Daerah
Diiming-imingi Bekerja di PT Pusri, Warga Tanjung Raja Dipunggut ‘Mahar’ Belasan Juta Rupiah
Published
5 bulan agoon
By
adminsuarajurnal.co, PALEMBANG – Diduga kesal, karena janji bisa memasukkan anaknya bekerja di lingkungan PT Pusri tidak ada realisasi, seorang warga asal Tanjung Raja, Ogan Ilir, yakni Rudi Yanto (48), akhirnya menempuh jalur hukum dan melaporkan CA (inisial, red), seorang oknum yang mengaku dari perusahaan plat merah bidang pupuk tersebut ke Polsek Kalidoni Palembang.
Peristiwa itu terungkap, saat korban didampingi keluarganya membuat laporan polisi ke Polsek Kalidoni, pada Kamis siang, (16/5/2024).
Kepada petugas, korban mengungkapkan kejadian tersebut berawal, saat dirinya kembali mendapat tawaran dari pelaku CA, yang bisa memasukkan anaknya bekerja di Pusri 3B, dengan syarat menyerahkan sejumlah uang Rp10 juta kepada terlapor, pada Juli 2023 yang lalu. Sebelumnya, korban juga ditawari mengisi katering untuk pekerja PT Adi Karya di proyek pabrik 3B PT Pusri, dan sudah menyerahkan uang senilai Rp5 juta, yang dipinta pelaku CA dan rekannya.
“Awalnya dapat info dari teman, Irawadi bahwa ada lowongan pekerjaan untuk anak saya di Pusri 3B dari CA (pelaku), setelah ketemu ternyata orangnya sama yang menawarkan pekerjaan mengisi katering untuk pekerja PT Adi Karya,” ucap Rudi Yanto, saat diwawancarai usai memberikan keterangan kepada petugas, pada Kamis sore, (16/5).
Namun, kembali diceritakan Rudi, setelah uang yang dimaksud diberikan kepada terlapor, hingga beberapa kali pertemuan, anak korban tetap tak kunjung bekerja seperti yang dijanjikan pelaku.
“Setelah uang itu diberikan, ia (pelaku) menjanjikan anak saya akan bekerja pada Oktober 2023 kemarin. Tetapi ditanya-tanya, nanti katanya sampai dia menyebutkan sudah tidak ada lowongan lagi di Pusri 3B, dan diminta buat lamaran baru ke rumah sakit Graha Pusri Medika, sebagai gantinya pada Agustus 2023,,” ujar korban.
Tetapi janji hanyalah janji, setelah ditunggu hingga bulan puasa Ramadan kemarin, anak korban (Septi Oktarina) tetap tak kunjung bekerja.
“Pas ditanya tunggulah tidak lama lagi katanya. Sering ditanyakan, nah bulan puasa kemarin katanya sudah tidak ada lagi peluang bekerja di rumah sakit Pusri,” sambungnya.
Terakhir, korban mengatakan, pelaku berjanji akan mengembalikan uang miliknya. Namun hingga usai lebaran janji paling lambat akan mengembalikan uang tersebut, ternyata tidak dipenuhi pelaku.
“Ia berjanji dan bahkan dibuat dalam surat pernyataan akan mengembalikan uang tersebut paling lambat April kemarin, tapi sedikit pun tidak ada kabar, sampai akhirnya saya mencari keadilan hukum dan melaporkannya ke polisi,” imbuh Rudi, menyesalkan sikap terlapor.
Terpisah, management PT Pusri melalui pihak Humas, Rustam, ketika dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut melalui nomor WhatsApp miliknya, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan balasan.
“Bagi masyarakat atau pihak lain, agar waspada dan tidak mudah percaya dengan janji-janji pihak tertentu yang bisa memasukkan bekerja terutama di lingkungan PT Pusri. Andai ada itu, silahkan langsung mendatangi pihak Pusri guna memastikan info pekerjaan itu, dan bagi masyarakat yang mungkin terlanjur sudah dijanjikan dan merasa dirugikan, silahkan datang ke Polsek berikut membawa dokumen atau bukti-bukti terkait,” tegas penyidik Polsek Kalidoni. (*)
Editor: Donni
You may like
Daerah
Operasi Zebra Musi 2024 Kota prabumulih Mulai di Laksanakan, Berikut 7 Sasaran Utama yang Wajib di Tindak?
Published
19 jam agoon
Oktober 14, 2024By
adminsuarajurnal.co, PRABUMULIH – Kapolres Prabumulih, AKBP Endro Aribowo, S.I.K., memimpin langsung apel gelar pasukan Operasi Zebra Musi 2024 di halaman Polres Prabumulih pada Senin pagi (14/10/2024).
