Connect with us

Kasus & Peristiwa

Hadir sebagai Tamu Kehormatan di Puncak HUT ke-46 Kota Palu, Menkumham Tekankan Pentingnya Kesadaran Hukum di Masyarakat

Published

on

suarajurnal.co, PALU – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, terus mendorong kesadaran hukum di masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menkumham, saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 kota Palu. Hadir sebagai tamu kehormatan pada acara puncak yang digelar di alun-alun kota, Menkumham menekankan pentingnya kesadaran hukum di tengah masyarakat untuk membangun kota Palu yang lebih baik dan berdaya saing.

“Kesadaran hukum adalah fondasi dari masyarakat yang sejahtera. Saya berharap, dengan berbagai program hukum yang kita jalankan, masyarakat Palu dapat lebih memahami hak dan kewajibannya, sehingga kota Palu tidak hanya tumbuh sebagai kota yang maju, tetapi juga sebagai kota yang sadar hukum,” ujarnya, Jumat (27/9/2024).

Menteri Supratman juga menyoroti berbagai program yang telah diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum, seperti penyuluhan hukum, pembentukan lembaga bantuan hukum, pendaftaran kekayaan intelektual, pendaftaran badan hukum, dan lain sebagainya.

“Kami akan terus mendukung Kota Palu dalam upaya menciptakan masyarakat yang paham akan hukum, agar dapat hidup harmonis dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” tambahnya.

Supratman juga menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar atas berbagai prestasi dan menjadi pionir atas pelaksanaan program pemulihan hak korban HAM di masa lalu.

“Dengan semangat dan dukungan dari semua pihak, diharapkan Kemenkumham Sulawesi Tengah dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal kesadaran hukum dan pembangunan berkelanjutan,” kata Supratman.

Acara HUT kota Palu dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan pelajar.

Selain itu, peringatan HUT kota Palu juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan budaya dan pameran UMKM lokal, yang menunjukkan potensi dan keberagaman budaya yang dimiliki oleh Kota Palu.

Acara diakhiri dengan penyerahan bantuan pendidikan kepada ratusan siswa di Kota Palu yang diharapan dapat menjadi generasi penerus yang akan membangun Kota Palu di masa depan. (***)

Editor: Donni

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Gedung PTM Prabumulih Terbengkalai, Rifki Baday: Secara Hukum Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Published

on

suarajurnal.co, PRABUMULIH – Kondisi gedung Pasar Tradisional Modern (PTM) 1 & 2, yang dibiarkan terbengkalai dan terkesan tidak terawat, kini mulai mendapat sorotan dari masyarakat, di antaranya dari MPC Pemuda Pancasila kota Prabumulih.

“Percuma kalau dibiarkan tak terurus, apalagi tidak sampai berfungsi,” ungkap Ketua MPC Pemuda Pancasila Prabumulih, Rifki Baday SH MKn, menyayangkan kondisi PTM yang tak terawat. Padahal, pembangunannya telah menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.

Selain tidak ada satu pun kios yang ditempati pedagang, kondisi bangunan PTM Prabumulih, yang telah lama selesai dibangun dan menelan biaya puluhan miliar itu, menurut Rifki, nyaris sebagian ditemukan dalam kondisi rusak dan angker.

“Kondisi bangunan gedung berlantai tiga, yang semula diperuntukkan sebagai kios pedagang Pasar Inpres itu kini terlihat kotor dan tidak terurus. Selain banyaknya tumpukan sampah juga bau pesing menyengat karena menjadi tempat buang hajat. Akibatnya, tak satupun kios ditempati para pedagang,” ujar Rifki.

Ia mengaku, banyak mendapatkan laporan terkait keluhan masyarakat khususnya para pedagang mengenai kondisi pasar PTM sejak dibangun beberapa tahun lalu. Mereka mengaku tidak betah berjualan di kios PTM karena sangat sepi dan tidak ada pembeli.

“Begini jadinya kalau perencanaannya yang tidak matang, dan aspirasi pedagang tidak didengarkan oleh pemerintah. Gedung yang semula digadang-gadangkan bakal membuat pedagang dan konsumen dapat bertransaksi dengan nyaman, Tapi nyatanya tidak terbukti,” ujarnya.

Sebagai masyarakat, dia berharap, gedung yang telah dibangun kokoh dan berdiri megah itu dapat bermanfaat. Bukan malah sudah dibangun, kemudian dibiarkan terbengkalai.

