suarajurnal.co, OGAN ILIR – Pernyataan mengejutkan disampaikan oleh pihak management RSUD Ogan Ilir, menyusul ramainya pemberitaan dugaan terjadinya malapraktik pada pelayanan Cuci Darah atau Hemodialisis (HD) di rumah sakit milik Pemerintah daerah kabupaten Ogan Ilir tersebut.

Di mana diungkap, bahwa persoalan pergantian alat HD itu merupakan keinginan Direktur RSUD sendiri.

“Pergantian alat HD itu kehendak dia sendiri sang Direktur, tanpa sepengetahuan management,” sebut pihak management RSUD OI.

Terpisah, Pemerhati Kesehatan yang juga Anggota DPRD OI dari Fraksi Golkar, Nazori mengatakan, bahwa permasalahan adanya dugaan Malapraktik itu, merupakan tanggung jawab pimpinan rumah sakit.

“Ya Direktur RSUD OI, yang bertanggung jawab karena semua operasional yang ada di rumah sakit adalah tanggung jawab Direktur,” ujar Nazori, singkat.

Sementara, salah satu Vendor Penyedia Alat HD yang ada di Indonesia, saat dikonfirmasi awak media terkait pernyataan Direktur rumah sakit yang menyebut peralatan HD yang dipakai sebelumnya sudah tidak layak lagi, dijelaskannya, merupakan hal yang tidak benar.

“Ini sangat-sangat tidak benar, dan kami fokus untuk melayani HD. Dan kami juga sudah ratusan tahun dan banyak negara di dunia ini memakai alat HD kami,” ungkapnya.

Menurut dia, sejauh ini tidak ada pernyataan dari pihak rumah sakit mana pun yang menyatakan mesin dan alat HD dari perusahaannya tidak layak. “Silahkan konfir di rumah sakit lain yang menggunakan alat HD kami, pasti tidak ada yang menyatakan demikian,” imbuhnya.

“Apalagi dikonfaibel dengan alat yang ada di rumah sakit sekarang, sangat jauh berbeda. Kalau kita ibaratkan penggunaan mobil pribadi antara mobil Alvat dengan mobil Sigra sangat jauh berbeda dan tidak akan sebandinglah,” cetusnya.

Begitu pun, terkait dengan kontrak, ia menyebut ada 2 perjanjian, yakni sama lima tahun dan atau tindakan target tahun tercapai.

“Memang iya, kontrak itu ada dua penyebutannya, bapak silahkan baca di situ, di situ disebutkan lima tahun kontrak dan atau tindakan target tahun tercapai. Kontrak mulai tahun 2018-2023 dan pada bulan November tahun kontraknya habis.

Tapi kan ada poin penyebutan kedua, target tindakan RSUD OI tidak nyampai 10 persen, nah jadi ada proses perizinan diawal terus juga ada penyesuaian jumlah pasien segala macam sembari proses perizinan itu kemarin covid datang, ditambah lagi si rumah sakit memasukkan mesin yang baru,” tuturnya.

Lebih jauh, vendor penyedia alat HD ini pun meminta awak media untuk melakukan kroscek terkait perizinan penggunaan alat HD yang baru.

“Karena mesin baru masuk langsung menggeser posisi mesin kami gitu pak. Apakah bapak sudah kroscek izin operasional HD, bukankah izin operasional HD sudah dicabut tu oleh prenefri, yang jelas dapat informasi dalam waktu dekat ini RSUD OI akan membuka kembali pelayanan HD,” sebut dia.

“Nanti saya akan confir ke prenefrinya sudah terregistrasi atau belum, karena prosesnya panjang tidak segampang itu dibuka, pasien datang gak kan, harus terkonfirmasi dengan Persatuan Ginjal Indonesia, terkonfirmasi dengan Persatuan Perawat Ginjal Indonesia dan terkonfirmasi dengan BPJS, karena nanti akan bersinggungan dengan cleman mereka,” tambah Vendor ini lagi.

Masih disampaikannya, bahwa sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi dari pihak rumah sakit terkait mesin HD yang mana yang akan dipakai. Sementara, dalam waktu dekat ia ketahui, pihak RSUD OI akan membuka kembali Pelayanan HD.

“Kami juga tidak mendapat informasi dari rumah sakit, artinya bukan mesin kami yang dipakai, kalaupun nanti dibuka dimasukkan mesin yang baru oleh direktur. Jadi kalau mereka menggunakan mesin kami, pasti ada konfirmasi untuk menghidupkan mesin kami itu, karena butuh teknisi untuk menghidupkannya,” tandasnya.

Disinggung terkait harga per unit mesin HD, ia menjelaskan, mencapai Rp350 juta per unitnya.

“Secara investasi harga mesin kami itu satu unit harganya Rp350 juta dan kalau tidak salah ada 6 unit alat kami di sana, lima untuk melayani pasien dan satu untuk cadangan, jadi tinggal kalikan saja 6 X 350 juta pak,” imbuhnya.

Sementara, seperti diketahui pasca mencuatnya permasalahan dugaan adanya malapraktik pada pelayanan HD di RSUD OI, terus banyak mendapat perhatian masyarakat hingga berujung aksi unjuk rasa massa SPM, beberapa waktu lalu.

“Sejauh ini terkait dugaan malapraktik pelayanan Hemodialisa yang ada di RSUD OI, saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan OI belum pernah mendapat laporan baik secara lisan maupun tertulis,” ucap Kadinkes Ogan Ilir, Hendra Kudeta.

Hendra juga menjelaskan, pihaknya akan lebih ketat lagi dalam mengawasi pelayanan di RSUD dari yang terkecil mulai dari pendaftaran hingga pasien pulang.

Bahkan, Hendra meminta pihak RSUD agar terbuka kepada publik terkait persoalan adanya dugaan malapraktik hingga meninggalnya pasien, sebelum membuka kembali Pelayanan HD tersebut.

“Ini harus diselesaikan dulu, apakah memang benar ada yang meninggal, apakah ada komplikasi penyakit lain dan ini dibuka sebersih bersihnya kepada publik agar masyarakat mengerti apa yang sebenarnya terjadi,” tukas Hendra Kudeta.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD OI, Ahmad Safei, saat menerima aksi unjuk rasa, beberapa hari lalu. “Kami ini juga gerah membaca berita RSUD OI, kita mau meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Ogan Ilir, tapi nyatanya ada korban,” terang dia, saat itu.

“Makanya kemarin sudah kita singgung permasalahan tersebut. Yang jelas kita pengen jelas apa penyebabnya, kalau memang penyebabnya oleh penyakit selain ginjal penyakit apa. Dan kalau alat penyebabnya, artinya alat itu tidak layak digunakan,” tegas Safei, seraya berjanji akan menuntaskan dugaan permasalahan di RSUD tersebut. (SMSI OI)

Editor: Donni