Connect with us

Daerah

Pimpin Rombongan Temui Menkumham Yasonna, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Bahas Hibah Tanah dan Bangunan dari Pemkot Lubuklinggau

Published

on

suarajurnal.co, PALEMBANG – Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, temui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Yasonna H. Laoly, di ruang kerjanya, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI di Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, pada Rabu (22/5).

Kakanwil Ilham pada kesempatan itu didampingi Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Rahmi Widhiyanti, Kadiv Pemasyarakatan, Mulyadi, Kadiv Keimigrasian, Filianto Akbar, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati,

Pertemuan ini bertujuan melaporkan secara langsung kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, serta untuk meminta pengarahan, saran dan masukan Menkumham Yasonna H. Laoly terkait kinerja.

Kakanwil Ilham melaporkan kepada Menkumham Yasonna H. Laoly, terkait hibah sarana prasarana tanah dan bangunan dari Pemerintah kota Lubuk Linggau untuk mendukung pelayanan Keimigrasian.

Dikatakan Kakanwil Sumsel, bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel telah menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah kota Lubuklinggau, acara serah terima hibah dilaksanakan pada Kamis (2/5) lalu.

Penyerahannya dilakukan langsung oleh Pj. Wali kota Lubuklinggau, H. Trisko Defriansya kepada Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya bertempat di Hotel Grand Zuri Lubuklinggau.

Tanah dan bangunan yang dihibahkan tersebut adalah tanah dan bangunan untuk menunjang tugas dan fungsi Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim di Lubuk Linggau sehingga ke depannya Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim bisa menjadi Kantor Imigrasi kota Lubuk Linggau.

Sebelumnya, tanah dan bangunan yang digunakan sebagai kantor UKK Lubuklinggau tersebut masih dalam kepemilikan Pemkot Lubuklinggau. Adapun serah terima hibah tersebut berupa Tanah seluas 2.451,20 M2, Bangunan Gedung Kantor 2 (dua) lantai seluas 1.125,4 m2 dan Peralatan Mesin sebanyak 29 Unit barang.

Menkumham juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah yang telah bersinergi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada Masyarakat. “Hal ini menunjukan adanya kerja sama, kolaborasi dan sinergi yang erat antara Pemerintah kota Lubuk Linggau dan Kanwil Kemenkumham Sumsel,” kata Yasonna.

“Saya harapkan UKK segera berjalan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, berikan pelayanan yang terbaik dan keramah tamahan yang terbaik bagi warga Sumsel kedepannya,” ucap Yasonna.

Pada kesempatan tersebut, Ilham juga menyerahkan souvenir berupa Jumputan Gambo asal Kab. Musi Banyuasin dan Batik Kujur Tanjung Enim yang merupakan Kekayaan Intelektual Sumatera Selatan terdaftar di DJKI. (**)

Editor: Donni

Daerah

Diduga Tidak Netral dan Ujaran Kebencian di Medsos, Seorang Oknum ASN di Prabumulih Dilaporkan ke Inspektorat dan Bawaslu

Published

on

suarajurnal.co, PRABUMULIH – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota prabumulih, Sumatera Selatan, berinisial CD dilaporkan ke Inspektorat dan Bawaslu kota Prabumulih.

Pelaporan itu terungkap, usai Joko Arif (Arif Arnic) yang merasa dirugikan akibat unggahan dari akun Facebook milik terlapor (CD), melapor ke Inspektorat dan Bawaslu kota Prabumulih, didampingi Kuasa hukumnya, advokat Usman Fitriansyah SH MH, Miken Malindo SH, Haedar Rahman SH, serta H. Irsal Andoko SH MH dan Jamri BN, SH, Jumat (4/10).

Menurut pelapor, dirinya merasa dirugikan oleh tindakan CD (terlapor), karena namanya ikut disebut dalam postingan akun Facebook terlapor, setelah videonya beredar di media sosial.

Dalam unggahan di FB dan video, CD terlihat diduga kuat menyampaikan pernyataan tidak netral dalam Pilkada dan provokatif yang berpotensi memicu konflik SARA.

“Pernyataan atau tulisan tersebut diungkapkan di akun facebook oknum ASN CD yang berdinas di salah satu instansi kota Prabumulih,” sebut pria yang akrab disapa Arif Arnic ini.