Apel ini dilaksanakan dalam rangka memastikan kesiapan seluruh personel dan stakeholder terkait dalam menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024.
Dalam sambutannya, Kapolres Prabumulih menyampaikan pentingnya operasi ini sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana kondusif menjelang agenda kenegaraan yang sangat penting.
“Operasi Zebra Musi 2024 ini kita gelar dengan tujuan utama menyiapkan kondisi lalu lintas yang tertib dan aman menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kita harus pastikan situasi tetap terkendali dan aman bagi seluruh masyarakat,” ungkap AKBP Endro Aribowo.
Apel gelar pasukan ini melibatkan berbagai unsur pimpinan dan personel dari instansi terkait. Perwira Apel adalah Kasat Lantas Polres Prabumulih, IPTU Marlina, S.H., M.Si., sementara Komandan Apel dijabat oleh Kanit Patroli Satlantas Polres Prabumulih, IPDA Reno Oktarua, S.H. Selain personel Polres Prabumulih,
kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakapolres Prabumulih, PJU Polres Prabumulih, Pabung Kodim 0404 Muara Enim, Dan Subdenpom II/4-1 Prabumulih beserta regu pasukannya, Danramil 404-II beserta regu pasukannya, Kadishub Kota Prabumulih beserta peleton pasukan, Kasat Pol-PP Kota Prabumulih beserta peleton pasukan, Penanggung jawab Jasa Raharja Kota Prabumulih, serta Brigadir dan perwira Polres Prabumulih yang menjadi peserta apel.
Dalam arahannya, Kapolres juga menegaskan 7 sasaran utama dari Operasi Zebra Musi 2024, yang menjadi fokus selama operasi berlangsung. “Kita akan menindak tegas setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan, terutama tujuh pelanggaran prioritas yang sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas,” ujar Kapolres.
Berikut ini adalah tujuh sasaran utama Operasi Zebra Musi 2024:
1. Pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara.
2. Pengendara di bawah umur.
3. Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI.
4. Pengemudi kendaraan roda empat yang tidak menggunakan sabuk pengaman.
5. Pengemudi yang berkendara dalam pengaruh alkohol atau narkoba.
6. Pengemudi yang melawan arus lalu lintas.
7. Pengemudi yang melebihi batas kecepatan.
Kapolres Prabumulih juga menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak yang terlibat, baik dari Polri maupun instansi lainnya, seperti TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol-PP.
“Kita harus satu pandangan dan satu gerak. Kesuksesan operasi ini bergantung pada bagaimana kita saling bekerja sama dan melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku,” jelas AKBP Endro.
Operasi Zebra Musi 2024 ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran berlalu lintas yang lebih baik di masyarakat, serta mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Saya harap dengan pelaksanaan operasi ini, masyarakat akan lebih tertib dalam berlalu lintas, dan kita semua dapat menjaga kondusifitas kota Prabumulih menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,” tutup Kapolres Prabumulih.
Daerah
Kemenkumham Sumsel Gelar Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran di Lapas Lubuklinggau
Published
2 hari agoon
Oktober 12, 2024By
adminsuarajurnal.co, LUBUKLINGGAU – Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, Kanwil Kemenkumham Sumsel mendorong jajarannya untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan, salah satunya dengan menggelar sosialisasi penanggulangan kebakaran yang diadakan di Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau, pada Jumat (11/10).
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penanggulangan kebakaran, khususnya terkait dengan potensi kebocoran gas elpiji. Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh petugas dapat memahami langkah-langkah yang perlu diambil dalam situasi darurat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengedukasi peserta mengenai alat pemadam kebakaran yang tersedia serta teknik dasar yang harus dikuasai untuk merespons kebakaran dengan cepat dan efektif.
Hamdi Hasibuan selalu Kalapas Lubuklinggau menjelaskan dalam kegiatan tersebut pihaknya menggandeng Tim Dinas Pemadam Kebakaran kota Lubuk Linggau. Ia berharap dalam kegiatan itu, para peserta dapat memahami langkah-langkah yang perlu diambil saat menghadapi situasi darurat kebakaran.
“Kegiatan ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib, serta mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Mulyadi mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi penanggulangan kebakaran yang diadakan di Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau. “Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran dan kesiapsiagaan di lingkungan pemasyarakatan. Dengan pengetahuan yang tepat, kami yakin bahwa seluruh petugas dan WBP dapat berkontribusi dalam menjaga keselamatan dan keamanan, serta mencegah terjadinya bencana kebakaran di masa depan,” ucapnya.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya menyampaikan, bahwa kegiatan itu adalah bentuk komitmen Kemenkumham Sumsel dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Lapas.
