Daerah
Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pentingnya Pelindungan Paten di Muara Enim
Published
3 bulan agoon
By
adminsuarajurnal.co, MUARA ENIM – Kanwil Kemenkumham Sumsel bekerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Sosialisasi Drafting Paten (spesifikasi Paten) bagi Perguruan Tinggi / Lembaga / Pelaku Usaha di provinsi Sumatera Selatan pada Selasa, 2-3 Juli 2024.
Kegiatan yang diselenggarakan di Ballroom The Melio Enim Hotel ini diikuti oleh 43 peserta yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Akademisi, dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Plh. Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Rahmi Widhiyanti mengatakan, kegiatan ini merupakan masih dalam rangkaian Patent One Stop Service (POSS) yang diselenggarakan pihaknya di kabupaten Muara Enim.
Dikatakan Rahmi, Drafting Paten (Spesifikasi Paten) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan paten.
“Pemahaman terkait pembuatan spesifikasi paten tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi inventor, dengan meningkatnya pemahaman ini, maka akan semakin banyak invensi yang dihasilkan dan mendapatkan perlindungan,” tandas Rahmi.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel pun mengajak untuk memanfaatkan moment tersebut untuk menimba dan menyerap ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh pakar-pakar yang mumpuni dibidang Paten.
“Terus gali potensi inovasi yang dimiliki, terus berkreasi, dan terus berkarya. Harapannya pendaftaran paten dari provinsi Sumatera Selatan dapat lebih meningkat lagi,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah kabupaten Muara Enim, Yulius menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada DJKI dan Kanwil Kemenkumham Sumsel yang telah hadir dan melaksanakan rangkaian kegiatan Paten One Stop Service (POSS) di Kab. Muara Enim.
“Pemeritah kabupaten Muara Enim sangat proaktif menghimpun/menjaring calon inventor dan memfasilitasi dalam mengajukan permohonan KI dengan membentuk Sentra “HAK KITE” (Hak Kekayaan Intelektual Muara Enim) sebagai wadah untuk memfasilitasi pendaftaran KI di kabupaten Muara Enim. Hal tersebut terbukti sampai saat ini sudah ada 60 KI terdaftar di kabupaten Muara Enim,” tambah Sekda.
Sebelumnya, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya menyebut pada tahun 2022 lalu, jumlah paten terdaftar di provinsi Sumsel sebanyak 66 paten, selanjutnya tahun 2024 terdapat 65 paten, dan pada semester I (satu) tahun 2024 ini sudah ada 30 paten yang terdaftar.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada inventor-inventor untuk mendaftarkan hasil karyanya.
Karena menurutnya, perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk terus berinovasi membuat karya baru dan meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas yang tentunya dapat mendorong perekonomian bangsa dan negaea serta menciptkan iklin usaha yng sehat.
Kegiatan tersebut diisi dengan penyampaian materi meliputi kekayaan intelektual, prinsip dasar dan perlindungan paten, tata cara pendaftaran paten, pengelolaan paten, pelanggaran dan penyelesaian sengketa paten dan tata cara penulisan spesifikasi paten/drafting paten pemeriksa paten utama, yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Para Pemeriksa Paten Utama dan TIM Kerja Permohonan Paten DJKI.
Dan di hari kedua pelaksanaan edukasi Drafting Paten, pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyerahkan sertifikat KI Komunal Kuduk Semende kepada Pemerintah kabupaten Muara Enim yang diterima langsung Sekretaris Daerah kabupaten Muara Enim, Yulius. (**)
Editor: Donni
You may like
Kemenkumham Sumsel Gelar Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran di Lapas Lubuklinggau
Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan M-Paspor kepada Masyarakat OKU
Kejurnas Kempo Cup II 2024, Kemenkumham Sumsel Berangkatkan 8 Atlet Pilihan
Sosialisasi Legalitas Produk dan Badan Usaha, Kemenkumham Sumsel Gaet UMKM Manfaatkan Pendaftaran Perseroan Perorangan
Kemenkumham Sumsel Berikan Penghargaan kepada Budiman Santoso, Pegawai Teladan dari Divisi Yankumham
Kemenkumham Sumsel Torehkan PNBP Rp1,528 Miliar di Layanan Kekayaan Intelektual
Daerah
Operasi Zebra Musi 2024 Kota prabumulih Mulai di Laksanakan, Berikut 7 Sasaran Utama yang Wajib di Tindak?
Published
15 jam agoon
Oktober 14, 2024By
adminsuarajurnal.co, PRABUMULIH – Kapolres Prabumulih, AKBP Endro Aribowo, S.I.K., memimpin langsung apel gelar pasukan Operasi Zebra Musi 2024 di halaman Polres Prabumulih pada Senin pagi (14/10/2024).