Dikatakan Arif, oknum ASN CD dilaporkan ke Inspektorat dan Bawaslu kota Prabumulih, karena sesuai aturan dalam UU No 5 Tahun 2014 pasal 2 yang berbunyi: “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu”, serta UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan dalam ketentuan pasal 5 huruf n PP nomor 94/2021 ayat 5, di mana PNS dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye serta dalam imbauan Wali kota tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh Pj Wali kota Prabumulih, H. Elman ST MM, perihal ASN Wajib Netral.

“Selanjutnya setelah surat kami diterima langsung oleh Kepala insp6ektur dan Komisioner Bawaslu, jika terpenuhi unsur pidananya tidak menutup kemungkinan akan melaporkan juga ke Pihak kepolisian Oknum ASN CD dalam kasus kejahatan ITE sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar tidak terulang lagi ke depannya. (*)

Editor: Donni

Continue Reading

Daerah

Gedung PTM Prabumulih Terbengkalai, Rifki Baday: Secara Hukum Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Published

on

suarajurnal.co, PRABUMULIH – Kondisi gedung Pasar Tradisional Modern (PTM) 1 & 2, yang dibiarkan terbengkalai dan terkesan tidak terawat, kini mulai mendapat sorotan dari masyarakat, di antaranya dari MPC Pemuda Pancasila kota Prabumulih.

“Percuma kalau dibiarkan tak terurus, apalagi tidak sampai berfungsi,” ungkap Ketua MPC Pemuda Pancasila Prabumulih, Rifki Baday SH MKn, menyayangkan kondisi PTM yang tak terawat. Padahal, pembangunannya telah menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.

Selain tidak ada satu pun kios yang ditempati pedagang, kondisi bangunan PTM Prabumulih, yang telah lama selesai dibangun dan menelan biaya puluhan miliar itu, menurut Rifki, nyaris sebagian ditemukan dalam kondisi rusak dan angker.

“Kondisi bangunan gedung berlantai tiga, yang semula diperuntukkan sebagai kios pedagang Pasar Inpres itu kini terlihat kotor dan tidak terurus. Selain banyaknya tumpukan sampah juga bau pesing menyengat karena menjadi tempat buang hajat. Akibatnya, tak satupun kios ditempati para pedagang,” ujar Rifki.

Ia mengaku, banyak mendapatkan laporan terkait keluhan masyarakat khususnya para pedagang mengenai kondisi pasar PTM sejak dibangun beberapa tahun lalu. Mereka mengaku tidak betah berjualan di kios PTM karena sangat sepi dan tidak ada pembeli.

“Begini jadinya kalau perencanaannya yang tidak matang, dan aspirasi pedagang tidak didengarkan oleh pemerintah. Gedung yang semula digadang-gadangkan bakal membuat pedagang dan konsumen dapat bertransaksi dengan nyaman, Tapi nyatanya tidak terbukti,” ujarnya.

Sebagai masyarakat, dia berharap, gedung yang telah dibangun kokoh dan berdiri megah itu dapat bermanfaat. Bukan malah sudah dibangun, kemudian dibiarkan terbengkalai.

“Ini buang-buang uang namanya, membuat bangunan seperti ini dengan dana banyak. Coba dananya diberikan pinjaman tanpa bunga atau bunga ringan ke pedagang, bisa lebih bermanfaat dan tidak mubazir jadinya,” imbuhnya.

Masih dikatakan Rifki, dirinya menilai, rencana pembangunan pasar tersebut tidak diiringi dengan rencana yang mapam dalam memfungsikan pasar untuk pedagang.

“Seharusnya ada perencanaan yang matang saat membangun PTM, sehingga pelaku usaha betah di lokasi itu. Coba lihat kondisi PTM seperti apa sekarang, mau dipakai untuk apa juga, tidak jelas malah terbengkalai,” terangnya.

Melihat hal tersebut, ia mengaku miris dan mempertanyakan tanggung jawab dari dinas terkait.

Pria yang akrab disapa Pakcik ini pun mengajak para tokoh pemuda baik politisi maupun OKP yang ada di Prabumulih untuk bersama-sama menyuarakan dan berkontribusi terkait permasalahan ini, demi kepentingan masyarakat banyak.

