JAKARTA – Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati H M Toha Tohet SH dan Wakil Bupati Kyai Abdur Rohman Husen, Muba berhasil menembus enam besar dari 415 kabupaten/kota se-Indonesia dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB) Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.
Sebagai bagian dari tahapan penilaian, Wakil Bupati Muba Kyai Abdur Rohman Husen memaparkan berbagai inovasi dan capaian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Ia didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muba Joni Martohonan AP MM, dan kepala perangkat daerah Muba terkait lainnya.
Paparan tersebut disampaikan di hadapan tim penilai yang dipimpin Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Hasyim. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kadin Indonesia, serta Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).
Dalam kesempatan itu, Hasyim menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten Musi Banyuasin yang berhasil masuk enam besar nasional. Menurutnya, Muba kini tinggal selangkah lagi menuju tiga besar dalam penilaian nasional tersebut.
“Selamat kepada Kabupaten Musi Banyuasin yang telah masuk enam besar dari 415 kabupaten/kota. Setelah tahapan paparan ini, dalam waktu dekat tim penilai akan melakukan kunjungan lapangan atau uji petik untuk menentukan tiga daerah terbaik. Kami berharap seluruh persiapan dapat dilakukan dengan maksimal sehingga memperoleh hasil terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Muba Kyai Abdur Rohman Husen menjelaskan, Pemkab Muba terus berkomitmen menghadirkan pelayanan perizinan yang memberikan kepastian hukum, mudah diakses, cepat, dan transparan. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari penyesuaian regulasi, pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur pendukung pelayanan.
“Kami ingin memastikan setiap pelaku usaha memperoleh kepastian legalitas perizinan. Pelayanan yang baik akan memberikan rasa aman bagi investor sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” kata Kyai Abdur Rohman Husen.
Ia menambahkan, penguatan pelayanan investasi juga diwujudkan melalui keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Musi Banyuasin yang menghadirkan berbagai layanan dalam satu tempat. Selain mempermudah pengurusan legalitas usaha, MPP juga menjadi pusat edukasi dan pendampingan bagi masyarakat maupun pelaku usaha agar proses perizinan semakin mudah dan efisien.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperluas peluang investasi di daerah.
Dengan potensi sumber daya alam yang besar, dukungan regulasi, serta komitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin optimistis mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperluas penyerapan tenaga kerja demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
