite.

“Indikasi ini juga diperkuat dengan adanya rekaman cctv, yang mana hasil rekamannya terlihat ada 2 orang pria menggunakan sepeda motor, mondar-mandir sekitar pukul 02.00 dini hari, atau sekitar satu jam sebelum kejadian diketahuinya mobil saya dibakar,” terang Wisnu.

Masih disampaikan Wisnu, dirinya meminta pihak Polres Prabumulih dan Kapolda Sumsel untuk segera mengusut kasus pembakaran mobil miliknya tersebut.

“Karena ini menyangkut marwah dan martabat seorang lawyer, seorang kuasa hukum, dan seorang aktivis di Sumatera Selatan, ini sangat mencoreng,” tegas dia.

Disinggung soal apakah ada keterkaitan kejadian itu dengan kasus perkara yang ditanganinya, Wisnu mengaku tidak mau menebak-nebak dan mengaitkannya, namun dirinya tidak menampik saat ini sedang mendampingi kasus perkara penipuan.

“Ya ada mendampingi kasus penipuan, tetapi kita tidak mau mengaitkan, biarlah polisi yang bisa mengembangkannya ada kaitan atau tidak,” tandas dia, seraya mendesak pihak kepolisian agar segera mengungkap kedua kasus tersebut. (*)

Editor: Donni

Continue Reading

Populer Sepekan