PALEMBANG, suarajurnal.co – Warganet khususnya di sekitar daerah kabupaten Empat Lawang, dari sejak Jumat malam (28/2), dihebohkan dengan beredarnya selebaran berisi hasil uji lab sampel makanan dapur SPPG 2 Pondok Sepakat, yang sebelumnya sempat viral, usai dilaporkan sebanyak 8 siswa dari SDN 7 Tebing Tinggi yang mengalami sakit perut, mual dan disertai pusing-pusing setelah menyantap makanan bergizi yang dibagikan pihak dapur SPPG pada hari kedua, Selasa, 18 Februari 2025.

Dalam selebaran berisi Sertifikat Hasil Uji (SHU) laboratorium pada sampel makanan yang dikeluarkan oleh Kementerian kesehatan (Kemenkes) ini disebutkan beberapa poin hasil pemeriksaan, yang sebelumnya diambil oleh staf Dinas Kesehatan Empat Lawang.

Selain mencantumkan nama konsumen, lokasi sampling, jenis sampel/baku mutu hingga tanggal pengambilan dan pengujian, Sertifikat Hasil Uji bernomor SR.04.04/XI.I/20/2025, dengan Kode Lab: P.0338 ini juga menerangkan isi hasil uji sampel.

Terungkap, dalam selebaran SHU tertanggal 28 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan, Vektor dan BPP, Yandri Yanita SKM dan diketahui oleh Ketua Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan, Nurul Fadillah S.Si MKM ini bahwa hasilnya ‘Negatif’ untuk parameter pemeriksaan Kuman Patogen baik di Excherichia Coli, Salmonella, Shigella, dan Vibrio Cholerae.

Terkait beredarnya hasil SHU Kemenkes dari dapur SPPG di kabupaten Empat Lawang itu, Ketua Yayasan Vikie Indira Sriwijaya, Tri Yulia Rizki A SE, ketika berhasil dikonfirmasi awak media, lewat sambungan seluler, pada Minggu (2/3), membenarkan soal keluarnya hasil Sertifikat Hasil Uji, pada salah satu dapur milik mereka, yang dikeluarkan Kemenkes, pada Jumat (28/2) kemarin.

“Ya betul pak, kemarin kita menerima hasil uji lab dari Kemenkes terkait hasil pemeriksaan pada salah satu dapur kita di Empat Lawang,” sebut ketua Yayasan Vikie Indira Sriwijaya yang akrab disapa Rizki ini, seraya mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil SHU Kemenkes tersebut.

Dikatakan Rizki, dirinya bersyukur pihak pemerintah dalam hal ini pihak Kemenkes telah bekerja profesional dan infrensif terkait tudingan terhadap pelayanan MBG pada salah satu dapur mereka di Empat Lawang.

“Kami sangat mengapresiasi pihak Kemenkes dalam hal ini Dinas Kesehatan Empat Lawang dan pihak-pihak lain, yang telah bertindak dan memproses penyelidikan insiden pada salah satu sekolah penerima MBG di Tebing Tinggi, beberapa waktu lalu, dengan secara logis dari premis-premis yang diketahui dan dianggap benar,” ucap Rizki.

Lebih jauh dia mengungkapkan, dengan adanya proses dan hasil Sertifikat lab pada dapur SPPG di Empat Lawang menunjukkan bahwa apa yang diberitakan sebelumnya dan dilaporkan pihak sekolah sampai ada siswa dirawat, tidaklah benar. Rizki pun tak menampik, jika ada dugaan indikasi sabotase pada kejadian tersebut.

“Ya kita berharap pihak aparat penegak hukum (APH) atau tim terkait bisa mengungkap indikasi adanya sabotase itu, biar semuanya terang benderang,” tandasnya. **

Editor: Donni

PALEMBANG, suarajurnal.co – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bertahap digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di seluruh wilayah Indonesia, sejak dilaunching awal Januari 2025 lalu.

Tak terkecuali di wilayah Sumatera Selatan. Bahkan di sini, BGN kembali merealisasikan MBG di sejumlah daerah kabupaten kota di Sumsel, pada Senin, 24 Februari 2025 kemarin, melalui dapur mitra SPPG (Satuan Penyelenggara Pemenuhan Gizi), yang ditunjuk usai diverifikasi pihak SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia).

Namun sayang, dari pantauan selama 2 kali peluncuran di bulan Februari ini, masih ditemukan dapur SPPG yang sudah jalan (running), justru terlihat belum siap.