Apel ini dilaksanakan dalam rangka memastikan kesiapan seluruh personel dan stakeholder terkait dalam menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024.
Dalam sambutannya, Kapolres Prabumulih menyampaikan pentingnya operasi ini sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana kondusif menjelang agenda kenegaraan yang sangat penting.
“Operasi Zebra Musi 2024 ini kita gelar dengan tujuan utama menyiapkan kondisi lalu lintas yang tertib dan aman menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kita harus pastikan situasi tetap terkendali dan aman bagi seluruh masyarakat,” ungkap AKBP Endro Aribowo.
Apel gelar pasukan ini melibatkan berbagai unsur pimpinan dan personel dari instansi terkait. Perwira Apel adalah Kasat Lantas Polres Prabumulih, IPTU Marlina, S.H., M.Si., sementara Komandan Apel dijabat oleh Kanit Patroli Satlantas Polres Prabumulih, IPDA Reno Oktarua, S.H. Selain personel Polres Prabumulih,
kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakapolres Prabumulih, PJU Polres Prabumulih, Pabung Kodim 0404 Muara Enim, Dan Subdenpom II/4-1 Prabumulih beserta regu pasukannya, Danramil 404-II beserta regu pasukannya, Kadishub Kota Prabumulih beserta peleton pasukan, Kasat Pol-PP Kota Prabumulih beserta peleton pasukan, Penanggung jawab Jasa Raharja Kota Prabumulih, serta Brigadir dan perwira Polres Prabumulih yang menjadi peserta apel.
Dalam arahannya, Kapolres juga menegaskan 7 sasaran utama dari Operasi Zebra Musi 2024, yang menjadi fokus selama operasi berlangsung. “Kita akan menindak tegas setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan, terutama tujuh pelanggaran prioritas yang sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas,” ujar Kapolres.
Berikut ini adalah tujuh sasaran utama Operasi Zebra Musi 2024:
1. Pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara.
2. Pengendara di bawah umur.
3. Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI.
4. Pengemudi kendaraan roda empat yang tidak menggunakan sabuk pengaman.
5. Pengemudi yang berkendara dalam pengaruh alkohol atau narkoba.
6. Pengemudi yang melawan arus lalu lintas.
7. Pengemudi yang melebihi batas kecepatan.
Kapolres Prabumulih juga menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak yang terlibat, baik dari Polri maupun instansi lainnya, seperti TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol-PP.
“Kita harus satu pandangan dan satu gerak. Kesuksesan operasi ini bergantung pada bagaimana kita saling bekerja sama dan melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku,” jelas AKBP Endro.
Operasi Zebra Musi 2024 ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran berlalu lintas yang lebih baik di masyarakat, serta mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Saya harap dengan pelaksanaan operasi ini, masyarakat akan lebih tertib dalam berlalu lintas, dan kita semua dapat menjaga kondusifitas kota Prabumulih menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,” tutup Kapolres Prabumulih.
Daerah
Kemenkumham Sumsel Gelar Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran di Lapas Lubuklinggau
Published
2 hari agoon
Oktober 12, 2024By
adminsuarajurnal.co, LUBUKLINGGAU – Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, Kanwil Kemenkumham Sumsel mendorong jajarannya untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan, salah satunya dengan menggelar sosialisasi penanggulangan kebakaran yang diadakan di Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau, pada Jumat (11/10).
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penanggulangan kebakaran, khususnya terkait dengan potensi kebocoran gas elpiji. Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh petugas dapat memahami langkah-langkah yang perlu diambil dalam situasi darurat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengedukasi peserta mengenai alat pemadam kebakaran yang tersedia serta teknik dasar yang harus dikuasai untuk merespons kebakaran dengan cepat dan efektif.
Hamdi Hasibuan selalu Kalapas Lubuklinggau menjelaskan dalam kegiatan tersebut pihaknya menggandeng Tim Dinas Pemadam Kebakaran kota Lubuk Linggau. Ia berharap dalam kegiatan itu, para peserta dapat memahami langkah-langkah yang perlu diambil saat menghadapi situasi darurat kebakaran.
“Kegiatan ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib, serta mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Mulyadi mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi penanggulangan kebakaran yang diadakan di Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau. “Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran dan kesiapsiagaan di lingkungan pemasyarakatan. Dengan pengetahuan yang tepat, kami yakin bahwa seluruh petugas dan WBP dapat berkontribusi dalam menjaga keselamatan dan keamanan, serta mencegah terjadinya bencana kebakaran di masa depan,” ucapnya.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya menyampaikan, bahwa kegiatan itu adalah bentuk komitmen Kemenkumham Sumsel dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Lapas.