“Tokoh pemuda bukan hanya mengurusi soal isu batu bara semata, tapi ini (pasar) permasalahan yang nyata. Untuk itu, saya mengajak tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan seluruh elemen tidak boleh tutup mata terkait permasalahan ini. Siapa yang harus bertanggung jawap dalam kerusakan pasar ini,” ucap politisi muda PKB ini.

Ditambahkannya, di momen Pilkada saat ini, merupakan waktu yang tepat dalam mencari pemimpin yang mampu menuntaskan permasalahan itu sampai ke akar-akarnya.

“Karena secara hukum harus ada yang bertanggung jawap atas rusaknya pasar itu, jelas terindikasi ada kerugian negara jadi siapa yang harus bertanggung jawap,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya mengatakan, sejak dibangun lantai 2 PTM tidak pernah ditempati oleh pedagang. Pedagang enggan menempati untuk berjualan karena sepi pengunjung.

“Pedagang menolak untuk direlokasi ke PTM dan memilih bertahan di lokasi awal. Lantaran pasar modern yang dibangun pemerintah sepi pembeli. Saat ini, banyak pedagang yang memilih berjualan di luar agar tidak bangkrut,” ucapnya.

Untuk itu, ia berharap pemimpin Prabumulih ke depan dapat mencarikan solusi yang terbaik, sehingga keberadaan gedung PTM bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi, maupun sebagai pusat pembelanjaan yang nyaman bagi masyarakat.

“Karena sayang jika pasar yang sudah ada bangunannya dibiarkan terbengkalai begitu saja. Jadi harapan kami kepada pemimpin Prabumulih ke depan harus mencari solusi agar PTM ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya,” tandasnya. (*)

Editor: Donni

Continue Reading

Daerah

Soan ke Pengurus PWI Sumsel, Anita Ungkap Program Bangkit Bersama untuk Kembalikan Kejayaan Sumsel saat Dipimpin Gubernur Alex Noerdin

Published

on

suarajurnal.co, PALEMBANG – Matahati didukung semua etnis. Hal ini diungkapkan Anita Noeringhati SH MH, Calon Wakil Gubernur Sumsel, saat menyambangi kantor PWI Sumsel, Selasa (1/10) di jalan Supeno No 11, Palembang. Anita menyatakan, dia bangga semua etnis, semua suku, juga berbagai agama mendukung pasangan Mawardi Yahya dan dirinya.

“Saya ini asli Jawa tapi rakyat Sumsel yang terdiri dari berbagai etnis atau suku mendukung kami. Dari suku Padang, Batak, Komering dan lainnya mendukung saya dan Pak Mawardi.

Menurut Anita, memang dia berasal dari Jawa dan wajar jika bertemu etnis Jawa. Dia mengatakan, orang Jawa seharusnya bangga jika dia menjadi Wagub.

“Tapi itu jangan dijadikan bahwa etnis Jawa saya dijadikan tuduhan saya terlalu mengagungkan suku saya. Saya dekat dengan semua suku, ini saja saya baru bertemu suka Minang. Jadi tidak benar saya Jawa sentris. Tetapi saya menyatakan seharusnya orang Jawa bangga ada saya yang diajak Pak Mawardi menjadi calon wakil gubernur,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, di depan para pengurus PWI Sumsel, seperti Anwar Rasuan, Afdal Jambak, Ketua Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) Sumsel, Edo, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumsel Ocktap Riady dan Sekretaris DK PWI Sumsel Jon Heri. Anita mengungkapkan, salah satu program unggulan jika menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Masih banyak masyarakat yang kesulitan berobat tidak punya BPJS,” ujarnya.

Anita menyatakan program Bangkit Bersama untuk mengembalikan kejayaan Sumsel saat dipimpin Gubernur Alex Noerdin. “Tidak bisa dipungkiri dulu Sumsel maju sekali di jaman Pak Alex. Kita berharap nantinya Sumsel kembali kejayaannya,” ujarnya.

Terakhir, Anita juga menyinggung bahwa kaum milineal saat ini akan diperjuangkan saat mereka memimpin Sumsel. “Soal bakat, soal olahraga, soal beasiswa akan diperjuangkan bagi kaum milenial,” tutupnya. (SG)

Editor: Donni

Continue Reading

Populer Sepekan