Seperti yang terlihat pada dapur SPPG di kawasan Perumahan Walet Emas, kelurahan 32 Ilir, kecamatan Ilir Barat Dua (IB 2), kota Palembang. Selain ditemukan tidak memasang spanduk SPPG BGN atau papan kegiatan yang menunjukkan adanya kegiatan pelaksanaan MBG, juga kendaraan operasional untuk pelayanan distribusi MBG ke sekolah-sekolah, yang digunakan diduga tidak sesuai standar ketentuan BGN.

“Memang ini lagi disiapkan, kebenaran lagi dalam percetakan, karena nunggu design kemarin, karena bukan dari kito designnya,” terang Dayat, pengelola dapur SPPG Rafika, yang ditunjuk melayani sebanyak sekitar 3.480 siswa penerima manfaat, ketika dikonfirmasi awak media, di hari pertama ‘running’ melayani MBG, pada Senin sore (24/2).

Ironisnya lagi, sebelumnya dirinya juga mengaku belum mengetahui nama yayasan yang menaungi (MoU) dengan dapurnya. “Nah, itu kito dak tau yayasannyo apo,” tukas dia, ketika diwawancarai. (Yan/Ndar)

Editor : Donni

PADANG, suarajurnal.co – Pemerintah kota (Pemko) Padang di bawah kepemimpinan Wali kota Fadly Amran dan Wakil Wali kota (Wawako) Maigus Nasir mulai merealisasikan sejumlah program unggulan dalam 100 hari kerja pertama.

Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kenyamanan bagi warga, terutama memasuki bulan Ramadan beberapa hari ke depan.

Saat mengikuti retreat kepala daerah di Akmil Magelang, Wali kota Fadly Amran menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melaksanakan perbaikan infrastruktur, meliputi rehabilitasi sistem drainase dan penambalan jalan yang rusak.

Selain itu, program kesejahteraan masyarakat juga menjadi fokus utama melalui realisasi BPJS Gratis atau layanan kesehatan gratis bagi pemegang KTP kota Padang, yang dapat diakses di seluruh fasilitas kesehatan dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit.

Untuk merealisasikan itu, Fadly Amran selaku Wali kota Padang telah meminta OPD terkait mengkoordinasikannya dengan semua kepala puskesmas dan pimpinan rumah sakit pada masa transisi.

Agar semua program unggulan berjalan sukses dan warga kota mendapatkan layanan optimal, Pemko Padang menghadirkan inovasi layanan Sigap Call Center yang menggunakan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112.

Anggota Tim Transisi Fadly-Maigus, Andri Rusta menjelaskan, bahwa layanan ini mengintegrasikan tujuh OPD untuk memberikan respons cepat atau solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

“Masyarakat kota Padang dapat mengakses bantuan dari Pemko melalui satu pintu, Sigap Call Center ini. Layanan Ini sangat memudahkan koordinasi dan mempercepat penanganan setiap keluhan,” ujarnya.

OPD yang terintegrasi dalam sistem ini mencakup:

– Dinas Perhubungan: Menangani laporan lampu lalu lintas mati dan kemacetan.

– Dinas Lingkungan Hidup: Menanggapi aduan terkait pohon tumbang dan sampah berserakan.

– Dinas Pemadam Kebakaran: Respon cepat terhadap kebakaran.

– Dinas Kesehatan: Penyediaan ambulans dan layanan dokter bagi warga.

– Satpol PP: Menangani masalah ketertiban dan keamanan masyarakat.

– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): Tanggap darurat bencana.

– Dinas Komunikasi dan Informatika: Mendukung koordinasi dan informasi layanan.

Program unggulan lainnya adalah layanan Dokter Warga yang terintegrasi dengan Sigap Call Center.

Layanan ini memungkinkan warga mendapatkan pertolongan medis langsung ke rumah dalam situasi darurat, seperti persalinan atau kondisi medis mendadak.

“Dokter Warga sebenarnya sudah ada di beberapa puskesmas, seperti Puskesmas Andalas. Namun, kini layanan ini akan disistematisasi dan diintegrasikan dengan call center 112, sehingga aksesnya lebih mudah dan terorganisir,” jelas Andri Rusta.

Ke depannya, Pemko Padang berencana memperluas cakupan layanan dengan mengintegrasikan kepolisian dan layanan non-darurat. (rel/ede)

Editor: Donni