“Sosialisasi ini menunjukkan komitmen kami dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Lapas. Kami mendukung penuh upaya ini sebagai bagian dari program pencegahan bencana. Dengan pelatihan yang tepat, kami berharap setiap individu di Lapas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat. Keamanan dan keselamatan adalah tanggung jawab bersama, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan di semua unit kami,” urainya.
Masih dikatakannya, dirinya percaya dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, maka seluruh petugas dan WBP dapat berkontribusi dalam menjaga keselamatan di lingkungan Lapas. “Keberhasilan sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam menciptakan budaya sadar bencana yang lebih baik,” tandasnya. (**)
Editor: Donni
Daerah
8 Organisasi Bantuan Hukum di Sumsel Menerima Tambahan Anggaran Bantuan Hukum, Berikut Ini Nama-namanya
Published
3 hari agoon
Oktober 11, 2024By
adminsuarajurnal.co, PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melakukan pembaruan kontrak (adendum) dengan 8 (delapan) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Acara penandatanganan kontrak diselenggarakan di Aula Musi Kantor Wilayah, Jumat (11/10).
Adapun organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang mendapatkan penambahan anggaran bantuan hukum di antaranya, yaitu Posbakumadin Palembang, LBH Sumsel, YLBH Apik, PBH Peradi, LBBHS Muara Enim, YBH Geradin Baturaja, YLBHI LBH palembang, YLBH Ikadin Sumsel.
Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel, Misnan mengatakan, bahwa anggaran tambahan ini berasal dari pengurangan anggaran PBH yang tidak terserap sampai dengan batas triwulan II TA. 2024 agar program bantuan hukum serta realisasi penyerapan anggaran dapat segera terlaksana. Mekanisme penambahan dan pengurangan anggaran pada kontrak addendum, lanjutnya, sudah disesuaikan dengan rekap hasil aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
“Kami berharap setelah aplikasi Sidbankum dapat diakses, PBH secepatnya untuk mengajukan permohonan agar tim Panitia Pengawas Daerah dapat segera melakukan verifikasi dan memproses percepatan serapan anggaran,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Ilham Djayan menambahkan, bahwa adendum ini adalah untuk memberikan legalitas pelaksanaan kontrak kerja lanjutan serta menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan, secara gratis. Warga yang didampingi oleh belasan OBH yang sudah terakreditasi tidak perlu lagi membayar uang atau jasa pengacara. Kakanwil Ilham Djaya berharap kepada OBH agar selalu menjaga integritas dan maksimal dalam memberikan pendampingan. (**)
Editor: Donni
Latih Mahasiswa Berpikir Kritis dalam Berwirausaha, UNTAG Surabaya Gelar Workshop Design Thinking bersama MAXY Academy
Benjolan di Ketiak Kanan Sakit Bila Ditekan
Tutup TEI ke-39, Mendag Zulkifli Hasan: Lampaui Target dengan Total Transaksi Capai USD 22,73 Miliar
Populer Sepekan
- Daerah3 hari ago
Penyelundupan Sabu dalam Makanan Gorengan Berhasil Digagalkan Petugas Lapas Kayuagung
- Kesehatan & Gaya Hidup2 hari ago
Bantu Tingkatkan Gizi dan Kesehatan Anak, Kodim 0429/Lamtim Gelar DMS di MI Raudhatul Jannah – Bandar Agung
- Daerah2 hari ago
Kemenkumham Sumsel Gelar Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran di Lapas Lubuklinggau
- Headline2 hari ago
Kuasa Hukum HCB Berhalangan Hadir, Polisi Tunda Pemeriksaan Kasus Penggelapan Dana Organisasi PWI Senilai Rp1,77 M
- Daerah4 hari ago
Sat Lantas Polres Prabumulih Sabet 3 Juara Lomba Tingkat Polda Sumsel 2024 di Atrium PTC Mall Palembang
- Daerah3 hari ago
Safari Jumat dan Cooling System di Masjid Al-Hijrah, Kapolsek Cambai Ajak Warga Jaga Kondusifitas Pilkada 2024
- Daerah6 hari ago
Polres Prabumulih Terima Kujungan Kerja Dari Bidhumas Polda Sumsel
- Daerah3 hari ago
8 Organisasi Bantuan Hukum di Sumsel Menerima Tambahan Anggaran Bantuan Hukum, Berikut Ini Nama-namanya