“Ini buang-buang uang namanya, membuat bangunan seperti ini dengan dana banyak. Coba dananya diberikan pinjaman tanpa bunga atau bunga ringan ke pedagang, bisa lebih bermanfaat dan tidak mubazir jadinya,” imbuhnya.

Masih dikatakan Rifki, dirinya menilai, rencana pembangunan pasar tersebut tidak diiringi dengan rencana yang mapam dalam memfungsikan pasar untuk pedagang.

“Seharusnya ada perencanaan yang matang saat membangun PTM, sehingga pelaku usaha betah di lokasi itu. Coba lihat kondisi PTM seperti apa sekarang, mau dipakai untuk apa juga, tidak jelas malah terbengkalai,” terangnya.

Melihat hal tersebut, ia mengaku miris dan mempertanyakan tanggung jawab dari dinas terkait.

Pria yang akrab disapa Pakcik ini pun mengajak para tokoh pemuda baik politisi maupun OKP yang ada di Prabumulih untuk bersama-sama menyuarakan dan berkontribusi terkait permasalahan ini, demi kepentingan masyarakat banyak.

“Tokoh pemuda bukan hanya mengurusi soal isu batu bara semata, tapi ini (pasar) permasalahan yang nyata. Untuk itu, saya mengajak tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan seluruh elemen tidak boleh tutup mata terkait permasalahan ini. Siapa yang harus bertanggung jawap dalam kerusakan pasar ini,” ucap politisi muda PKB ini.

Ditambahkannya, di momen Pilkada saat ini, merupakan waktu yang tepat dalam mencari pemimpin yang mampu menuntaskan permasalahan itu sampai ke akar-akarnya.

“Karena secara hukum harus ada yang bertanggung jawap atas rusaknya pasar itu, jelas terindikasi ada kerugian negara jadi siapa yang harus bertanggung jawap,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya mengatakan, sejak dibangun lantai 2 PTM tidak pernah ditempati oleh pedagang. Pedagang enggan menempati untuk berjualan karena sepi pengunjung.

“Pedagang menolak untuk direlokasi ke PTM dan memilih bertahan di lokasi awal. Lantaran pasar modern yang dibangun pemerintah sepi pembeli. Saat ini, banyak pedagang yang memilih berjualan di luar agar tidak bangkrut,” ucapnya.

Untuk itu, ia berharap pemimpin Prabumulih ke depan dapat mencarikan solusi yang terbaik, sehingga keberadaan gedung PTM bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi, maupun sebagai pusat pembelanjaan yang nyaman bagi masyarakat.

“Karena sayang jika pasar yang sudah ada bangunannya dibiarkan terbengkalai begitu saja. Jadi harapan kami kepada pemimpin Prabumulih ke depan harus mencari solusi agar PTM ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya,” tandasnya. (*)

Editor: Donni

Continue Reading

Headline

Dewan Pers Larang PWI HCB Berkantor di Gedung Dewan Pers

Published

on

suarajurnal.co, JAKARTA – Dewan Pers secara resmi melarang Hendry Ch Bangun, mantan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), untuk berkantor di lantai 4 Gedung Dewan Pers Jakarta. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno yang digelar oleh Dewan Pers pada 29 September 2024, menyusul adanya perselisihan internal di tubuh PWI.

Hendry Ch Bangun sebelumnya diberhentikan secara penuh oleh Dewan Kehormatan PWI, yang menilai bahwa ia telah melakukan sejumlah pelanggaran. Dengan pemberhentian ini, ia tidak lagi memiliki hak untuk berkantor di Gedung Dewan Pers atau menggunakan fasilitas di sana. Keputusan tersebut mengacu pada surat dari PWI yang diajukan kepada Dewan Pers pada bulan September 2024.

Dalam rapat pleno tersebut, Dewan Pers juga memutuskan untuk menangguhkan penggunaan ruang di Gedung Dewan Pers oleh kedua pihak yang berseteru dalam kepengurusan PWI. Hal ini dilakukan guna menjaga integritas Gedung Dewan Pers yang merupakan aset negara, serta memastikan tidak ada penggunaan ruang secara sepihak sebelum konflik internal selesai.

Selain larangan penggunaan ruang kantor, Dewan Pers dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, juga menunda pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh PWI.

