suarajurnal.co, PRABUMULIH – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Pemerintahan kota Prabumulih di bawah kepemimpinan Penjabat Wali kota Prabumulih, H Elman ST MM. Kali ini, Pemerintah kota Prabumulih mendapat predikat kualitas tindak lanjut ‘Sangat Baik’ dalam hal pelayanan publik melalui sistem pengaduan SP4N LAPOR!.

Perolehan predikat itu diketahui setelah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/3368/SJ tentang Hasil Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR! oleh Pemerintah Daerah Tahun 2023 (periode Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023) per tanggal 31 Maret 2024.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah platform yang dirancang oleh pemerintah pusat untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik. Sistem ini menyediakan saluran resmi bagi warga untuk melaporkan masalah, memberikan saran, dan mengawasi tindak lanjut dari pengaduan mereka.

Pencapaian ini merupakan wujud komitmen Pemerintah kota Prabumulih dalam penggunaan sistem SP4N LAPOR!. Tercatat dari 69 jumlah pengaduan yang masuk, seluruhnya dapat diselesaikan hingga presentase penyelesaian pengaduannya mencapai 100%.

Keberhasilan kota Prabumulih dalam menyelesaikan pengaduan di SP4N LAPOR! itu sendiri adalah bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan merespons kebutuhan masyarakat dengan tingkat penyelesaian pengaduan yang tinggi dan transparansi yang baik.

“Predikat ‘Sangat Baik’ yang diraih kota Prabumulih dalam penyelesaian pengaduan SP4N-LAPOR! adalah hasil dari dedikasi, komitmen, dan kerja keras dari pemerintah daerah,” terang Penjabat Wali kota Prabumulih, H. Elman ST MM.

Dikatakan Elman, dengan terus memperbaiki sistem dan proses, kota Prabumulih menunjukkan bahwa dengan usaha dan tekad, pelayanan publik yang efektif dan responsif adalah sebuah kemungkinan yang nyata.

Masih disampaikan Elman, dirinya juga mengapresiasi tim SP4N LAPOR! yang dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo kota Prabumulih, yang bekerja dengan cepat menanggapi pengaduan sehingga apa yang menjadi kendala di masyarakat bisa disampaikan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.

“Semoga pelayanan pengaduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR! di kota Prabumulih ini dapat terus ditingkatkan lagi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pelayanan serta tindak lanjut penyelesaian pengaduannya,” ujar orang nomor satu di kota Prabumulih ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo kota Prabumulih, Drs Mulyadi Musa M.Si mengaku sangat bersyukur atas Predikat Sangat Baik, yang diperoleh Pemerintah kota Prabumulih. “Alhamdulillah, atas Predikat Sangat Baik yang kita capai, ini semua berkat bimbingan dan arahan Bapak Pj.Wali kota Prabumulih agar kita merespon dengan cepat terhadap pengaduan, masukan dan saran dari masyarakat yang disampaikan melalui SP4N LAPOR ,yang bisa dibuka melalui website resmi kota prabumulih dan juga berkat dukungan dan kerja sama OPD dan instansi terkait dalam menindaklanjuti pengaduan yang masuk,” ujar Mulyadi. (*)

Editor: Donni

suarajurnal.co, LUBUKLINGGAU – Sebagai satu-satunya lapas di Sumsel yang lulus penilaian satker usulan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan tak henti-hentinya mempersiapkan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau untuk meraih predikat tersebut.

Bahkan, Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBBM Kemenkumham Sumsel yang dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Yulizar melakukan monev ke Lapas Bumi Silampari tersebut, pada Selasa pagi (3/9).

“Dari 14 satuan kerja pemasyarakatan di Sumsel yang kita usulkan untuk memperoleh predikat WBK, hanya 1 (satu) satker yang lulus dan direkomendasikan oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI untuk berlaga di ajang WBK/WBBM dan dinilai langsung oleh Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” ujar Yulizar mengawali sambutannya.

Dijelaskan Yulizar, bahwa dari total 29 satuan kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi yang ada di Sumsel, telah terdapat 9 (sembilan) satuan kerja yang berpredikat WBK dan 1 (satu) satuan kerja berpredikat WBBM. Hal ini menunjukan bahwa jajaran lapas/rutan dan Imigrasi di Sumsel telah menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dan mengedepankan pelayanan publik.

Di hadapan jajaran pegawai Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, Yulizar menyampaikan catatan-catatan penting dari Tim Penilai Nasional pada tahun 2023 yang perlu menjadi perhatian.

“Yang pertama adalah komitmen pimpinan. Apakah komitmennya mau berubah? maka dibuktikan dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja, pemenuhan data dukung, hingga pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat,” papar Kabag Program dan Humas Kanwil Sumsel itu.

Ia melanjutkan, bahwa penilaian masyarakat akan pelayanan juga merupakan hal yang penting. Untuk mengukur hal tersebut, diperlukan paramater kepuasan pelayanan melalui survei yang diisi oleh masyarakat secara transparan.

“Kita harus menerima masukan masyarakat mengenai layanan yang kita berikan. Pastikan masyarakat yang menjadi responden survei pelayanan agar dapat dihubungi oleh tim penilai dan memberikan pesan dan kesan yang diterima ketika menerima pelayanan dari Lapas Lubuklinggau,” ucap dia.

“Atau dukung RKT dan WBK harus update sampai September 2024,” lanjutnya.

Terakhir, Yulizar mengimbau agar Lapas Lubuklinggau menciptakan inovasi pelayanan publik yang berdampak kepada masyarakat, sehingga mempermudah mereka ketika ingin menerima pelayanan.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, Hamdi Hasibuan, sangat berterima kasih atas pendampingan yang telah dilakukan. “Kami menyambut baik pendampingan ini karena sangat penting untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki dan menjadi bahan evaluasi bagi kami,” tuturnya. (**)

Editor: Donni

suarajurnal.co, PONTIANAK – Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di bidang keimigrasian. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Koordinasi Teknis Keimigrasian dan Studi Banding pada Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat terkait proses pelaksanaan Pro Justisia atau keadilan dalam proses penegakan hukum.

Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham Sumsel, Muhamad Novyandri, Senin (2/9) mengatakan, dalam kegiatan selama 3 (tiga) hari itu, pihaknya disambut baik oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Hajar Aswad, bersama jajaran Divisi Keimigrasian Kemenkumham Kalimantan Barat. Tim juga melakukan kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pontianak dan melanjutkan koordinasi terkait permasalahan Warga Negara Asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut.

“Pada kesempatan ini kami melakukan sharing pengetahuan dan pengalaman terkait tahapan, kendala, serta poin-poin penting dalam proses Pro Justisia, terutama dalam memastikan berkas permohonan mencapai tahap P21,” kata Novyandri.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat, Muhammad Tito Andrianto, turut menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik.

“Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah bertukar ilmu dan pengalaman, tetapi juga menegaskan komitmen Divisi Keimigrasian Kemenkumham Sumatera Selatan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam upaya penegakan hukum yang adil dan professional,” ujarnya.

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr.Ilham Djaya berharap bahwa diskusi yang mendalam ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar wilayah dalam upaya penegakan hukum keimigrasian yang lebih efisien dan efektif, serta memperkuat kerja sama lintas wilayah guna menghadapi tantangan dalam bidang keimigrasian.

“Ini dapat menjadi langkah awal dari serangkaian upaya strategis lainnya dalam mencapai target kinerja penegakan hukum di wilayah Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum keimigrasian yang berintegritas,” tutupnya. (**)

Editor: Donni