Palembang – Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam mengendalikan inflasi dan menekan angka kemiskinan menjadikan daerah ini sebagai locus Benchmarking Kebijakan Dalam Negeri Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 67 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jumat (24/7/2026).
Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima 42 peserta PKN Tingkat I yang datang untuk mempelajari praktik penyelenggaraan pemerintahan di Sumsel. Dari jumlah tersebut, 10 peserta merupakan perwakilan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru memaparkan berbagai strategi yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi.
Menurut Herman Deru, pemahaman terhadap kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif karena terdapat dua dimensi yang berbeda.
“Kemiskinan ada dua jenis, satu berdasarkan data BPS, kemudian kemiskinan berdasarkan perasaan. Nah, yang berdasarkan perasaan ini yang sulit,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi pijakan utama dalam menyusun kebijakan. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan karena sebagian masyarakat enggan keluar dari kategori penduduk miskin.
“Akurasi data sangat penting. Pemimpin daerah punya target capaian yang tidak mungkin dikerjakan sendiri. Maka dibutuhkan pejabat yang memiliki pengetahuan dan capacity building. Dibutuhkan seorang pemimpin yang mau turun ke lapangan,” tegas Herman Deru.
Menurutnya, kepemimpinan yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga harus didukung kehadiran langsung di tengah masyarakat agar mampu memahami kondisi riil, sekaligus memetakan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) di setiap daerah.
Sebagai implementasi nyata, Pemerintah Provinsi Sumsel terus menjalankan Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung pengendalian inflasi dan pengentasan kemiskinan.
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Agus Sudrajat, mengatakan peserta PKN Tingkat I dituntut memahami persoalan kemiskinan secara menyeluruh karena berkaitan dengan berbagai sektor, mulai dari gizi hingga infrastruktur dasar.
“Peserta PKN Tingkat I dituntut melihat persoalan tersebut secara utuh. Peserta akan menyusun policy brief untuk memilih satu persoalan strategis dan menemukan solusinya,” katanya.
Ia menilai Sumsel merupakan lokasi pembelajaran yang tepat karena menunjukkan capaian positif dalam penurunan angka kemiskinan serta komitmen kuat terhadap berbagai agenda nasional, termasuk percepatan penurunan stunting.
“Praktik kolaborasi seperti renovasi rumah tidak layak huni di Sumsel ini penting untuk dipelajari peserta,” tambahnya.
Ketua Kelas PKN Tingkat I Angkatan 67, Istiyadi Insani, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Herman Deru atas dukungannya terhadap pelaksanaan benchmarking kebijakan tersebut.
“Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk terima kasih kami kepada Bapak Gubernur karena Sumsel bersedia menjadi locus penelitian kebijakan dalam negeri bagi kami,” ujarnya.
Kepercayaan menjadikan Sumsel sebagai lokasi pembelajaran nasional diharapkan dapat melahirkan berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di daerah lain, sekaligus memperkuat peran Sumsel sebagai salah satu rujukan dalam tata kelola pembangunan daerah.