“Penundaan ini akan berlaku hingga ada kesepakatan antara kedua kubu yang sedang berseteru. Keputusan ini dimaksudkan untuk memastikan proses sertifikasi wartawan berjalan dengan baik dan adil di bawah pengawasan Dewan Pers,” kata Ninik, seperti dikutip Senin (30/9).

Dewan Pers juga meminta kepada kedua kepengurusan PWI untuk segera menunjuk perwakilan yang dapat mewakili organisasi tersebut dalam Badan Penyelenggara Pemilihan Anggota (BPPA). Jika kesepakatan tidak tercapai, Dewan Pers menganggap bahwa PWI telah melepaskan haknya untuk memilih.

Langkah ini diambil oleh Dewan Pers untuk menjaga kelancaran operasional serta melindungi kepentingan seluruh anggota PWI.

Dewan Pers berharap agar permasalahan internal di tubuh PWI dapat segera diselesaikan secara baik demi keberlanjutan organisasi tersebut. (***)

Editor: Donni

Continue Reading

Daerah

Tiba di Bandara SMB II Palembang, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi Disambut Waka BSSN RI Komjen Pol Rachmad Wibowo

Published

on

suarajurnal.co, PALEMBANG – Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi S.Ik MH beserta istri tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang (SMB II), pada Ahad sore (29/9/2024).

Kedatangan Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi SIK MH, selaku Kapolda Sumsel disambut oleh Waka BSSN RI, Komjen Pol A. Rachmad Wibowo SIK, Wakapolda Brigjen Pol. M.Zulkarnain SIk Msi, Forkompimda provinsi Sumsel, Pejabat Utama Polda Sumsel, dan beberapa Kapolres jajaran dan Kapolrestabes Palembang, beserta pengurus Bhayangkari Daerah Sumsel.

“Selamat datang di Bumi Sriwijaya kota Palembang,” kata Brigjen Pol M. Zulkarnain SIK MSi, kepada Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi SIK MH.

“Syukur Alhamdulillah, tiba di Palembang dalam penugasan sebagai Kapolda Sumsel dan Insyaallah tetap menjalin sinergi dan kolaborasi dengan seluruh Komponen di provinsi Sumsel guna menciptakan Kamtibmas yang kondusif di wilayah Sumsel,” tegas Alumni Akpol 91, saat diwawancarai wartawan.

Mantan Kapolda Sulsel ini mengatakan, agenda yang utama saat ini adalah pengamanan Pilkada serentak di wilayah Sumsel.

Namun sebelumnya, ada yang menarik dalam kedatangan perdananya sebagai Kapolda Sumsel tersebut, di mana saat baru turun dari mobil penjemputan di bandara, ia langsung disambut Waka BSSN RI Komjen Pol A. Rachmad Wibowo SIK sekaligus pengalungan bunga sebagai penghormatan kepada tamu yang baru datang.

Momen tersebut tampak diabadikan oleh beberapa juru kamera yang terlihat ikut hadir dalam penyambutan Kapolda Sumsel.

Usai pemasangan bunga, Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi SIK MH kemudian berjabat tangan yang begitu akrab dengan Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M. Zulkarnain SIK MSi dan Forkompimda provinsi Sumsel.

Kemudian, Wakapolda yang mendampingi Kapolda Sumsel langsung melakukan ramah-tamah bersama Forkopimda Sumsel, di antaranya turut hadir Pj. Gubernur Sumsel diwakilkan Sekda Drs. H. Edward Candra MH, Ketua DPRD Prov. Sumsel Sementara Andie Dinialdie SE MM (Partai Golkar). Wakil Ketua DPRD Sementara Raden Gempita SH (Partai Gerindra), Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI M. Naudi Nurdika, Kajati Sumsel diwakilkan Aspidmil Kolonel Chk. Askari SH MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, diwakilkan Wakil Ketua KPTA Dr. Mohammad Jumhari SH MH, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir S.Sos MM, Danlanal Palembang Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan Danlanud SMH Kolonel Pnb. Rizaldy Efranza ST M.N.S.S, Kabinda Sumsel diwakilkan Kabag Ops Kolonel Kav. Dodi Syamsurizal SH, Ka BNNP Sumsel Brigjen Pol. Tri Julianto Djatiutomo SIK MM, dan Komunitas TCLI Sumsel. (SN/**)

Editor: Donni

Continue Reading

Populer Sepekan