“Sosialisasi ini menunjukkan komitmen kami dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Lapas. Kami mendukung penuh upaya ini sebagai bagian dari program pencegahan bencana. Dengan pelatihan yang tepat, kami berharap setiap individu di Lapas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat. Keamanan dan keselamatan adalah tanggung jawab bersama, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan di semua unit kami,” urainya.
Masih dikatakannya, dirinya percaya dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, maka seluruh petugas dan WBP dapat berkontribusi dalam menjaga keselamatan di lingkungan Lapas. “Keberhasilan sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam menciptakan budaya sadar bencana yang lebih baik,” tandasnya. (**)
Editor: Donni
Daerah
8 Organisasi Bantuan Hukum di Sumsel Menerima Tambahan Anggaran Bantuan Hukum, Berikut Ini Nama-namanya
Published
3 hari agoon
Oktober 11, 2024By
adminsuarajurnal.co, PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melakukan pembaruan kontrak (adendum) dengan 8 (delapan) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Acara penandatanganan kontrak diselenggarakan di Aula Musi Kantor Wilayah, Jumat (11/10).
Adapun organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang mendapatkan penambahan anggaran bantuan hukum di antaranya, yaitu Posbakumadin Palembang, LBH Sumsel, YLBH Apik, PBH Peradi, LBBHS Muara Enim, YBH Geradin Baturaja, YLBHI LBH palembang, YLBH Ikadin Sumsel.
Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel, Misnan mengatakan, bahwa anggaran tambahan ini berasal dari pengurangan anggaran PBH yang tidak terserap sampai dengan batas triwulan II TA. 2024 agar program bantuan hukum serta realisasi penyerapan anggaran dapat segera terlaksana. Mekanisme penambahan dan pengurangan anggaran pada kontrak addendum, lanjutnya, sudah disesuaikan dengan rekap hasil aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
“Kami berharap setelah aplikasi Sidbankum dapat diakses, PBH secepatnya untuk mengajukan permohonan agar tim Panitia Pengawas Daerah dapat segera melakukan verifikasi dan memproses percepatan serapan anggaran,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Ilham Djayan menambahkan, bahwa adendum ini adalah untuk memberikan legalitas pelaksanaan kontrak kerja lanjutan serta menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan, secara gratis. Warga yang didampingi oleh belasan OBH yang sudah terakreditasi tidak perlu lagi membayar uang atau jasa pengacara. Kakanwil Ilham Djaya berharap kepada OBH agar selalu menjaga integritas dan maksimal dalam memberikan pendampingan. (**)
Editor: Donni
Latih Mahasiswa Berpikir Kritis dalam Berwirausaha, UNTAG Surabaya Gelar Workshop Design Thinking bersama MAXY Academy
Benjolan di Ketiak Kanan Sakit Bila Ditekan
Tutup TEI ke-39, Mendag Zulkifli Hasan: Lampaui Target dengan Total Transaksi Capai USD 22,73 Miliar
Populer Sepekan
- Daerah3 hari ago
Penyelundupan Sabu dalam Makanan Gorengan Berhasil Digagalkan Petugas Lapas Kayuagung
- Kesehatan & Gaya Hidup2 hari ago
Bantu Tingkatkan Gizi dan Kesehatan Anak, Kodim 0429/Lamtim Gelar DMS di MI Raudhatul Jannah – Bandar Agung
- Daerah2 hari ago
Kemenkumham Sumsel Gelar Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran di Lapas Lubuklinggau
- Headline2 hari ago
Kuasa Hukum HCB Berhalangan Hadir, Polisi Tunda Pemeriksaan Kasus Penggelapan Dana Organisasi PWI Senilai Rp1,77 M
- Daerah4 hari ago
Sat Lantas Polres Prabumulih Sabet 3 Juara Lomba Tingkat Polda Sumsel 2024 di Atrium PTC Mall Palembang
- Daerah3 hari ago
8 Organisasi Bantuan Hukum di Sumsel Menerima Tambahan Anggaran Bantuan Hukum, Berikut Ini Nama-namanya
- Daerah6 hari ago
Polres Prabumulih Terima Kujungan Kerja Dari Bidhumas Polda Sumsel
- Daerah4 hari ago
Safari Jumat dan Cooling System di Masjid Al-Hijrah, Kapolsek Cambai Ajak Warga Jaga Kondusifitas Pilkada 2024