Connect with us

Headline

Dewan Pers Larang PWI HCB Berkantor di Gedung Dewan Pers

Published

on

suarajurnal.co, JAKARTA – Dewan Pers secara resmi melarang Hendry Ch Bangun, mantan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), untuk berkantor di lantai 4 Gedung Dewan Pers Jakarta. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno yang digelar oleh Dewan Pers pada 29 September 2024, menyusul adanya perselisihan internal di tubuh PWI.

Hendry Ch Bangun sebelumnya diberhentikan secara penuh oleh Dewan Kehormatan PWI, yang menilai bahwa ia telah melakukan sejumlah pelanggaran. Dengan pemberhentian ini, ia tidak lagi memiliki hak untuk berkantor di Gedung Dewan Pers atau menggunakan fasilitas di sana. Keputusan tersebut mengacu pada surat dari PWI yang diajukan kepada Dewan Pers pada bulan September 2024.

Dalam rapat pleno tersebut, Dewan Pers juga memutuskan untuk menangguhkan penggunaan ruang di Gedung Dewan Pers oleh kedua pihak yang berseteru dalam kepengurusan PWI. Hal ini dilakukan guna menjaga integritas Gedung Dewan Pers yang merupakan aset negara, serta memastikan tidak ada penggunaan ruang secara sepihak sebelum konflik internal selesai.

Selain larangan penggunaan ruang kantor, Dewan Pers dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, juga menunda pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh PWI.

“Penundaan ini akan berlaku hingga ada kesepakatan antara kedua kubu yang sedang berseteru. Keputusan ini dimaksudkan untuk memastikan proses sertifikasi wartawan berjalan dengan baik dan adil di bawah pengawasan Dewan Pers,” kata Ninik, seperti dikutip Senin (30/9).

Dewan Pers juga meminta kepada kedua kepengurusan PWI untuk segera menunjuk perwakilan yang dapat mewakili organisasi tersebut dalam Badan Penyelenggara Pemilihan Anggota (BPPA). Jika kesepakatan tidak tercapai, Dewan Pers menganggap bahwa PWI telah melepaskan haknya untuk memilih.

Langkah ini diambil oleh Dewan Pers untuk menjaga kelancaran operasional serta melindungi kepentingan seluruh anggota PWI.

Dewan Pers berharap agar permasalahan internal di tubuh PWI dapat segera diselesaikan secara baik demi keberlanjutan organisasi tersebut. (***)

Editor: Donni

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Polres Prabumulih Ikuti Kegiatan Asistensi OMP di Polres OKI

Published

on

suarajurnal.co, PRABUMULIH – Tim Asistensi dari Polda Sumsel, yang dipimpin oleh Kompol Hendri, SH, tiba di Polres OKI pada pukul 13.00 WIB dalam rangka kegiatan asistensi Operasi Mantap Raja Musi 2024.

Dalam kegiatan tersebut Polres Prabumulih diwakili oleh Kabag Ops Polres Prabumulih Kompol Harmianto, SH, MH, Msi bersama pejabat dan personel Polres Prabumulih yang terlibat OMP tahun 2024.

Kegiatan asistensi ini berlangsung di Ruang Vidcon dan Aula SAR Polres OKI, Selasa (8/10/2024) dengan fokus pada persiapan pelaksanaan Operasi Mantap Raja Musi yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban jelang Pemilu 2024.

Ketua Tim Asistensi, Kompol Hendri, dalam arahannya memberikan penekanan pada pentingnya persiapan maksimal serta koordinasi yang solid di lapangan, terutama dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan saat Operasi Mantap Raja Musi. Arahan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan seluruh personel

Dalam kesempatan tersebut, Kabag OPS Polres Prabumulih, Kompol Harmianto, SH, MH, Msi menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadiran Kapolres Prabumulih, yang berhalangan hadir karena harus mengikuti kegiatan penting lainnya yang diarahkan langsung oleh Kapolda Sumsel.

Dengan adanya asistensi ini, diharapkan jajaran Polres OKI dan Polres Prabumulih dapat lebih siap dalam mengawal proses Pemilu 2024, sehingga situasi kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan. (Dk/rils)

Continue Reading

Daerah

Silaturahmi Ke Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R Djajadi Disambut Hangat Rekan Seangkatan, Sepakat Kuatkan Sinergitas TNI Polri

Published

on

suarajurnal.co, PALEMBANG – Senin (7/10/3024), Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R Djajadi Sik MH melakukan kunjungan silaturahmi ke Makodam II Sriwijaya di jalan Jenderal Sudirman Palembang.

Kodam II Sriwijaya merupakan mitra yang mendapat menghormatan kunjungan pertama oleh Kapolda Sumsel yang baru seminggu menjabat didaerah Sumatera Selatan tersebut.

Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Naudi Nurdika terlihat menyambut hangat kedatangan rekan seangkatannya tersebut. Keduanya diketahui merupakan alumni Akabri tahun 1991, yang berarti juga seangkatan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Msi.

Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R Djajadi mengatakan maksud tujuannya disamping silaturahmi sebagai orang baru, juga dalam rangka mempererat sinergitas TNI Polri diwilayah Sumatera Selatan.

“Sebagai orang baru, tentu saya berharap bisa diterima sebagai warga Sumatera Selatan,” ujarnya.

Andi Rian menuturkan sinergitas TNI Polri merupakan salah satu dari programnya dalam menjalankan tugas memimpin Polda Sumsel.

“Silaturahmi seperti ini tentu perlu kita intensifkan agar sinergitas TNI Polri semakin solid dalam menghadapi setiap tantangan tugas terwujudnya kamtibmas yang kondusif,” lanjutnya.

Mantan Kapolda Sulsel tersebut mengatakan agenda penting yang harus dijaga sesuai instruksi Presiden saat memberikan pembekalan kepada TNI Polri di IKN beberapa waktu lalu.

“Presiden menginstruksikan agar TNI Polri harus menjaga betul stabilitas dan mendukung penuh transisi pemerintahan agar berjalan mulus baik dan lancar tidak sampai ada riak riak. Ini yang harus kita wujudkan bersama,” tandasnya.

Terakhir, jenderal bintang dua tersebut menyebut agenda Pilkada yang harus dikawal bersama agar berjalan dengan aman dan lancar hingga terpilihnya pimpinan daerah sesuai harapan masyarakat.

“Dengan sinergitas TNI Polri, dan kolaborasi semua instrumen yang ada, insya’alloh kita akan kawal bersama agar Pilkada di Sumatera Selatan berjalan aman dan lancar,” ucapnya.

Senada dengan Kapolda, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Nauli Nurdika menyambut baik harapan rekan seangkatannya tersebut untuk pengabdian di Sumatera Selatan.

“Alhamdulillah sinergitas TNI Polri terjalin baik di Sumatera Selatan ini, kedepan kita pererat lagi. Tentu kita siap berkolaborasi dan mendukung pak Kapolda dalam menyelenggarakan tugas kamtibmas, mensukseskan transisi kepemimpinan nasional, juga pelaksanaan pilkada serentak ini supaya aman dan lancar,” tuturnya.

Turut mendampingi kunjungan tersebut Dirlantas Kombes M Pratama Adhyasastra, Dirreskrimum Kombes M Anwar Reksowidjojo, Dirreskrimsus Kombes Bagus Surapratomo Oktobrianto, Dansat Brimob Kombes Susnadi, Kabidhumas Kombes Sunarto. Kabid Propam Kombes Dadan Wahyudi dan Wadirreskrimsus AKBP Witdiardi.

Turut mendampingi Pangdam II/Sriwijaya Kasdam Brigjen TNI Aminton Manurung, Irdam Brigjen TNI Triwahyu Mutaqin Akbar, Kapoksahli Brigjen TNI Bambang Sudarmanto, Asintel Kolonel Inf Ganiahardi, Aslog Kolonel Inf Edison Sianbutar, Aster Kolonel Inf. Ahmad Hadi Hariono, Aspers Kolonel Inf Ryzadly Syahrazzy Themba. (Rils/Dk)

Continue Reading

Ekonomi Bisnis

Wamen Keuangan Thomas Djiwandono Bawa Pesan untuk Orang Kaya: Bayar Pajak dan Berkontribusi Lebih!

Published

on

suarajurnal.co, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan mengenai prinsip pajak yang harus berkeadilan dan tidak membebani kelompok manapun.

Thomas menyebut, prinsip keadilan dalam keuangan publik Islam menyatakan bahwa sumber daya harus didistribusikan secara adil di antara semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga meminimalkan kesenjangan kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, dirinya mengingatkan, selain diharuskan membayar pajak, masyarakat yang lebih kaya juga didorong untuk berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat melalui mekanisme seperti pengeluaran dan penganggaran.

“Warga negara yang lebih kaya, selain membayar pajak, juga didorong untuk berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat melalui mekanisme seperti pengeluaran dan penganggaran,” kata dia dalam Forum Internasional 8th AIFC: Islamic Public Finance Role and Optimization, pada Kamis (3/10) lalu.

Thomas menyebut, prinsip-prinsip Islam menyatakan bahwa pengeluaran anggaran harus difokuskan pada upaya mempromosikan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

“Ini termasuk menyediakan akomodasi dan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau, mulai dari pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan dan jaring pengaman sosial, terutama untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu, mengurangi kemiskinan hingga meningkatkan keadilan sosial secara keseluruhan,” ucap Thomas. (Mad/**)

Editor: Donni

Continue Reading

Populer Sepekan