saat Bangkok Business Summit 2026 Berakhir dengan Kesepakatan Pelaksanaan Bersama Pemerintah-Swasta
BANGKOK, THAILAND – Thailand siap melangkah menuju “cakrawala baru”—mencapai status berpendapatan tinggi dan mendorong ASEAN yang lebih tangguh—demikian pernyataan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan, Dr Ekniti Nitithanprapas, saat menyampaikan pidato penutup di Bangkok Business Summit 2026 hari ini.
Dengan memaparkan secara rinci aspek strategis mengenai “alasan, cara, dan rancangan” transisi nasional tersebut, Dr. Ekniti menyatakan bahwa memasuki cakrawala baru merupakan keharusan global yang tak terelakkan. Meskipun ASEAN memiliki posisi unik untuk menangkap peluang yang muncul, kawasan ini harus mewaspadai risiko geopolitik, teknologi, dan iklim yang berat melalui tindakan proaktif dan terpadu.
“Tujuannya harus jelas, dan kita memiliki kesepahaman yang sama: Thailand harus mencapai status berpendapatan tinggi,” ujar Dr. Ekniti.
menurut dia, formula yang diberikan oleh Bank Dunia selaras dengan apa yang telah digariskan oleh para pemimpin bisnis kita. Kebijakan pertumbuhan yang didorong oleh investasi, upaya yang berpusat pada sektor swasta, dan pelaksanaan yang konsisten adalah hal-hal yang kini sedang dijalankan bersama oleh pemerintah dan komunitas bisnis.
“Bayangkan tujuh mesin pertumbuhan baru tersebut sebagai pemain depan kita di lapangan. Pemerintah berperan sebagai pelatih sekaligus gelandang—memelopori investasi, mendorong perdagangan, memberdayakan UKM, mengatasi hambatan regulasi, dan mengembangkan modal manusia. Sementara itu, stabilitas fiskal dan keuangan menjadi lini pertahanan kita yang kokoh,” kata dia.
Dr Ekniti menegaskan bahwa Komite Bersama Pemerintah dan Swasta (JPPC) tidak akan lagi berfungsi semata-mata sebagai badan penasihat, melainkan akan beroperasi sebagai dewan pengarah ekonomi eksekutif yang diberi mandat untuk melaksanakan reformasi struktural serta memantau pelaksanaan langkah-langkah tersebut berdasarkan rekomendasi Bank Dunia.
“Kita tidak akan menjadi Thailand yang lama. Kita akan menggerakkan agenda global. Thailand akan memasuki cakrawala baru, memberdayakan masyarakat, dan membangun ketahanan,” Dr. Ekniti menekankan. “Dalam dua tahun ke depan, Thailand akan menjadi Ketua ASEAN. Kami akan menetapkan agenda jangka panjang multi-tahun untuk ASEAN yang lebih kuat dan tangguh. Jika model baru kemitraan publik-swasta ini terus berlanjut, kami akan dengan tegas menciptakan kembali Thailand,” ujar dia.
Para pemimpin utama yang mewakili Komite Tetap Gabungan Perdagangan, Industri, dan Perbankan (JSCCIB) menyampaikan prioritas sektor strategis untuk menjadi landasan transisi.
Payong Srivanich, Ketua JSCCIB dan Asosiasi Bankir Thailand, menegaskan bahwa upaya memperbarui perekonomian menuntut modernisasi industri-industri lama sekaligus penciptaan ruang bagi mesin penggerak ekonomi masa depan.
“Berangkat dari tiga tantangan utama—yaitu aspek struktural, daya saing, dan efisiensi sektor publik—lahirlah Buku Putih yang menjabarkan tujuh industri masa depan,” ujar Payong.
“Kali ini, pemerintah telah menghadirkan kerangka kebijakan kredibel yang didasarkan pada kemitraan publik-swasta yang kolaboratif. Thailand harus menjawab kebutuhan keamanan mendasar—baik terkait pangan, energi, maupun pertumbuhan rendah karbon. Kami menyatakan kepada dunia bahwa tahap perencanaan telah usai dan kami memiliki kesamaan visi. Kini, kami siap untuk melangkah ke tahap pelaksanaan,” imbuh dia.
Dr Poj Aramwattananont, Ketua Kamar Dagang Thailand dan Dewan Perdagangan Thailand, menekankan bahwa di tengah ketegangan geopolitik, dinamika geoekonomi, dan konflik regional, pertumbuhan harus bertumpu pada populasi ASEAN yang berjumlah lebih dari 600 juta jiwa, yang berperan sebagai jaringan penyedia maupun pasar permintaan.
Adaptasi terhadap aturan perdagangan internasional merupakan bagian tak terpisahkan dari target aksesi Thailand ke OECD pada tahun 2028. Proses aksesi ini berfungsi sebagai katalisator struktural untuk memodernisasi regulasi domestik, tata kelola perusahaan, transparansi, serta persaingan pasar yang sehat agar memenuhi standar global tertinggi—sehingga dapat menekan biaya kepatuhan dan memperkuat kepercayaan investor.
Pimjai Leeissaranukul, Ketua Federasi Industri Thailand, menegaskan bahwa Thailand harus membangun mereknya sendiri; negara ini tidak bisa lagi hanya berperan sebagai penyedia layanan manufaktur (OEM) bagi dunia. Ia menyerukan perubahan arah yang tegas—meninggalkan persaingan berbasis biaya tenaga kerja dan beralih menuju produktivitas tinggi, otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), serta keberlanjutan lingkungan. Ia juga mendorong perluasan sektor-sektor sasaran—seperti kendaraan listrik generasi terbaru, elektronik pintar, otomatisasi, dan industri kebugaran—sembari memperkuat kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Carlos Felipe Jaramillo, Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, mengamati bahwa perhatian dunia keuangan akan tertuju pada Bangkok bulan depan saat kota tersebut menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF–Grup Bank Dunia 2026. Peristiwa ini memberikan panggung global yang prestisius bagi Thailand untuk menunjukkan kemajuannya dalam menempuh jalur yang kredibel menuju status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2037.
“Bank Dunia telah memaparkan serangkaian reformasi struktural yang dapat ditempuh Thailand untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan upah lebih baik bagi generasi muda Thailand di masa depan,” ujar Jaramillo.
Ia menambahkan, rencana ini secara sengaja menempatkan sektor swasta sebagai poros utama, karena pengalaman telah mengajarkan kita bahwa sektor swasta adalah penggerak utama penciptaan lapangan kerja.
“Agenda reformasi ini bersifat multidimensi; pelaksanaannya memerlukan upaya nasional yang terkoordinasi dan, yang lebih penting lagi, kegigihan yang tak kenal lelah,” kata Jaramillo.
Bangkok Business Summit 2026 berakhir dengan konsensus yang jelas: diskusi penutup hari ini menandai dimulainya pelaksanaan langkah-langkah secara berkelanjutan dan terlembagakan—yang melibatkan sektor publik, perusahaan swasta, dan lembaga multilateral—guna memastikan Thailand berdiri kokoh sebagai pilar ekonomi yang tangguh bagi kawasan ASEAN secara luas.
